Direktur Economic Transformation and Oversight Studies (ETOS) Politica, Najamuddin Arfah, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu melihat keberhasilan pembangunan tidak hanya dari pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga dari kemampuan sektor ekonomi menciptakan lapangan kerja.
“Angka pertumbuhan ini kerap dikutip sebagai prestasi di berbagai forum resmi. Padahal, jika dicermati lebih dalam, ada paradoks. Saat ekonomi tumbuh cukup tinggi, jumlah pengangguran di Sulsel justru ikut bertambah,” ujar Najamuddin di Makassar, Rabu (18/11/2026).
Najamuddin menjelaskan, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 6,05 persen dan menempatkan provinsi tersebut pada peringkat kesembilan secara nasional. Namun, capaian itu dinilai belum diikuti pemerataan manfaat ekonomi, khususnya bagi angkatan kerja muda.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel pada Agustus 2026, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 211.920 orang, meningkat sekitar 2.970 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,23 persen.
Alumnus Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut menyoroti tingginya pengangguran di kalangan usia muda, termasuk lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi.
Menurut Najamuddin, tingkat pengangguran kelompok usia muda yang berada pada kisaran 9,47 persen menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya membuka kesempatan kerja yang memadai bagi generasi produktif.
“Pertumbuhan ekonomi Sulsel sedang tinggi, tetapi anak-anak muda belum sepenuhnya menikmati manfaatnya. Ini menjadi persoalan serius karena pertumbuhan ekonomi seharusnya diikuti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas,” kata mantan Sekretaris Jenderal PB HMI MPO periode 2018–2020 itu.
Soroti Dominasi Industri Padat Modal
Najamuddin menilai terbatasnya penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari karakter sektor-sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Pada triwulan III 2026, sektor industri pengolahan disebut tumbuh 9,85 persen, sedangkan sektor informasi dan komunikasi mencapai 8,66 persen.
Menurut dia, perkembangan tersebut mencerminkan transformasi struktur ekonomi Sulsel menuju industri pengolahan dan ekonomi digital. Namun, pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut belum tentu menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Industri yang mengandalkan teknologi, mesin, dan investasi padat modal cenderung membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Akibatnya, pertumbuhan nilai tambah ekonomi tidak selalu sejalan dengan peningkatan jumlah pekerja.
“Pabrik-pabrik besar memang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Namun, kebutuhan tenaga kerjanya tidak selalu besar karena sebagian proses produksi telah menggunakan teknologi dan mesin modern,” ujarnya.
Najamuddin menambahkan, ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan pendidikan dan kebutuhan industri turut menjadi tantangan dalam memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan transformasi ekonomi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak.
Dorong Investasi Padat Karya dan Penguatan Vokasi
ETOS Politica mendorong Pemerintah Provinsi Sulsel bersama pemerintah kabupaten dan kota mengevaluasi arah kebijakan pembangunan ekonomi dengan memberikan perhatian lebih besar pada penciptaan lapangan kerja.
Najamuddin mengusulkan penguatan investasi pada sektor padat karya, terutama agroindustri, perikanan, dan pariwisata yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja lokal.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memberikan insentif dan kemudahan perizinan bagi investasi yang tidak hanya meningkatkan nilai produksi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, pendidikan vokasi di sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan keterampilan sekaligus meningkatkan daya saing lulusan baru dalam memasuki pasar kerja.
ETOS Politica juga mendorong perluasan akses permodalan produktif, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya wirausaha muda.
Najamuddin menilai penguatan UMKM dapat menjadi salah satu strategi memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas pekerjaan di sektor informal.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diikuti kebijakan yang mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah harus memastikan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada capaian statistik, tetapi benar-benar menghadirkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama generasi muda,” kata Najamuddin.







































