Oleh: Andi Hendra Dimansa
(Koordinator Nasional Masyarakat Pemerhati dan Pengguna Transportasi Online)*
Ada satu pertanyaan yang seharusnya kita ajukan ketika berbicara tentang pertumbuhan ekonomi digital: ketika transaksi semakin besar, aplikasi semakin ramai digunakan, dan layanan semakin mudah diakses, siapa sesungguhnya yang paling merasakan manfaatnya?
Pertanyaan ini penting bagi Sulawesi Selatan. Kita tidak boleh terjebak pada cara pandang yang menganggap bahwa meningkatnya transaksi digital dengan sendirinya menandakan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi jauh lebih penting memastikan bahwa pertumbuhan itu menghasilkan manfaat yang nyata, terukur, dan dirasakan secara luas.
Dalam konteks inilah ekosistem platform on-demand perlu kita tempatkan secara proporsional. Transportasi daring, pesan-antar makanan, jasa kurir, dan berbagai layanan berbasis aplikasi telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi perkotaan. Di balik satu pesanan, ada konsumen yang membayar, pengemudi yang bekerja, UMKM yang menjual produk, pemasok yang menyediakan bahan baku, serta platform yang mempertemukan seluruh kepentingan tersebut. Sederhananya, satu transaksi digital dapat menggerakkan banyak aktivitas ekonomi. Namun, apakah seluruh pihak benar-benar memperoleh manfaat yang seimbang? Di sinilah persoalan sesungguhnya bermula.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Dibaca dengan Kacamata Kesejahteraan
Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Mei 2026 yang diterbitkan Bank Indonesia mencatat bahwa ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 6,88 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Pada periode yang sama, transaksi QRIS mencapai Rp6,69 triliun, meningkat 82,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka-angka ini memberikan gambaran bahwa aktivitas ekonomi dan penggunaan pembayaran digital di Sulawesi Selatan berkembang kuat. Ini merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Digitalisasi membuka peluang bagi masyarakat untuk bertransaksi dengan lebih mudah, bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, dan bagi berbagai jenis layanan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen.
Namun, kita perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,88 persen bukan berarti seluruh sektor tumbuh dengan kecepatan yang sama. Demikian pula, kenaikan transaksi QRIS tidak otomatis membuktikan bahwa transaksi platform on-demand meningkat dengan persentase yang sama atau telah memberikan kontribusi sebesar itu terhadap perekonomian daerah. Data tersebut menunjukkan konteks ekonomi yang mendukung perkembangan digitalisasi, bukan bukti langsung tentang besarnya kontribusi platform.
Karena itu, pekerjaan kita bukan sekadar mengutip angka pertumbuhan, melainkan menguji apa yang terjadi di balik angka tersebut. Berapa besar pendapatan bersih yang diterima pengemudi? Apakah UMKM benar-benar memperoleh keuntungan lebih besar setelah membayar komisi dan biaya promosi? Apakah konsumen mengeluarkan biaya yang lebih efisien? Berapa banyak nilai transaksi yang berputar kembali di Sulawesi Selatan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus membawa diskusi ekonomi digital keluar dari ruang statistik menuju kenyataan ekonomi masyarakat.
Konsumen Bukan Sekadar Pengguna, Melainkan Penggerak Ekosistem
Saya melihat perspektif konsumen sebagai bagian yang tidak boleh diabaikan dalam merumuskan kebijakan ekosistem platform on-demand. Selama ini, pembahasan mengenai ekonomi platform sering berpusat pada pertumbuhan bisnis, jumlah mitra, nilai transaksi, dan perkembangan teknologi. Semua itu penting, tetapi belum cukup.
Konsumen sesungguhnya merupakan salah satu penggerak utama ekosistem. Tanpa permintaan konsumen, tidak ada pesanan yang masuk. Tanpa pesanan, tidak ada aktivitas pengantaran. Tanpa aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, peluang pendapatan bagi pengemudi dan pasar bagi UMKM juga akan melemah.
