Oleh : Dr. Ahmad Yani, SH. MH*
Sering saya kemukakan dalam pertemuan-pertemuan, dalam rangkaian kegiatan turba partai, ke PAC dan Ranting, Bahwa PBB punya peluang yang cukup besar untuk lolos PT bahkan melampaui PT, asal PBB tdk keliru menentukan sikap keberpihakan dalam PilPres.
Dalam konteks Pemilu serentak seperti ini, yaitu PilPres bersamaan dg Pileg, memang secara teoritik Yang akan mendapat coakteil effek adalah Partai yg secara langsung memiliki kandidat Capres atau Cawapres, karena pemilih mengasosiasikan Capres atau Cawapres ke Partainya.
Disinilah titik lemahnya Partai-partai yg tidak memiliki Capres atau cawapres, apalagi hanya sebagai partai pengusung, karena tdk akan mendapat coaktail effek tersebut. Saya menilai ini sebuah kelicikan Jokowi sebagai Petahana mengunakan kekuasaanya dalam membentuk UU, karena dalam sistem pembentukan UU, Presiden memiliki kekuasaan juga bersama-sama DPR untuk membentuk UU. Apalagi DPR secara mayoritas telah di kuasai oleh pemerintah, sehingga UU Pemilu mensyaratkan Presidential Treshold dengan angka 20 % popular vote dan parlementary trehold 25 % kursi DPR.
Ironisnya Mahkamah Konstitusi yg katanya pengawal konstitusi telah juga terjerembab di bawah kaki kekuasaan dengan putusan-putisan yg tidak rasional atau tidak bisa diterima secara logika hukum, yaitu menggunakan hasil Pileg 2014, sebagai syarat untuk mengajukan Capres atau cawapres.
Padahal kondisi dan situasi serta fakta politik dan hukum telah berubah sama sekali dari tahun 2014. Sebagai contoh, Peserta Pemilu legislati berbeda dengan Pileg 2014 yaitu dgn ada peserta pemilu partai baru yaitu Partai Garuda, Partai PSI, Perindo dan Pemili baru yang waktu 2019 pemilih pertama yg pada waktu 2014 belum memilih.
Atau dengan kata lain terjadi manipulasi atau ‘penghianatan’ suara rakyat pemilu 2014 yg digunakan kembali pada pada pemilu 2019, tidak pernah terjadi ‘akad ijabkabul’ suara rakyat yang sudah digunakan 2014 untuk dipakai atau diselundupkan kembali untuk dipakai 2019, kasarnya telah merampok suara rakyat pada pemilu 2014. Sedangkan untuk Pemillih pertama yg baru sekali akan mengunakan haknya pada pemulu 2019 juga telah operasi cesar suaranya padahal belum saatnya dia mengunakan haknya.
Tapi apa lacur, MK pun melegalkan UU pemilu yg cacat konstitusional dan cacat Sosiologis untuk dipakai pada Pemilu 2019, dengan menggunakan penjelasan yang gampang yaitu mengunakan tiket yg sudah dirobek atau sduah dipakai untuk digunakan kembali, padahal ‘tiket’ tersebut sudah tidak laku lagi.
Tidak ada Alasan
Argumen saya diatas sebagai bagian dari, kenapa kita harus menolak untuk tidak mendukung atau memilih Petahana? Disamping alasan Ideologis, juga karena banyaknya keputusan-keputusan dan tindakan petahana yang tidak sejalan dengan aspirasi Umat Islam, yang selama ini di lawan secara vulgar oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra diberbagai kesempatan, baik dalam forum diskusi di media atau dalam khotbah, ceramah, tablig dan lain-lain.
Perlawanan itu membuka mata umat Islam sebagai pemilih utama PBB, karena sikap konsistennya membela kepentingan umat dan rakyat banyak. Dengan antusiasme dan dukungan umat tersebut memberikan jalan yang mudah bagi PBB untuk tidak mengalami kesulitan mencari Caleg. Bahkan berbondong-bondong umat mendaftar menjadi caleg yg akhirnya menimbukan persoalan tersendiri karena kuota terbatas, sehingga banyak yang ingin mendaftar caleg melalui PBB tereleminasi, bahkan pengurus pun, ada yang harus menerima keputusan untuk ikut caleg atau tidak mendapatkan nomor urut. Selain itu dukungan verbal dan dukungan lainnya termasuk ormas-ormas, para Kyai dan Habaib, yang terus mengalir.
