Oleh : Dr. Safrin Salam, S.H., M.H.
(Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton)
Setiap kali kita berbicara tentang masyarakat adat, bayangan kita sering kali terjebak pada romantisme masa lalu: pakaian tradisional, ritual sakral, dan hutan yang asri. Namun, di balik citra eksotis itu, ada realitas hukum yang pahit. Di Indonesia, masyarakat adat dipaksa untuk terus-menerus membuktikan “keaslian” budaya masyarakat adat hanya demi mendapatkan selembar kertas pengakuan dari negara.
Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 memang menjanjikan perlindungan, tetapi dengan syarat yang : “sepanjang masih hidup.” Akibatnya, birokrasi kita sering kali bertindak layaknya juri budaya. Jika sebuah komunitas adat tidak lagi memakai pakaian adat setiap hari, atau jika anak-anak masyarakat adat mulai menggunakan ponsel pintar, apakah hak masyarakat adat atas tanah leluhur otomatis gugur ? Ketergantungan pada definisi budaya ini tidak hanya usang, tetapi juga tidak adil. Kita butuh cara pandang baru. Sudah saatnya kita berhenti menilai masyarakat adat dari apa yang masyarakat adat kenakan, dan mulai melihat masyarakat adat sebagai entitas hukum yang modern. Di sinilah “teori kontraktual” yang digagas oleh pemikir hukum Bruno Anaya Ortiz menjadi sangat relevan. Ortiz menawarkan sebuah jalan keluar yang radikal namun logis yakni dengan gagasan teori kontraktual.
Teori kontraktual yang digagas oleh Bruno Anaya Ortiz menawarkan pendekatan modern dalam mendefinisikan masyarakat adat. Teori ini menyarankan agar masyarakat adat didefinisikan berdasarkan kesepakatan internal masyarakat adat saat ini. Melalui “kontrak sosial” internal, masyarakat adat menyusun anggaran dasar dan mendaftarkan diri sebagai badan hukum kolektif, yang memberikan kepastian hukum yang lebih kuat di hadapan negara dan pihak ketiga. Di Meksiko, praktik ini dapat dilihat melalui pengakuan hak penentuan nasib sendiri secara konstitusional, di mana beberapa komunitas adat mengelola wilayah dan sistem hukum masyarakat adat sendiri berdasarkan kesepakatan internal yang diakui negara. Sebaliknya, di Indonesia, pengakuan masyarakat adat masih sangat bergantung pada pembuktian sejarah dan budaya. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan masyarakat adat untuk membuktikan bahwa masyarakat adat “masih hidup” sesuai dengan perkembangan zaman, yang sering kali membuat posisi hukum masyarakat adat rentan jika tradisi masyarakat adat mulai memudar. Teori Ortiz menekankan bahwa masyarakat adat tidak perlu “bersandiwara” demi memenuhi ekspektasi eksotis negara. Dengan memiliki status badan hukum yang jelas, posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam menjadi jauh lebih kuat, sebuah langkah yang dapat menjadi refleksi penting bagi sistem hukum di Indonesia.
Menurut Ortiz, masyarakat adat seharusnya tidak perlu lagi mengemis pengakuan dengan menyodorkan silsilah ratusan tahun. Sebaliknya, masyarakat adat cukup duduk bersama, menyusun anggaran dasar, dan mendaftarkan diri masyarakat adat sebagai badan hukum kolektif. Ini adalah sebuah “kontrak sosial” internal sebagaimana yang dijelaskan dalam teori kontraktual. Masyarakat adat menuliskan sendiri siapa anggota masyarakat adat, bagaimana cara masyarakat adat mengambil keputusan, dan apa saja aturan adat yang masyarakat adat sepakati. Dokumen inilah yang kemudian didaftarkan ke negara untuk mendapatkan pengakuan formal.
Ini bukan tentang mengubah masyarakat adat menjadi korporasi, melainkan tentang memberikan masyarakat adat alat hukum yang setara. Dengan model kontraktual Ortiz, kepastian hukum tidak lagi bergantung pada belas kasihan tafsir budaya pemerintah. Hak, batas wilayah, dan struktur kepemimpinan, hukum adat dari masyarakat adat tertulis hitam di atas putih dalam dokumen hukum yang sah secara hukum. Bayangkan betapa kuatnya posisi masyarakat adat di hadapan perusahaan sawit atau tambang jika masyarakat adat memiliki status badan hukum yang jelas, bukan sekadar klaim budaya yang mudah dipatahkan di pengadilan. Negara tidak perlu lagi pusing mendefinisikan siapa yang “cukup adat,” dan masyarakat adat tidak perlu lagi bersandiwara demi memenuhi ekspektasi eksotis negara. Masyarakat adat diakui karena masyarakat adat sepakat untuk bersatu dan mengikatkan diri, bukan karena masyarakat adat hidup seperti masa lalu. Ini adalah langkah nyata menuju otonomi yang bermartabat bagi masyarakat adat
