Beranda Mimbar Ide Opini Politik Kesehatan Sulsel, Dari Anggaran Hingga Keadilan Rakyat

Politik Kesehatan Sulsel, Dari Anggaran Hingga Keadilan Rakyat

0
Dewi Sartika MS

Oleh : Dewi Sartika MS

(Mahasiswa Program Doktor Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia)

 Politik memiliki pengaruh besar terhadap akses keadilan dan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Melalui keputusan politik, pemerintah menentukan prioritas anggaran, distribusi fasilitas kesehatan, serta arah pelayanan publik. Karena itu, keberhasilan kebijakan kesehatan gratis tidak cukup diukur dari banyaknya masyarakat yang memperoleh pelayanan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjamin pemerataan, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan

Persoalan ini relevan dengan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang kembali meraih penghargaan sebagai Provinsi dengan Capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) Terbaik Regional Indonesia Bagian Tengah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan selama dua tahun berturut-turut tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap capaian pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Penghargaan tahun 2026 ditetapkan melalui surat Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI Nomor KP.05.04/B.I/13032/2026 tertanggal 9 November 2026. Capaian ini menjadi momentum untuk melihat hubungan antara komitmen politik kepala daerah, kebijakan anggaran, dan pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkeadilan.

Dalam perspektif analisis kebijakan publik, William N. Dunn (2018) mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness). Keenam kriteria tersebut relevan untuk menilai sejauh mana program kesehatan gratis mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif pemerintah.

Kesehatan Gratis antara Janji Politik dan Hak Masyarakat

Dalam demokrasi lokal, kesehatan gratis sering menjadi salah satu janji politik calon gubernur, bupati, dan wali kota. Janji tersebut memperoleh perhatian karena masyarakat mengharapkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses tanpa menghadapi beban biaya yang memberatkan. Namun, setelah kepala daerah terpilih, janji politik harus diterjemahkan menjadi kebijakan melalui regulasi, alokasi anggaran, penguatan fasilitas, dan penyediaan tenaga kesehatan.

Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Dengan demikian, kesehatan gratis bukan semata-mata kemurahan hati kepala daerah, melainkan bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat.

Dunn (2018) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan berkaitan dengan pencapaian hasil yang diharapkan. Dalam pembahasan kebijakan kesehatan, Dunn menyatakan, “An effective health policy is one that provides more quality health care to more people.” Pernyataan tersebut menekankan bahwa kebijakan kesehatan yang efektif harus mampu menyediakan pelayanan berkualitas kepada lebih banyak masyarakat.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, penghargaan CKG merupakan salah satu indikator capaian program. Namun, efektivitas secara substantif membutuhkan penilaian terhadap jumlah masyarakat yang terdeteksi memiliki penyakit, memperoleh pengobatan lanjutan, serta mendapatkan perbaikan kondisi kesehatan.

Sebagai ilustrasi, warga yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dan terdeteksi menderita diabetes membutuhkan konsultasi, pemeriksaan berkala, dan pengobatan. Apabila pelayanan lanjutan sulit diperoleh, manfaat pemeriksaan awal menjadi terbatas. Artinya, keberhasilan kebijakan kesehatan harus dilihat sebagai kesinambungan pelayanan, bukan sekadar jumlah pemeriksaan yang terlaksana.

Komitmen Anggaran Gubernur dan Politik Kesehatan

Komitmen politik terhadap pelayanan kesehatan tidak hanya tercermin melalui janji dan program, tetapi juga melalui prioritas anggaran. Dalam administrasi publik, anggaran merupakan instrumen untuk menerjemahkan keputusan politik menjadi pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, komitmen Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman terhadap sektor kesehatan perlu dilihat melalui pembiayaan, penguatan fasilitas, dan perluasan akses pelayanan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menempatkan kesehatan sebagai salah satu prioritas APBD 2026 bersama pendidikan dan infrastruktur. Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jufri Rahman, saat menyampaikan jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi DPRD pada Oktober 2025, menjelaskan bahwa belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Komitmen pembiayaan juga terlihat dari dukungan pemerintah provinsi terhadap kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada Februari 2026, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Evi Mustikawati Arifin menyampaikan bahwa pemerintah provinsi mengalokasikan lebih dari Rp76 miliar untuk mendukung pembiayaan jaminan kesehatan bagi sekitar 3,3 juta penduduk.

Sementara itu, dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan pada Juli 2026, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah provinsi mengeluarkan sekitar Rp300 miliar setiap tahun untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan. Kedua angka tersebut berasal dari pernyataan dalam konteks pembiayaan berbeda sehingga memerlukan penelusuran dokumen anggaran untuk memastikan hubungan dan realisasinya.

Dalam perspektif Dunn, komitmen anggaran perlu dinilai melalui efisiensi, efektivitas, dan pemerataan. Besarnya anggaran belum otomatis menunjukkan keberhasilan apabila manfaat pelayanan belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Pemerintah perlu memastikan pembiayaan kesehatan menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan, ketersediaan obat, tenaga medis, dan kemudahan rujukan.

