MataKita.co, Maros – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengadakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Bagi Kelompok Perempuan Desa di Kabupaten Maros. Kegiatan ini diadakan di Rumah Makan Nusantara Maros, (19/7/2018)
Kegiatan yang dihadiri oleh kelompok perempuan mitra SPPM ini ditujukan untuk memberikan pelatihan kepada lembaga-lembaga pemerhati perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Maros terkait pengawalan terhadap kasus perempuan dan anak.
Kepala Dinas P3A, Idrus, mengatakan bahwa kelompok perempuan di desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pengawalan perempuan dan anak. Karena kelompok perempuan adalah pemegang peran yang sangat urgen, karena pada tingkatan ini mereka bertugas untuk mengawal perempuan dan pengembangan anak.
“Yang memiliki tanggung jawab besar di sini adalah pemerintah Desa, yang seharusnya tak hanya SDA yang dikembangkan. Tetapi, lebih penting bagaimana membangung genarasi kita. Anak utamanya, mereka semestinya dibekali dengan kemampuan sesuai bakat mereka demi peningkatan generasi di masa mendatang. Disinilah pentingnya desa memberdayakan kelompok perempuan,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, Ketua Tim Pengabdian LP2M Unhas, Muh Tang Abdullah, menegaskan, jika tujuan dari kegiatan tersebut yakni untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk mengadvokasi dan mendorong percepatan terbitnya aturan perlindungan terhadap perempuan.
“Tujuan akhir dari kegiatan semacam ini kami harapkan dapat meningkatkan kapasitas perempuan hingga ke tingkat desa atau kelurahan, untuk kemudian dapat aktif dalam mengadvokasi yang nantinya akan mendorong percepatan terbitnya Peraturan Daerah tentang perlindungan terhadap perempuan juga anak,” katanya.
Turut hadir, tokoh pemerhati perempuan dalam pelatihan tersebut, Agusnawati, selaku perwakilan dari SPPM.
Kegiatan tersebut berjalan lancar dan diakhiri dengan diskusi terkait peran perempuan untuk kemajuan generasi serta tata cara pengawalan kasus tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.