Ketika masyarakat memesan makanan dari warung lokal melalui aplikasi, misalnya, transaksi itu berpotensi membantu UMKM menjangkau konsumen yang lebih luas. Ketika masyarakat menggunakan transportasi daring, ada permintaan jasa yang menjadi sumber pendapatan bagi pengemudi. Ketika jasa kurir digunakan untuk mengirim produk, aktivitas tersebut dapat mendukung perdagangan dan distribusi barang.
Tetapi manfaat bagi konsumen juga harus diuji. Apakah layanan benar-benar lebih efisien? Apakah biaya yang dibayar sebanding dengan kualitas yang diterima? Apakah konsumen memperoleh perlindungan ketika terjadi masalah? Apakah kemudahan layanan tetap dapat dinikmati ketika promosi berakhir atau tarif berubah?
Kita tidak boleh menganggap konsumen selalu diuntungkan hanya karena proses pemesanan menjadi lebih praktis. Harga yang terlihat murah belum tentu menggambarkan seluruh biaya yang ditanggung. Demikian pula, banyaknya pilihan layanan belum tentu menjamin kualitas, keamanan, dan kepastian penyelesaian pengaduan. Di sinilah perspektif konsumen dapat digunakan untuk mengonfirmasi apakah kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Bagi saya, kebijakan ekonomi digital harus berangkat dari kenyataan bahwa konsumen, pengemudi, UMKM, dan platform berada dalam satu mata rantai kepentingan. Tidak semestinya satu pihak terus memperoleh manfaat sementara pihak lain harus menanggung risiko yang semakin besar.
Efek Multiplier: Jangan Berhenti pada Nilai Transaksi
Kita sering berbicara tentang multiplier effect atau efek pengganda ekonomi ketika membahas perkembangan platform digital. Istilah ini memang relevan, tetapi harus digunakan secara hati-hati.
Efek pengganda tidak terjadi hanya karena uang berpindah melalui aplikasi. Efek tersebut muncul ketika aktivitas ekonomi menghasilkan pendapatan yang kemudian mendorong kegiatan ekonomi lanjutan.
Bayangkan seorang konsumen di Makassar memesan makanan dari UMKM lokal. Pembayaran menghasilkan penerimaan bagi pedagang dan pendapatan bagi pengemudi. Pedagang menggunakan sebagian penerimaannya untuk membeli bahan baku dari pemasok lokal, sementara pengemudi membelanjakan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan rumah tangga dan perawatan kendaraan.
Dari satu transaksi, muncul rangkaian aktivitas ekonomi yang lebih luas. Jika uang tersebut terus berputar di dalam daerah, manfaatnya berpotensi dirasakan oleh lebih banyak pelaku ekonomi.
Akan tetapi, ada sisi lain yang perlu kita periksa. Berapa bagian dari pembayaran konsumen yang benar-benar menjadi penerimaan UMKM? Berapa yang menjadi pendapatan bersih pengemudi? Berapa yang digunakan untuk menutup biaya operasional? Berapa yang menjadi komisi platform atau mengalir keluar dari perekonomian lokal? Tanpa informasi tersebut, kita belum dapat menyatakan seberapa besar efek pengganda yang dihasilkan.
Karena itu, ukuran keberhasilan ekonomi platform tidak boleh berhenti pada nilai transaksi bruto. Kita perlu melihat nilai tambah yang tercipta, pendapatan bersih yang diterima, serta seberapa besar manfaat ekonomi yang bertahan di Sulawesi Selatan.
Jika transaksi meningkat tetapi keuntungan UMKM tetap tipis, pendapatan bersih pengemudi tidak membaik, dan sebagian besar biaya ekonomi justru ditanggung pelaku lokal, kita perlu mengevaluasi kembali cara mengukur keberhasilan ekosistem.
Sebaliknya, jika platform mampu memperluas pasar UMKM, meningkatkan produktivitas, memberikan peluang pendapatan yang layak, dan memperkuat rantai pasok lokal, maka kontribusinya terhadap ekonomi daerah akan menjadi lebih substantif. Inilah perbedaan antara ekonomi yang sekadar ramai bertransaksi dan ekonomi yang benar-benar menghasilkan kesejahteraan.
