Beranda Politik Hamka B. Kady Dorong Pengakuan Hukum Ojek Online melalui Revisi UU LLAJ

Hamka B. Kady Dorong Pengakuan Hukum Ojek Online melalui Revisi UU LLAJ

0
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady. Foto: Septamares/sai

Matakita.co, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mendorong pemerintah dan DPR memperjelas status hukum transportasi roda dua, termasuk ojek online (ojol), melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menurut Hamka, keberadaan transportasi roda dua telah menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat sekaligus sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Namun, kedudukannya sebagai angkutan umum belum diatur secara tegas dalam undang-undang.

Hal itu disampaikan Hamka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja RUU LLAJ bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menilai, revisi UU LLAJ menjadi momentum untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh ekosistem transportasi roda dua, mulai dari pengemudi, pengguna jasa, hingga penyelenggara layanan.

“Pertanyaan selama ini yang sudah berpuluh-puluh tahun, belum pernah roda dua menjadi angkutan umum. Itu key point-nya,” kata Hamka.

Ia menegaskan, pengaturan transportasi roda dua perlu dimasukkan dalam undang-undang agar aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut memiliki landasan hukum yang jelas.

Hamka juga membuka kemungkinan pengaturan kendaraan roda tiga sebagai angkutan umum. Namun, menurut dia, pembahasan harus terlebih dahulu difokuskan pada pembentukan norma dasar dalam undang-undang.

Setelah landasan hukum terbentuk, ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan transportasi roda dua dapat dijabarkan melalui peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan.

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah keselamatan dan perlindungan asuransi bagi pengguna maupun penyelenggara layanan transportasi roda dua.

“Cantolan undang-undangnya dulu yang harus kita selesaikan. Kalau urusan teknis, termasuk kemungkinan tanggungan asuransi seperti kendaraan umum, itu juga akan masuk dalam pembahasan nanti,” ujar Hamka.

Selain itu, Hamka menekankan pentingnya penyelarasan regulasi yang telah diterbitkan pemerintah dengan ketentuan baru dalam UU LLAJ. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari ketidaksesuaian pengaturan antara undang-undang dan peraturan turunannya.

Menurut dia, pengaturan transportasi roda dua tidak cukup hanya memberikan pengakuan hukum, tetapi juga harus menjamin keselamatan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat.

Melalui revisi UU LLAJ, Hamka berharap pemerintah dan DPR dapat menghadirkan sistem transportasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan layanan digital sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor transportasi roda dua.

Facebook Comments Box