Menjadi tanda tanya, Kenapa animo dan hasrat begitu besar para tokoh umat untuk menjadi caleg PBB? apa hanya sekedar mencari jabatan atau mengejar kursi parlemen semata-mata? Tentu jawabannya tidak.
Alasan utama mereka mencalonkan diri di PBB karena Ideologi Keagaman, dan mereka percaya dan ingin ikut bersama sama Bela Islam, Bela NKRI, Bela Rakyat, yang tentunya belum tentu dimiliki partai lain.
Sebagaian besar orang tahu, PBB adalah pelanjut perjuangan Politik umat Islam Indonesia, Yaitu Masyumi. Sebuah partai yg selalu konsisten dan Istiqomah memperjuangkan Nilai-nilai Islam, Kebangsaan dan Rakyat dalam satu tarikan nafas. Masyumi adalah partai Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah politik Indonesia, dan menjadi partai Representasi suara ummat yang paling dicintai umat.
Sebagaimana orang memandang Masyumi, begitupun umat memandang PBB. Mereka melihat ada harapan pada PBB untuk mengembalikan kejayaan politik umat Islam. Sehingga ini menjadi hal yang positif bagi PBB di Pemilu 2019.
Antusiasme dan semangat politik umat Islam yang semakin hari, semakin tersadarkan dengan adanya beberapa fenomena politik yang menimpanya, dan PBB hadir ditengah mereka untuk mengisi antusiasme itu.
Oleh sebab itu Kita patut bersyukur, kehadiran Islam dalam panggung Politik mulai bangkit atau eksis kembali sebagai akibat kebijakan regim saat ini, yang dalam persepsi meanstreem umat Islam sangat Anti Islam atau tidak sejalan dengan Islam atau tidak berpihak kepada Islam.
Hal ini di tandai dengan berbagai kebijakan-kebijakan dan keputusan yg berseberangan dengan Islam seperti: Perpu Ormas, pemburan Sepihak HTI, Keriminalisasi Ulama khusus Imam besar umat Islam Habib Rizieq Syihab dan Pembelaan serta dukungan yang luar biasa terhadap Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sang penista Agama dengan lahirnya gerakan sosial politik keumatan yaitu 411 dan 212 yang mengantarkan Ahok ke Pengadilan dan sekaligus memenangkan Anies Sandi di DKI. Dan YIM bersama PBB ada ditengah-tengah itu dan menjadi leader dibidang hukum bagi umat Islam.
Ini merupakan bentuk Kesadaran umat Islam secara Politik yang mulai tumbuh secara merata, sehingga calon-calon kepala daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dimenangkan calon yg dukung Umat. Dan adanya dukungan begitu masif diseluruh Indonesia yaitu gerakan 2019 Ganti Presiden.
Kesadaran politik umat selain gerakan Parpol, juga muncul sebagai kekuatan baru, sebagaimana muncul gerak 411 dan Jumat bersama 212 adalah merupakan persatuan aspirasi terbesar melibatkan lebih 7 juta umat di Monas, dan dilanjutkan dg Ijtima Ulama 1 dan 2 yg akhirnya menutuskan Capres dan Cawapres Pilihan Ulama yaitu Prabowo – Sandi.
Keputusan sudah diambil, suka atau tidak suka, ini adalah sebuah realitas yg ada dihadapan kita, apalagi Pilpres 2019 hanya dua pasang, yaitu Jokowi – KH Ma’aruf Amin dan Prabowi – Sandi.
Ketika Partai Islam Delegitimasi
Fenomena kemerosotan legitimasi terhadap partai Islam yang ikut memberikan dukungan kepada petahana, adalah suatu keuntungan tersendiri bagi PBB. Ketika partai Islam dianggap tidak mampu mewakili aspirasi umat Islam dan politik Islam, PBB Justru hadir ditengah kosongnya harapan umat tersebut. Sehingga tidak heran, ketika Slogan “Bela Islam, Bela NKRI, Bela Rakyat” dilemparkan ke publik, maka sahutan umat menggema, dan tatapan umat mengarah ke PBB.
Termasuk saya secara pribadi, kenapa bergabung dengan PBB, yang sebenarnya pada waktu bersamaan juga ditawari oleh Partai-partai lain untuk menjadi caleg, akan tetapi dengan alasan yang saya kemukakan diatas, saya membulatkan tekad dengan, kalimat Bismillah hijrah dari PPP ke PBB. Karena ada cita-cita dan tekad yg sama berjuang bersama-sama untuk kembali menghadirkan Partai Islam yang besar di Republik Indonesia, dan ini keniscayaan dan sebuah keharusan karena Indonesia mayoritas umat Islam.