Pengemudi: Jangan Hanya Menghitung Pesanan, Hitung Penghasilan Bersih
Salah satu aspek paling penting dalam pembahasan ekonomi platform adalah kondisi tenaga kerja perkotaan. Platform on-demand membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan melalui pekerjaan yang relatif fleksibel. Bagi sebagian orang, pekerjaan ini menjadi sumber penghasilan utama. Bagi yang lain, pekerjaan tersebut menjadi tambahan pendapatan di tengah keterbatasan kesempatan kerja. Kita patut mengakui peluang itu. Namun, kita juga harus berani mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah banyaknya pesanan otomatis membuat pengemudi lebih sejahtera? Jawabannya belum tentu.
Pendapatan yang terlihat pada aplikasi tidak sama dengan pendapatan bersih yang dapat dibawa pulang. Pengemudi harus mengeluarkan biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, penggantian suku cadang, dan biaya lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Mereka juga menghabiskan waktu untuk menunggu pesanan, berpindah lokasi, dan menghadapi permintaan yang berubah-ubah.
Karena itu, jumlah mitra yang terdaftar bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penciptaan lapangan kerja. Kita perlu mengetahui jumlah mitra aktif, jam kerja, rata-rata pendapatan bersih per jam, kestabilan permintaan, dan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bagi saya, inilah salah satu ujian penting bagi kebijakan ekonomi digital. Jangan sampai fleksibilitas kerja hanya menjadi istilah yang terdengar menarik, sementara risiko biaya dan ketidakpastian pendapatan sepenuhnya dibebankan kepada pekerja.
Kita juga perlu menghindari cara pandang yang mempertentangkan konsumen dengan pengemudi. Konsumen membutuhkan tarif yang terjangkau, sedangkan pengemudi membutuhkan pendapatan yang memadai. Keduanya memiliki kepentingan yang sah.
Tugas kebijakan publik adalah mencari keseimbangan yang masuk akal. Transparansi tarif, kejelasan potongan, perhitungan biaya operasional, keselamatan kerja, dan akses terhadap perlindungan sosial harus menjadi bagian dari pembahasan.
Ekosistem yang sehat bukan ekosistem yang hanya mampu menghadirkan layanan murah, melainkan ekosistem yang dapat menjaga keterjangkauan tanpa mengabaikan kelayakan pendapatan pekerjanya.
UMKM Lokal: Omzet Besar Belum Tentu Untung Besar
Persoalan serupa juga dihadapi UMKM. Platform digital membuka kesempatan bagi usaha kecil untuk menjangkau pelanggan di luar lingkungan terdekatnya. Pedagang makanan, misalnya, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pembeli yang datang langsung. Dengan memanfaatkan aplikasi, mereka berpotensi memperoleh pesanan dari konsumen yang tinggal atau bekerja di lokasi berbeda.
Peluang ini penting bagi Sulawesi Selatan, terutama karena usaha kuliner dan perdagangan merupakan bagian yang dekat dengan kehidupan ekonomi masyarakat perkotaan. Namun, kita perlu membedakan omzet dengan keuntungan. Ketika pesanan meningkat, UMKM mungkin harus menanggung tambahan biaya bahan baku, kemasan, tenaga kerja, komisi platform, dan promosi. Jika sebagian besar penjualan bergantung pada diskon yang membebani pedagang, kenaikan transaksi belum tentu memperbaiki kondisi keuangan usaha.
Maka, pertanyaan yang harus diajukan bukan sekadar berapa banyak UMKM bergabung dengan platform, melainkan berapa banyak yang berhasil meningkatkan keuntungan bersih dan mempertahankan usahanya. Apakah pelanggan baru terus melakukan pembelian ulang? Apakah penjualan melalui aplikasi menambah pasar atau hanya memindahkan pelanggan dari saluran penjualan langsung? Apakah pelaku usaha mampu menutup seluruh biaya tambahan? Apakah hubungan dengan platform membuat usaha lebih produktif dan kompetitif? Pertanyaan ini penting agar kebijakan tidak terjebak pada pencapaian administratif, seperti jumlah usaha yang telah terdaftar atau jumlah kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan. Keberhasilan pemberdayaan UMKM seharusnya terlihat pada perbaikan kinerja usaha yang nyata. Pemerintah daerah perlu mendorong agar kemitraan digital berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha, pengelolaan keuangan, kualitas produk, dan akses terhadap pemasok lokal. Dengan begitu, platform bukan hanya menjadi saluran penjualan, tetapi juga sarana untuk memperkuat daya saing usaha daerah.
