Matakita.co, Makassar — Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) merilis hasil pemantauan proses pemungutan suara Pemilihan Ketua RW di 15 kecamatan Kota Makassar yang digelar serentak pada Senin, 8 Desember 2025. Pemantauan dilakukan oleh 129 relawan dan melibatkan tiga lembaga mitra: Center for Peace, Conflict and Democracy (CPCD) Unhas, Aliansi Perdamaian, serta LIMITRI. Seluruh pemantauan dilakukan tanpa sponsor, mengandalkan partisipasi sukarela relawan.
Secara umum, LSKP menilai proses pemungutan suara berjalan kondusif, namun kurang kompetitif karena banyak RW hanya memiliki satu atau dua calon. Di Kecamatan Rappocini, misalnya, pemilihan tidak dilakukan karena hanya ada calon tunggal.
Direktur LSKP M. Kafrawy Saenong menegaskan bahwa kondisi ini menjadi alarm bagi demokrasi di tingkat akar rumput.
“Minimnya kandidat menunjukkan bahwa regenerasi kepemimpinan di tingkat RW masih belum berjalan baik. Demokrasi membutuhkan kompetisi, bukan aklamasi,” ujarnya.
Temuan di Lapangan: Akses Dibatasi dan Informasi Kandidat Minim
LSKP juga menemukan adanya TPS RW yang tidak dapat diakses secara terbuka oleh pemantau. Di Kecamatan Manggala, relawan tidak diizinkan masuk dan hanya dapat melihat hasil akhir pemilihan. Padahal, semua pemantau telah dibekali kartu identitas dan surat tugas resmi.
Koordinator Pemantau LSKP, Alfiana, menyayangkan tindakan tersebut.
“Pemantau seharusnya diberi akses penuh, karena kehadiran kami justru untuk memastikan transparansi. Pembatasan seperti itu dapat mengurangi kepercayaan warga terhadap proses pemilihan,” jelasnya.
Di Kecamatan Tamalate, pemilihan RW bahkan harus ditentukan melalui mekanisme undian akibat suara calon yang seri. Meski sempat terjadi insiden kecil, situasi berhasil dikendalikan aparat keamanan.
LSKP juga mencatat bahwa informasi mengenai calon RW nyaris tidak tersedia di lokasi pemungutan suara. Visi-misi kandidat tidak ditempel oleh panitia sehingga warga kesulitan mengetahui profil calon. Kondisi ini terlihat di Kecamatan Biringkanaya, di mana hanya daftar pemilih RT yang dipajang.
Rekomendasi LSKP: Transparansi, Regenerasi, dan Profesionalitas
Untuk memperkuat kualitas pemilihan RW ke depan, LSKP memberikan sejumlah rekomendasi:
- TPS harus terbuka aksesnya agar publik dapat mengawasi langsung.
- Masyarakat perlu mendapatkan informasi kandidat secara lengkap, termasuk visi-misi.
- Peningkatan kapasitas panitia pemilihan agar proses lebih profesional.
- Dorongan partisipasi warga dalam menjaga pemilihan yang damai, akuntabel, dan bebas politik uang.
- Edukasi warga untuk memahami rekam jejak calon RW sebelum memilih.
- Pemerintah perlu menetapkan standar baku pemilihan ketika hasil seri.
- Evaluasi pemilihan RW perlu dilakukan dengan melibatkan banyak pihak independen.
Ajak Jaga Demokrasi Akar Rumput
Menutup laporan, Direktur LSKP M. Kafrawy Saenong kembali mengajak semua pihak untuk menjaga integritas pemilihan di tingkat RT–RW.
“Demokrasi dimulai dari lingkungan terdekat kita. Jika pemilihan RW transparan dan adil, maka itu menjadi fondasi bagi demokrasi kota yang lebih sehat,” tegasnya.
Koordinator pemantau, Alfiana, juga menambahkan:
“Kami berharap laporan ini menjadi bahan evaluasi bersama. Pemilihan RW harus menjadi ruang pendidikan politik, bukan sekadar formalitas,” ungkapnya.
LSKP menutup rilis dengan ajakan kolaboratif kepada pemerintah, panitia pemilihan, dan masyarakat untuk terus menjaga kualitas demokrasi di Kota Makassar.
