Matakita.co, Jakarta – Perhimpunan Pemuda Madani menilai maraknya narasi negatif terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di media sosial dalam beberapa hari terakhir mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk merusak reputasinya. Organisasi tersebut menduga serangan itu berkaitan dengan menguatnya nama Dasco dalam percaturan politik nasional.
Koordinator Bidang Politik dan Demokrasi Perhimpunan Pemuda Madani, Suaeb Arifin, mengatakan pola penyebaran narasi negatif terhadap Dasco menunjukkan kecenderungan yang berulang. Menurut dia, sejumlah isu lama kembali diangkat melalui potongan video, gambar, dan unggahan media sosial.
Suaeb menduga kemunculan kembali isu tersebut tidak terlepas dari meningkatnya perhatian publik terhadap Dasco yang belakangan disebut-sebut sebagai salah satu figur potensial calon wakil presiden.
“Menurut saya, ini bukan kebetulan. Isu yang diputar ulang merupakan isu lama yang pernah dibantah dan tidak pernah terbukti secara hukum. Mengapa baru viral lagi sekarang? Apakah karena nama Profesor Dasco sedang menguat sebagai calon wakil presiden? Kami melihat ada upaya sistematis untuk menyerang dan merusak reputasi beliau,” ujar Suaeb.
Menurut Suaeb, penyebaran narasi yang belum terverifikasi berpotensi membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar opini yang berkembang di media sosial tidak serta-merta dianggap sebagai fakta.
Ia mencontohkan tuduhan yang mengaitkan Dasco dengan aktivitas perjudian daring. Suaeb menilai tuduhan tersebut harus diuji berdasarkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sejauh yang kami ketahui, tidak ada bukti hukum maupun putusan pengadilan yang membuktikan keterlibatan Pak Dasco dalam tuduhan judi online. Jangan sampai narasi yang terus diulang justru dianggap sebagai kebenaran tanpa proses pembuktian,” katanya.
Suaeb juga menyinggung aktivitas bisnis kasino di Kamboja yang menurutnya tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan jaringan perjudian daring ilegal di Indonesia. Ia menegaskan bahwa setiap dugaan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana harus didasarkan pada bukti yang dapat diuji melalui mekanisme hukum.
“Kalau memang ada yang memiliki bukti, silakan disampaikan kepada aparat penegak hukum. Jangan membangun opini yang menyudutkan seseorang tanpa dasar yang jelas. Demokrasi membutuhkan kritik yang sehat, bukan propaganda yang mengabaikan fakta,” ujarnya.
Soroti Peran Dasco di Parlemen
Selain menyoroti serangan di media sosial, Perhimpunan Pemuda Madani mengapresiasi peran Dasco dalam membangun komunikasi politik antara pemerintah dan parlemen.
Suaeb menilai Dasco memiliki kemampuan menjembatani kepentingan berbagai kelompok politik, terutama ketika terjadi kebuntuan komunikasi antarelite.
Menurut dia, pendekatan komunikasi yang dilakukan Dasco turut berkontribusi dalam menjaga hubungan antarlembaga dan membuka ruang penyelesaian sejumlah persoalan politik.
“Pak Dasco bukan politisi yang hanya mengandalkan pencitraan. Beliau banyak bekerja di belakang layar, membangun komunikasi, dan membantu meredam konflik politik,” kata Suaeb.
Suaeb juga menyinggung keterlibatan Dasco dalam mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ia menilai langkah Dasco menunjukkan komitmen politik untuk merespons aspirasi masyarakat terkait penguatan pemberantasan korupsi.
Menurut Suaeb, keberanian Dasco menyampaikan komitmen terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset patut diapresiasi karena menyangkut agenda penting dalam penegakan hukum.
Ia bahkan menduga serangan terhadap Dasco berkaitan dengan adanya kelompok yang merasa terganggu oleh dorongan pengesahan regulasi tersebut. Namun, dugaan itu belum disertai bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak tertentu.
“Kami melihat ada kemungkinan serangan ini berkaitan dengan pihak-pihak yang merasa terancam oleh agenda RUU Perampasan Aset. Namun, tentu hal itu perlu dibuktikan,” ujarnya.
Suaeb mengingatkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan tanggung jawab bersama DPR dan pemerintah, bukan kewenangan seorang anggota ataupun pimpinan DPR secara individual.
Meski demikian, ia menilai keterlibatan aktif Dasco dalam mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset memberikan pesan politik mengenai keseriusan pemerintah dan parlemen dalam merespons tuntutan publik.
“RUU Perampasan Aset bukan tanggung jawab individu, melainkan tugas DPR dan pemerintah secara institusional. Namun, tampilnya Pak Dasco dalam mengawal isu ini menunjukkan adanya upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pembentukan undang-undang tersebut,” katanya.
Ajak Publik Kedepankan Kritik Berbasis Bukti
Perhimpunan Pemuda Madani mengajak masyarakat lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi politik di media sosial. Suaeb menekankan pentingnya membedakan kritik yang didasarkan pada fakta dengan tuduhan yang belum memiliki dasar pembuktian.
Menurut dia, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab agar tidak merugikan hak dan reputasi seseorang.
“Kami dari Pemuda Madani tidak antikritik. Kritik itu sehat dalam demokrasi. Namun, tuduhan yang terus diulang tanpa bukti berpotensi menjadi serangan terhadap karakter seseorang. Hari ini yang diserang Profesor Dasco, besok bisa siapa saja,” ujar Suaeb.
Ia menegaskan bahwa organisasi tersebut mendukung penegakan hukum yang adil, objektif, dan transparan, termasuk dalam pemberantasan perjudian daring.
Suaeb berharap masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, terutama terhadap tuduhan yang belum melalui proses pembuktian hukum.
“Pemberantasan judi online harus dilakukan secara tegas. Namun, penegakan hukum tidak boleh dibangun di atas prasangka. Setiap tuduhan harus dibuktikan, dan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum,” katanya.







