MAPPS dan Pentingnya Menguji Kebijakan dari Pengalaman Nyata
Dalam konteks kegiatan mengenai kontribusi dan efek multiplier ekosistem platform on-demand, perspektif konsumen yang digunakan untuk mengonfirmasi kontribusi MAPPS perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme evaluasi yang jelas.
Bagi saya, inti pendekatan ini adalah menguji apakah kebijakan yang direkomendasikan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai rekomendasi kebijakan disusun hanya berdasarkan asumsi bahwa digitalisasi selalu menghasilkan efisiensi, bahwa pertumbuhan transaksi selalu menciptakan kesejahteraan, atau bahwa bertambahnya jumlah mitra selalu berarti bertambahnya pekerjaan yang layak. Semua asumsi tersebut perlu diuji.
Pengalaman konsumen dapat digunakan untuk menilai keterjangkauan, kualitas, keamanan, dan transparansi layanan. Data pengemudi dapat menjelaskan pendapatan bersih, biaya operasional, dan kondisi kerja. Informasi UMKM dapat memperlihatkan perubahan omzet, margin keuntungan, dan keberlanjutan usaha. Sementara itu, data pemerintah dan Bank Indonesia dapat memberikan konteks perkembangan ekonomi daerah.
Ketika seluruh informasi tersebut dipertemukan, kita memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai kontribusi platform. Sebagai contoh, apabila konsumen merasakan layanan yang semakin efisien, UMKM mengalami peningkatan keuntungan bersih, dan pengemudi memperoleh pendapatan yang lebih baik setelah memperhitungkan biaya operasional, terdapat indikasi bahwa pertumbuhan platform menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Sebaliknya, apabila transaksi meningkat tetapi biaya konsumen semakin berat, keuntungan UMKM tidak membaik, dan pendapatan bersih pengemudi semakin tertekan, kondisi itu harus menjadi bahan evaluasi kebijakan. Perspektif konsumen tidak berarti seluruh kebijakan harus tunduk pada keinginan pengguna. Perspektif ini justru membantu memastikan bahwa kebijakan mempertimbangkan hubungan antarpihak secara utuh, bukan hanya kepentingan satu kelompok.
Dengan pendekatan tersebut, MAPPS dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya mengonfirmasi relevansi rekomendasi kebijakan melalui pengalaman masyarakat dan bukti ekonomi yang dapat diuji. Namun, besaran kontribusi dan dampaknya tetap harus ditentukan melalui data yang memadai, bukan melalui klaim yang mendahului pembuktian.
Sulawesi Selatan Membutuhkan Kebijakan Berbasis Bukti, Bukan Sekadar Optimisme Digital
Laporan Bank Indonesia Agustus 2025 mencatat bahwa ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 4,94 persen secara tahunan pada triwulan II 2025, sementara transaksi QRIS mencapai Rp4,1 triliun dan tumbuh 68 persen secara tahunan. Angka ini, jika dibaca bersama perkembangan pada triwulan I 2026, memperlihatkan dinamika ekonomi dan pembayaran digital yang penting untuk dicermati.
Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh menyamakan pertumbuhan transaksi digital dengan besarnya kontribusi langsung platform on-demand. Data pembayaran digital mencakup beragam kegiatan ekonomi. Kita membutuhkan data yang lebih spesifik untuk mengetahui bagian transaksi yang berasal dari layanan transportasi, pesan-antar makanan, jasa kurir, dan layanan sejenis. Karena itu, saya berpandangan bahwa Sulawesi Selatan membutuhkan sistem pengukuran kontribusi ekonomi platform yang lebih terbuka, terstruktur, dan dapat dievaluasi secara berkala.
