Oleh : Furqan Jurdi*
Nama Sufmi Dasco Ahmad belakangan ini kembali dibicarakan dengan intensitas tinggi. Sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, dia berada di pusaran inti kekuasaan, bahkan perannya sangat menonjol dibanding semua politisi sekalibernya.
Konsekuensi politik dari posisi itu membuat dirinya menjadi sasaran yang paling hebat di Media Sosial oleh beberapa kelompok untuk “membusukan” dirinya. Dia dianggap sebagai “individu kuat” yang menjadi penyangga kekuasaan Prabowo.
Selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sufmi Dasco Ahmad memainkan peran sentral sebagai jembatan antara eksekutif dan legislatif sekaligus pengelola dinamika politik. Ia menjadi salah satu figur yang paling efektif menjaga soliditas pemerintahan dan memastikan agenda prioritas berjalan.
Rekam jejaknya menunjukkan kapasitas sebagai crisis manager. Pada awal 2025, ketika muncul skeptisisme publik dan pasar terkait keberlanjutan fiskal program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), Professor Dasco aktif melakukan koordinasi dengan Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan untuk menenangkan situasi.
Hingga 2026, Sang Professor terus mengawal implementasi MBG melalui rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, memastikan program yang bertujuan menekan stunting, mendukung pendidikan, dan menggerakkan ekonomi lokal dapat berjalan optimal.
Pada Februari 2025, ketika kebijakan pembatasan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer memicu antrean dan keresahan masyarakat, Dasco menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo. Hasilnya, Presiden menginstruksikan agar pengecer kembali dapat berjualan sambil pembenahan administrasi dilakukan secara bertahap. Langkah ini meredakan gejolak dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi di tingkat akar rumput.
Di bidang legislasi, Dasco memainkan peran penting dalam pengesahan sejumlah undang-undang strategis yang mendukung agenda pemerintahan, di antaranya: Undang-Undang Perampasan Aset,, sebuah RUU yang belasan tahun mangkir dari Prolegnas, Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan, untuk mengakomodasi sekitar 85 persen tuntutan buruh dan mengawal revisi Undang-Undang BUMN untuk mendukung pembentukan dan operasional Danantara sebagai pengelola investasi negara.
Kemampuannya sebagai problem solver juga terlihat dalam berbagai mediasi. Pada Juni 2025, ia terlibat dalam penyelesaian sengketa batas empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Ia juga memfasilitasi pengembalian dana simpanan anggota Credit Union gereja senilai Rp28 miliar yang sempat hilang, menjembatani aspirasi buruh terkait PHK dan status PPPK, serta menangani rehabilitasi dua guru di Luwu Utara yang dipulihkan nama baik dan hak-haknya atas instruksi Presiden.
Apa yang saya gambarkan di atas hanyalah sebagian kecil dari prestasi politiknya. Karena itu pengalaman panjang Dasco di parlemen serta kemampuannya membangun komunikasi lintas kekuatan politik—termasuk dengan pihak di luar koalisi—menjadi modal penting bagi stabilitas pemerintahan. Stabilitas politik ini dinilai krusial untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, menjaga kepercayaan investor, dan memastikan koordinasi anggaran serta regulasi berjalan lancar.
Berada di pusaran inti kekuasaan memang beresiko untuk menjadi sasaran spekulasi politik. Apalagi Professor Dasco memiliki reputasi yang cukup hebat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan di saat situasi ekonomi dan politik yang mengguncang republik beberapa saat yang lalu.
Peran dan kehebatannya itu membuatnya menjadi salah satu orang yang mengerti dan paham tentang dinamika politik kebangsaan dan paham tentang cara kerja Presiden Prabowo Subianto. Sebagai orang yang mengenal Presiden cukup lama, tentu Dasco memahami kehendak presiden untuk memajukan Indonesia. Karena rekam jejak itu orang mengusulkan namanya untuk dipertimbangkan sebagai salah satu dari dua nama Cawapres yang diusulkan oleh Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Disaat dukungan mengalir cukup tinggi dari berbagai kalangan, mulai dari internal Partai Gerindra hingga Ketua Umum Majelis Ulama, Senator, Tokoh-tokoh aktivis pergerakan dan kaum intelektual serta pimpinan partai politik di DPR, muncul upaya untuk melakukan pembusukan secara sistematis terhadap Sang Professor.
Adalah gelombang tuduhan di media sosial yang mengaitkannya dengan bisnis judi online serta dugaan keterlibatan dalam doxing dan intimidasi menyebar secara massif, sistematis dan terkoordinasi. Fenomena ini layak dibaca tidak hanya sebagai perdebatan politik biasa, melainkan sebagai praktik pembusukan politik yang perlu dibaca secara mendalam.
Upaya pembusukan politik adalah merupakan gerakan sistematis untuk merusak integritas seseorang di ruang publik tanpa melalui proses pembuktian yang memadai dan itu sama sekali bukan kritik politik yang sah. Kritik yang sah berangkat dari fakta, argumen, dan kepentingan publik. Pembusukan justru beroperasi melalui pengulangan narasi, potongan informasi, dan asosiasi yang belum terbukti dan membiarkannya bekerja di alam bawah sadar publik.
