MataKita.co, Pangkep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang B Kantor DPRD. Senin, (22/9/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pangkep, H. Muh Tauhid, dan dihadiri Badan Anggaran DPRD Pangkep bersama TAPD yang terdiri dari Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta sekretaris dan kepala bidang terkait.
Dokumen PPAS 2026 disebut sebagai landasan utama dalam penyusunan RAPBD 2026, yang nantinya menjadi pedoman kebijakan operasional bagi perangkat daerah dalam merancang program, kegiatan, dan sub-kegiatan tahun depan.
Ketua Komisi II DPRD Pangkep sekaligus anggota Badan Anggaran, H. Muh Lutfi Hanafi, SE, menjelaskan bahwa pembahasan PPAS mengacu pada 12 poin penting yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Besarannya memang tidak jauh berbeda dengan tahun 2025 karena kita masih dalam masa transisi dan efisiensi. Bedanya, tahun depan tidak ada lagi pemotongan anggaran, bahkan kita minta ada penambahan. Apalagi Menteri Keuangan yang baru telah menyampaikan akan ada dana transfer pusat. Tambahan anggaran ini tentu akan kita arahkan sepenuhnya untuk pelayanan masyarakat,” ungkap Lutfi.
Selain membahas rujukan anggaran, DPRD juga menekankan dua persoalan krusial yang harus segera ditangani bersama pemerintah daerah. Pertama, penyelesaian kewajiban pemerintah dengan BPJS Kesehatan agar layanan masyarakat bisa berjalan maksimal. Kedua, penanganan serius persoalan sampah yang hingga kini masih menumpuk di berbagai titik.
“Insyaallah tahun depan akan kita tambah anggaran khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup. Kita ingin biaya operasional dan armada pengangkut sampah lebih memadai,” tegasnya.
Lutfi juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran.
“Aspirasi warga telah diakomodasi sejak tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari desa, kelurahan, hingga kecamatan,” ucapnya.
