MataKita.co, Jakarta – Setelah sebelumnya BPJS Kesehatan menjalankan kebijakan cost sharing untuk sejumlah penyakit kronis, kini BPJS Kesehatan berupaya memangkas biaya yang harus ditanggung untuk persalinan.
Hal ini menuai kritik dari berbagai kalangan, salah satunya dari Himpunan Mahasiswa Pascasarjana se Indonesia (HMPI). Ketua DPP HMPI, Dyah Arum Sari kepada MataKita.co (27/7/2018) mengatakan bahwa pemangkasan biaya ini merupakan sebuah refleksi, bahwa bangsa ini belum berpihak pada generasi penerus dan masih hidup untuk generasinya sendiri. Sementara angka kematian bayi baru lahir atau neonatal di Indonesia masih sangat tinggi. Sebabnya memang beragam, faktor sosial, budaya, dan sistem penanganan medis. Belum lagi resiko kematian ibu bersalin. Walaupun diagnosis kematiannya berbeda, namun pemicu yang mendasari kematian keduanya hampir sama, yaitu ketidakmampuan mendapatkan akses perawatan kesehatan yang proporsional.
“Disinilah BPJS harusnya berperan menjadi kolaborator yang mampu memberikan pelayanan optimal terhadap peserta terutama Ibu dan bayinya, bukannya malah main pangkas saat melihat grafik persalinan yang tinggi. Ini sangat memprihatinkan. Masyarakat diharuskan tunduk pada sistem BPJS, pekerja swasta maupun negeri diwajibkan membayar jaminan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku. Interpretasinya adalah, masyarakat mempunyai hak pelayanan yang terstandar dan mendapatkan penjaminan kesehatan” Jelasnya
Dyah Arum Sari melanjutkan, Pemerintah telah menerbitkan peraturan yang diatur pada UU No 40 Tahun 2004 tentang sistem pelayanan kesehatan, lalu ada lagi UU No 24 Tahun 2014. Berapa yang harus dibayar kepala rumahtangga dan seluruh anggota keluarga peserta BPJS setiap bulannya? Jangan seenaknya main pangkas! Karena dana jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh masyarakat itu adalah amanat undang-undang! Maka manfaat dan faedahnya harus benar-benar dirasakan karena itu sudah jadi kesepakatan antara pemberi dana/pembayar kepada BPJS. Kalau begini, pengkhianatan ini namanya!
“Rencana BPJS utk memangkas biaya persalinan dengan tidak menyertakan biaya perawatan bayi yang baru lahir ini jelas berpotensi memicu persoalan serius terkait kesehatan dan keselamatan bayi yang baru lahir. Kami respect terhadap IDAI yang beberapa waktu lalu bereaksi keras dengan rencana kebijakan ini. Sebagai mitra kerja BPJS, IDAI sudah menunjukkan sikap yang tepat. Karena fakta dilapangan membuktikan, walaupun berbeda standart profesi, tenaga kesehatan kerap menerima protes dari peserta yang menjadi pasien terkait dengan rumitnya mekanisme BPJS”Jelas Dyah Arum Sari
“Harapan kami BPJS mengevaluasi lagi rencana itu. Pelayanan saja belum memuaskan, masyarakat masih dibuat bingung saat berobat dirumah sakit namun tidak mendapatkan layanan sesuai dengan premi yang mereka bayar. Ke mana mereka harus mengadu atas kondisi ini, juga tidak jelas!”Tutupnya.