Pemerintah daerah, pelaku platform, perwakilan konsumen, pengemudi, UMKM, dan perguruan tinggi dapat membangun kerja sama untuk mengumpulkan data agregat yang relevan. Indikatornya dapat mencakup jumlah mitra aktif, pendapatan bersih pengemudi, perubahan keuntungan UMKM, pengeluaran konsumen, nilai transaksi lokal, serta proporsi belanja yang kembali menggerakkan usaha di daerah. Data tersebut harus dikelola dengan tetap menjaga privasi konsumen dan kerahasiaan informasi bisnis yang sah.
Kita juga perlu melakukan evaluasi lapangan. UMKM yang menggunakan platform dapat dibandingkan dengan usaha sejenis yang tidak menggunakannya, dengan memperhitungkan perbedaan lokasi, skala usaha, jenis produk, dan karakteristik pelanggan. Pengalaman konsumen dapat dipantau dari waktu ke waktu, sedangkan pendapatan pekerja dapat dianalisis dengan memperhitungkan perubahan permintaan dan biaya operasional.
Dengan cara itu, kebijakan tidak hanya bertumpu pada keyakinan bahwa platform digital membawa manfaat, tetapi juga memiliki dasar untuk mengetahui manfaat apa yang tercipta, siapa yang menikmatinya, dan apa yang masih perlu diperbaiki.
Dari sinilah pemerintah dapat menentukan prioritas yang lebih tepat: memperkuat perlindungan konsumen, memperbaiki kondisi kerja, meningkatkan kapasitas UMKM, atau memperbesar keterhubungan platform dengan rantai pasok lokal.
Yang Kita Butuhkan Bukan Hanya Ekonomi Digital yang Tumbuh, tetapi Ekonomi Rakyat yang Menguat
Pada akhirnya, perdebatan mengenai platform on-demand bukanlah perdebatan tentang apakah digitalisasi baik atau buruk. Teknologi telah menjadi bagian dari perubahan ekonomi dan kita perlu memanfaatkannya secara produktif. Persoalannya adalah bagaimana memastikan agar kemajuan teknologi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Sulawesi Selatan memiliki peluang untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi digital sebagai salah satu penggerak produktivitas, perdagangan, jasa, dan penciptaan pendapatan. Namun, peluang tersebut membutuhkan kebijakan yang tidak berhenti pada promosi inovasi atau peningkatan jumlah transaksi.
Kita perlu memastikan bahwa konsumen mendapatkan layanan yang aman, terjangkau, dan transparan. Pengemudi perlu memiliki peluang memperoleh pendapatan bersih yang layak. UMKM perlu mendapatkan kesempatan memperluas pasar tanpa kehilangan kemampuan mempertahankan keuntungan. Pemerintah daerah perlu memiliki data yang memadai untuk mengukur kontribusi dan memperbaiki tata kelola ekosistem.
Dalam kerangka itulah perspektif konsumen untuk mengonfirmasi kontribusi MAPPS menjadi relevan. Perspektif ini mengingatkan kita bahwa ukuran keberhasilan ekonomi tidak cukup ditentukan oleh besarnya aktivitas yang terlihat, tetapi juga oleh kualitas manfaat yang dihasilkan.
Kita tidak boleh hanya menghitung berapa banyak transaksi yang terjadi. Kita harus menghitung berapa besar nilai ekonomi yang tercipta, berapa banyak pendapatan yang bertahan di daerah, dan seberapa jauh kesejahteraan masyarakat mengalami perbaikan.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan ekonomi digital bukan ketika masyarakat semakin bergantung pada aplikasi, melainkan ketika teknologi membantu masyarakat menjadi lebih produktif, pelaku usaha lokal semakin kuat, tenaga kerja memperoleh penghasilan yang lebih baik, dan perputaran ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas. Bagi Sulawesi Selatan, agenda kita seharusnya jelas: bukan sekadar membesarkan ekonomi platform, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan platform ikut membesarkan ekonomi masyarakat.
Salam dari warga
*) Disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Multi-Stakeholder bertema “Platform Transportasi dan Pengantaran Online sebagai Pendukung Stabilitas Ekonomi di Sulawesi Selatan” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, bertempat di Hotel Unhas, Makassar, pada 16 Oktober 2026.
