Oleh : Ika Safitri, S.AP
Selama ini, ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi, perhatian publik sering kali tertuju pada luas wilayah yang terbakar, jumlah titik panas, serta kabut asap yang menyelimuti permukiman. Masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan yang sama, mulai dari terganggunya aktivitas sehari-hari hingga ancaman terhadap kesehatan. Namun, pada 2026, muncul istilah yang memberikan sudut pandang berbeda dalam melihat persoalan tersebut, yaitu “terorisme ekologi”. Istilah ini menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan wacana tersebut dalam rapat terbatas pada 16 September 2026. Presiden juga mendorong pemberian sanksi yang lebih berat serta meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum mengkaji kemungkinan penguatan aturan terkait penanganan karhutla.
Munculnya istilah tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak lagi dipandang sebagai persoalan lingkungan biasa. Dampak yang ditimbulkan telah meluas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan yang dikutip oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan, luas lahan terbakar selama Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004 hektare. Angka tersebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa karhutla masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan lebih tegas dan menyeluruh.
Dampak karhutla tidak hanya terlihat dari luas hutan dan lahan yang terbakar. Asap yang dihasilkan dapat mencemari udara, mengganggu aktivitas masyarakat, serta menimbulkan kerugian ekonomi. Selain itu, kebakaran juga merusak habitat satwa dan mengancam keberlangsungan ekosistem hutan. Bahkan, kabut asap dapat menyebar hingga melintasi batas negara dan memengaruhi kualitas udara di kawasan Asia Tenggara. Dengan dampak sebesar itu, wajar apabila pemerintah mendorong pendekatan yang lebih serius dalam menangani karhutla. Akan tetapi, ketegasan tersebut tetap perlu disertai kejelasan mengenai bentuk pelanggaran dan dasar hukum yang digunakan.
Di sinilah penggunaan istilah “terorisme ekologi” perlu dikaji secara hati-hati. Istilah tersebut memang dapat menggambarkan besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh tindakan pembakaran hutan dan lahan. Namun, menjadikannya sebagai kategori hukum bukan perkara sederhana. Diperlukan batasan yang jelas mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai terorisme ekologi, unsur-unsur yang harus dibuktikan, serta mekanisme penegakan hukum yang konsisten. Sejumlah pandangan yang berkembang di kalangan ahli juga mempertanyakan apakah unsur kekerasan dan penyebaran ketakutan secara luas dalam tindak pidana terorisme dapat diterapkan pada kasus karhutla. Di sisi lain, istilah “ekosida” dinilai dapat menggambarkan tindakan perusakan lingkungan secara sistematis dan masif. Artinya, wacana pemberian sanksi yang lebih berat perlu dibarengi dengan kajian hukum yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya.
Namun, persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperdebatkan istilah dan beratnya hukuman. Hal yang tidak kalah penting adalah memahami penyebab kebakaran serta kondisi yang membuat suatu wilayah rentan terbakar. Selama ini, perhatian sering kali tertuju pada pihak yang menyalakan api. Padahal, penanganan karhutla juga perlu melihat persoalan yang lebih luas, seperti kondisi ekosistem gambut, pembukaan lahan, pengelolaan air, pengawasan terhadap izin dan konsesi, hingga kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan. Jika faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan, penegakan hukum berisiko hanya menyelesaikan kasus yang muncul di permukaan tanpa menyentuh persoalan mendasar.
Pandangan tersebut juga sejalan dengan perhatian WALHI yang menekankan pentingnya melihat kerentanan kawasan hutan dan gambut, bukan hanya mencari pihak yang menyalakan api. Dalam penanganannya, pemerintah perlu membedakan tindakan pembakaran yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan tertentu dengan praktik masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan lahan. Hal ini penting agar kebijakan penegakan hukum tidak justru mengkriminalisasi petani tradisional atau masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada lahan. Dengan demikian, penanganan karhutla harus mampu menjangkau pihak yang benar-benar bertanggung jawab sekaligus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Di sisi lain, upaya penegakan hukum sebenarnya telah dilakukan melalui penyelidikan terhadap sejumlah kasus karhutla dan penetapan beberapa tersangka oleh kepolisian pada September 2026. Pemerintah juga melakukan pemadaman serta berbagai langkah mitigasi untuk mengendalikan kebakaran. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk merespons persoalan yang terjadi. Meskipun demikian, penanganan yang berfokus pada pemadaman dan penindakan setelah kebakaran terjadi belum cukup untuk menghentikan persoalan yang terus berulang. Sebab, keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mencegah kebakaran sebelum meluas.
Oleh karena itu, penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan pengawasan, pencegahan, dan pemulihan lingkungan. Pemerintah perlu memperkuat patroli di wilayah rawan kebakaran, memastikan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin berjalan efektif, serta memperbaiki pengelolaan lahan gambut, terutama menjelang musim kemarau. Selain itu, pemulihan kawasan yang telah terbakar juga perlu menjadi perhatian agar kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut. Upaya tersebut membutuhkan koordinasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat karena persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
Pada akhirnya, penyebutan karhutla sebagai “terorisme ekologi” seharusnya menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai kejadian tahunan biasa. Istilah tersebut dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam melindungi lingkungan. Namun, ketegasan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pernyataan atau ancaman hukuman yang lebih berat. Ketegasan harus terlihat dari konsistensi penegakan hukum, keberanian menindak pihak yang bertanggung jawab, serta kesungguhan pemerintah dalam mencegah kebakaran sejak awal.
Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan istilah untuk menyebut kejahatan lingkungan, tetapi melupakan persoalan yang membuat hutan dan lahan terus terbakar. Masyarakat membutuhkan udara yang bersih, kepastian bagi petani, serta perlindungan terhadap hutan dan ekosistemnya. Jika karhutla terus berulang setiap tahun, berarti masih ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan.
“Keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, melainkan dari seberapa efektif pemerintah memastikan kebakaran serupa tidak terus berulang. Sebab, kebijakan yang baik bukan hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga mencegah lahirnya bencana di kemudian hari.”
