Matakita.co, Barru – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru untuk memperkuat mitigasi risiko hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Upaya tersebut dilakukan melalui penyuluhan hukum di Aula KPU Barru, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan bertajuk “Mitigasi Risiko Potensi Kerawanan Hukum dalam Tahapan Pemilu” ini diikuti jajaran komisioner, staf sekretariat KPU, serta perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barru.
Penyuluhan tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara KPU dan Kejari Barru dalam memperkuat pemahaman regulasi sekaligus mencegah potensi pelanggaran hukum selama penyelenggaraan pemilu.
Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syafah B., mengatakan masa nontahapan menjadi kesempatan bagi penyelenggara pemilu untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan.
Menurut dia, pemetaan risiko hukum perlu dilakukan sejak dini agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Di masa nontahapan saat ini, kami di KPU terus berupaya meningkatkan kapasitas diri dan menutup celah-celah kekurangan yang pernah terjadi sebelumnya. Lewat penyuluhan hukum ini, kita memetakan risiko sejak awal agar seluruh jajaran memahami cara memitigasinya,” ujar Abdul Syafah.
Penyuluhan tersebut menghadirkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Barru, Muhammad Ansyar S., sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Ansyar menjelaskan berbagai potensi persoalan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ia menguraikan sejumlah tahapan yang memiliki potensi kerawanan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu.
Menurut Ansyar, setiap penyelenggara perlu memahami ketentuan hukum yang berlaku karena ketidaktahuan terhadap aturan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum.
“Mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh di setiap tahapan, mulai dari penguatan verifikasi faktual, pencegahan politik uang, kampanye hitam, pelibatan pihak yang dilarang dalam kampanye, hingga penegakan aturan pemasangan alat peraga,” jelasnya.
Ansyar juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola anggaran untuk mencegah penyimpangan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejari Barru siap memberikan konsultasi dan pendampingan hukum sesuai kewenangannya, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan penanganan persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Sementara itu, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Barru, Ilham, mengatakan kerja sama dengan Kejari menjadi bagian dari upaya memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan akuntabilitas kelembagaan.
Menurut dia, koordinasi antara KPU, Kejari, dan Bawaslu perlu terus ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran sekaligus memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan.
“Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu menuntut kehati-hatian tinggi terhadap kepatuhan regulasi. Melalui kerja sama dengan Kejari Barru, ruang konsultasi dan pendampingan hukum semakin terbuka,” ujar Ilham.
Ia menambahkan, penguatan mitigasi hukum juga mencakup edukasi regulasi kepada peserta pemilu dan tim kampanye, pengawasan netralitas aparatur, serta pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
Ilham berharap penyuluhan tersebut dapat meningkatkan kesiapan jajaran KPU Barru dalam menghadapi tahapan pemilu berikutnya sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan pelanggaran hukum.







