Tidak ada siapapun yang akan memperjuangkan nilai dan ajaran Islam, kalau bukam Umat Islam sendiri, dan tidak ada seorangpun yang akan memperjuangkan aspirasi umat Islam, kalau bukan Partai Islam itu sendiri. Maka, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi!!!
Maka dalam konteks ini kita memahami dan menguasai secara detail dan jelas siapa sesungguhnya Pemilih PBB. Dari hasil survey dan membedah anatomi pemilih rakyat Indonesia dari pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu terakhir 2014, dengan mapping yg rinci dari seluruh wilayah Indonesia kita akan mendapat jawaban yg pasti yaitu pemilih PBB atau pangsa pasar PBB tidak lain adalah umat Islam secara ideologis dan umat Islam secara politik.
Sementara umat Islam bimbang terhadap partai-partai Islam, dan juga partai Islam mengalami kebimbangan ideologis dan juga pertarungan internal. Sementara PBB relatif masih menjadi partai Solid dan konsisten dalam perjuangannya.
Sikap YIM dan Kemana Arah Politik PBB 2019?
Paling tidak yg tergabung dalam gerakan sosial politik 411 dan 212 diatas atau dalam Ijtimah ulama 1 dan 2, sepenuhnya mendukung Capres dan cawapres, Prabowo – Sandi.
Karena itulah tatkala PBB tidak hadir dalam daftar pencalonan di KPU, umat “ribut” mempertanyakan kemana PBB? , kita pun masih memiliki amunisi menunggu hasil Ijtima Ulama 1 dan 2, sebagai alasan untuk melabuhkan dukungan. Setelah Ijtimah Ulama 1 dan 2 selesai dan menghasilkan keputusan, apakah kita masih memiliki argumen yg cerdas yang mudah dipahami umat?
Sekarang, Umat begitu gaduh dan ribut setelah beredar Pernyataan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra yg ramai di medsos, menyatakan menjadi penasehat hukum pasangan jokowi – Kiyai Ma’ruf. kenapa?, jawaban karena kecintaan dan harapan yg begitu besar terhadap YIM dan PBB, seperti orang lagi jatuh cinta, ternyata cinta tak berbalas maka kekecewaan yg muncul dan akan meninggalkan sang harapan.
Sikap Yusril Ihza Mahedra sebagai pribadi, tentu merupakan hak asasi yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun, karena sebagai Advokat memiliki hak untuk membela siapapun yang meminta. Namun secara eksistensial, YIM juga merupakan ketua Umum PBB, akan sangat sulit dipisahkan dengan keberadaanya di partai, apalagi umat melihat sikapnya selama ini konsisten dalam membela kepentingan umat.
Maka hal ini harus menjadi persoalan serius yang harus di lihat oleh PBB secara organisasi. Apalagi dengan adanya sikap pribadi YIM ini memberikan dampak pada legitimasi umat terhadap PBB.
Pengurus DPP dan Majelis Syuro PBB harus segera memberikan kejelasan kepada masyarakat akan sikap politik PBB dalam Pemilu dan Pilpres 2019 yang akan datang. Karena masyarakat merasa simpangsiur akan dualisme sikap PBB. Karena bagaimanapun juga sosok YIM merupakan representasi PBB yang dikenal oleh umat sebagai tokoh yang vokal membela kepentingan mereka. Tapi sekarang umat sudah mulai bertanya-tanya, kenapa YIM bergabung dengan Petahana?
Maka langkah pertama adalah segera menjelaskan itu kepada umat dan rakyat, sehingga jelaslah sikap politik PBB 2019 nanti. Apabila ini terlambat direspon secara internal, maka akan memunculkan kekecewaan masyarakat khususnya umat Islam Indonesia, dan ini akan berdampak pada suara PBB pada pemilu 2019.
Pada akhir tulisan ini saya berharap segera DPP dan majelis syuro untuk melaksanakan rapat darurat memusyawarahkan dan mengambil keputusan yg tepat dan cermat dan tentunnya harus bisa menangkap semangat dan harapan umat.
Wallahualam bis shawab
*) Penulis adalah mantan Anggota DPR RI dan Politisi Partai Bulan Bintang