Pembusukan ini telah melenceng jauh dari nilai dasar kebebasan. Bahkan lebih jauh, cara kerja pembusukan ini sudah tidak mengedepankan standar nilai keadilan. Dalam tradisi negara hukum yang demokratis publik harus menjadi sumber kritik sosial bukan sebagai palu yang menghukum seseorang.
Setiap orang dalam negara hukum, tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum dibuktikan. Ketika media sosial mengambil alih peran pengadilan, yang terjadi bukanlah deliberasi rasional, melainkan penghakiman kolektif yang lebih dekat pada apa yang oleh Hannah Arendt disebut sebagai “banality of judgment”—keputusan yang diambil secara massal tanpa tanggung jawab individual atas kebenaran.
Dasco sendiri telah menyatakan bahwa pola tuduhan serupa kerap muncul setiap kali namanya masuk dalam perbincangan politik yang lebih besar. Saat situasi politik sedang kompetitif, pejabat yang dianggap berpeluang naik ke posisi lebih tinggi sering menjadi target. Bukan karena seluruh tuduhan pasti palsu, melainkan karena insentif politik untuk melemahkannya menjadi lebih besar.
Nilai Filosofis keadilan juga menuntut kita memisahkan antara hak publik untuk mengawasi pejabat dan kewajiban moral untuk tidak menyebarluaskan tuduhan yang belum terverifikasi sebagai kebenaran.
Secara hukum posisi Dasco dilindungi oleh asas praduga tak bersalah yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Seorang warga negara—termasuk pejabat publik—tidak dapat dianggap bersalah hanya karena namanya dikaitkan dengan suatu laporan jurnalistik atau karena ada unggahan media sosial yang menafsirkan laporan tersebut secara sepihak.
Pemberitaan Tempo tahun 2025 yang menjadi rujukan utama para pengkritik bukanlah bukti untuk menghukumi bahwa Dasco terlibat dalam tuduhan judi atau apapun bentuknya. Keterkaitan Golden Oasis Entertainment sebagai perusahaan bisnis kasino di Kamboja bukanlah hubungan yang terlarang secara hukum.
Dasco sendiri mengakui bahwa namanya tercantum dalam CV 2022 terkait pengalaman bisnis dengan perusahaan tersebut saat ia menjabat komisaris di PT MNC Digital Entertainment Tbk. Namun, ia menegaskan bahwa Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online. Perbedaan antara “tercantum dalam CV” dan “terlibat dalam bisnis judi online” adalah perbedaan yuridis yang material. Menyamakan keduanya tanpa bukti tambahan tidak lain dan tidak bukan adalah upaya pembusukan.
Selain tuduhan menjadi bagian dari yang mengaitkan Dasco dengan Judi online, muncul juga tuduhan yang doxing dan intimidasi. Meskipun tidak pernah terbukti, bahwa Dasco memerintahkan untuk melakukan intimidasi, namun publik telah termakan oleh upaya pembusukan itu.
Professor Dasco telah membantah secara terbuka dan menyatakan dukungannya terhadap kebebasan berbicara. Ia bahkan menyerukan agar penegak hukum memeriksa jika memang ada pelanggaran. Secara hukum, doxing dan intimidasi merupakan tindak pidana. Namun, menuduh seseorang sebagai pelaku doxing tanpa bukti yang cukup juga dapat berbalik menjadi pelanggaran hukum.
Semua warga negara bebas untuk menyatakan pendapat yang dijamin Pasal 28E UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bukanlah kebebasan tanpa batas. Ia dibatasi oleh hak orang lain untuk tidak difitnah dan oleh kewajiban untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Saya tidak sedang dalam posisi untuk membela Professor Dasco secara membabi-buta. Kita harus jujur bahwa semua orang termasuk diri kita sendiri akan marah apabila di framing tanpa bukti yang valid.
Saya tidak hendak menyoal kebebasan dan hak publik untuk mengawasi pejabat. Justru sebaliknya, pengawasan yang sehat hanya mungkin terjadi jika ruang publik tidak dikuasai oleh framing yang tidak jelas buktinya dan hanya mengandalkan spekulasi.
Ketika setiap spekulasi politik diikuti gelombang tuduhan yang belum teruji, yang rusak bukan hanya reputasi satu orang, melainkan kualitas deliberasi demokrasi itu sendiri. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu menahan diri dari penghakiman prematur.
Sedangkan negara hukum menuntut agar tuduhan serius diproses melalui lembaga yang berwenang, bukan melalui algoritma dan viralitas. Selama tuduhan itu hanya rumor maka ia berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan warga negara lainnya.
Keributan di media sosial boleh terus berlanjut. Namun, harus tetap berada dalam koridor fakta, bukti, dan prosedur hukum. Di luar itu, yang terjadi bukan lagi pengawasan publik, melainkan pembusukan politik yang justru dapat merusak ruang digital kita dan mencemari kebebasan itu sendiri.
*Penulis adalah Aktiivis Muda Muhammadiyah dan Ketua Perhimpunan Pemuda Madani







