Dengan demikian, politik anggaran kesehatan tidak hanya berkaitan dengan besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah mengubah sumber daya tersebut menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerataan dan Keadilan Akses Kesehatan

Pemerataan merupakan salah satu kriteria penting dalam evaluasi kebijakan Dunn. Kriteria ini berkaitan dengan bagaimana manfaat dan beban kebijakan didistribusikan kepada kelompok masyarakat.

Dunn (2018) mengajukan pertanyaan evaluatif, “Are costs and benefits distributed equitably among different groups?” Pertanyaan tersebut menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat kebijakan tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih baik.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, pemerataan menjadi persoalan penting karena kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat berbeda antardaerah. Penduduk perkotaan relatif lebih dekat dengan fasilitas kesehatan dibandingkan sebagian masyarakat di wilayah pegunungan, pedalaman, dan kepulauan.

Masyarakat di wilayah kepulauan, misalnya, dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi masih menghadapi biaya transportasi dan akomodasi ketika membutuhkan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghapusan biaya pemeriksaan belum tentu menghilangkan seluruh hambatan pelayanan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perluasan CKG disertai penguatan fasilitas kesehatan, layanan bergerak, tenaga medis, dan sistem rujukan. Keadilan kesehatan bukan berarti memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang, melainkan memastikan setiap kelompok memperoleh dukungan sesuai kebutuhan dan hambatan yang dihadapinya.

Kecukupan dan Responsivitas Kebijakan

Dunn (2018) menjelaskan bahwa kecukupan berkaitan dengan sejauh mana hasil kebijakan mampu menyelesaikan persoalan publik. Dalam konteks kesehatan gratis, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pemeriksaan kesehatan telah cukup untuk menjawab persoalan kesehatan masyarakat.

Program CKG penting untuk meningkatkan deteksi dini penyakit. Namun, persoalan kesehatan tidak hanya menyangkut pemeriksaan, melainkan juga ketersediaan dokter, obat, fasilitas, pembiayaan pengobatan, dan pelayanan rujukan. Karena itu, kebijakan pemeriksaan gratis perlu diintegrasikan dengan sistem JKN dan penguatan pelayanan kesehatan daerah.

Selain kecukupan, Dunn menempatkan responsivitas sebagai ukuran keberhasilan kebijakan. Ia mengajukan pertanyaan, “Do policy outcomes satisfy the needs, preferences, or values of particular groups?” Pertanyaan tersebut menunjukkan pentingnya menilai kebijakan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemeriksaan gratis, tetapi juga kepastian memperoleh pengobatan, pelayanan yang cepat, serta prosedur administrasi yang sederhana. Oleh karena itu, evaluasi CKG perlu melibatkan pengalaman pasien, survei kepuasan masyarakat, dan mekanisme pengaduan pelayanan. Kebijakan yang responsif tidak berhenti pada pencapaian target pemerintah, tetapi terus diperbaiki berdasarkan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Dari Penghargaan Menuju Keadilan Kesehatan

Keberhasilan Sulawesi Selatan mempertahankan penghargaan CKG selama dua tahun berturut-turut merupakan capaian yang dapat menjadi dasar penguatan sistem kesehatan daerah. Namun, dalam perspektif Dunn, penghargaan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan seluruh aspek pelayanan kesehatan.

Evaluasi yang menyeluruh perlu memperhatikan efektivitas pelayanan, efisiensi anggaran, kecukupan intervensi, pemerataan manfaat, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta ketepatan kebijakan dalam menjawab persoalan kesehatan.

Kerangka tersebut juga relevan untuk menguji janji politik bupati dan wali kota mengenai kesehatan gratis. Kepala daerah tidak cukup hanya menunjukkan jumlah peserta program atau besaran anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu memperlihatkan apakah masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan yang mudah, berkualitas, dan berkelanjutan.

Dalam hubungan antara politik dan administrasi publik, janji kesehatan gratis merupakan komitmen politik, sedangkan implementasi dan evaluasi kebijakan merupakan proses untuk memastikan komitmen tersebut menghasilkan manfaat publik.

Pada akhirnya, keberhasilan politik kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah menghadirkan program gratis atau memperoleh penghargaan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu mengurangi ketimpangan pelayanan dan menjamin hak kesehatan masyarakat.

Penghargaan CKG Sulawesi Selatan dapat menjadi momentum memperkuat tata kelola kesehatan berbasis bukti dan keadilan sosial. Komitmen anggaran gubernur, dukungan pemerintah kabupaten/kota, dan penguatan sistem pelayanan harus berjalan secara terintegrasi agar manfaat kebijakan menjangkau masyarakat secara merata.

Kesehatan gratis merupakan komitmen politik, tetapi keadilan kesehatan adalah hak masyarakat. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa banyak warga yang diperiksa secara gratis, melainkan berapa banyak warga yang memperoleh pelayanan dan pengobatan secara layak ketika membutuhkannya.

Facebook Comments Box