MataKita.co, Bone – Melaksanakan Reses Masa Sidang I Tahun 2019, Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Andi Irwandi Natsir, menemui banyak keluhan warga di Dapilnya.
Dari sekian banyak keluhan yang masuk, dicabutnya subsidi pupuk jadi perhatian serius. Kebijakan itu sangat berat bagi warga tani di daerah terpencil. Andi Irwandi mengaku prihatin mendapat laporan itu.
“Sayang sekali subsidi itu dicabut, padahal saat saya di sana(DPRD Kabupaten), subsidi pupuk ini kami perjuangkan mati-matian, saya paham akan terasa sangat berat buat warga disana”, terangnya.
Sebelumnya, memang subsidi pupuk di Kab. Bone dikhususkan penganggarannya untuk daerah dengan kategori terpencil. Terdapat tiga kecamatan dalam kategori dimaksud, yakni Tellulimpoe, Ponre dan Bontocani.
Reses yang dilaksanakan akhir bulan Januari lalu dimanfaatkan Andi Irwandi berkeliling ke 11 kecamatan dan menyempatkan diri mengunjungi 25 desa dari hanya empat titik yang sebenarnya diwajibkan dalam agenda reses.
Menurut Nasrul Iswadi, yang selama ini menjadi pendamping teknis reses, Andi Irwandi Natsir memang sangat prihatin soal pencabutan subsidi pupuk itu karena dampaknya sangat terasa ke bawah, apalagi di daerah asalnya, Kecamatan Bontocani.
“Sebelum masuk agenda reses, kegiatan Sosialisasi Perda dilaksanakan di Bontocani, bersama warga desa Langi dan Pattuku yang ditempatkan di desa Langi. Kebetulan perda yang disosialisaikan terkait masalah lahan pertanian. Saat itu, salah seorang warga menyampaikan kalau warga di desa mereka, terancam tak bisa tanam padi, karena pupuk. Pak Irwandi prihatin mendengarnya”
Nasrul kemudian menyampaikan, bahwa Ia diperintahkanlah untuk menemui masing-masing pengecer ke desa tersebut untuk mengidentifikasi masalah. Simpulan sementara, bahwa A. Irwandi perlu berupaya menalangi biaya angkutannya karena musim tanam sudah sementara berlangsung.
Andi Irwandi berharap, bahwa subsidi itu kembali dimasukkan dalam pembahasan anggaran selanjutnya di DPRD, untuk mengurangi beban petani.
Pasca sosialisasi di Bontocani, Andi Irwandi memang melanjutkan reses kebeberapa wilayah terpencil, ternyata problemnya sama terkait distribusi pupuk. Menurutnya, tiga wilayah pegunungan yang kunjungi mengeluh soal subsidi pupuk ini . Oleh karena itu, Ia sangat berharap hal itu mendapat perhatian serius semua pihak, baik itu di tingkatan Dinas yang menangani maupun di tingkatan Legislatif.
“Eksekutif maupun legislatif perlu kembali mempertimbangkan kebijakan pencabutan subsidi pupuk itu, karena ini soal petani yang memproduksi pangan kita”, katanya menutup pembicaraan.
