Matakita.co (Gorontalo) – Insiden perseteruan antara Bupati dan mantan Bupati Kabupaten Gorontalo yang sempat menghebohkan masyarakat Provinsi Gorontalo pekan kemarin, mendapat kecaman dari 2 Aktivis Organisasi berbeda. Selasa (26/3/2019).
Akbarul Muhith Nawawi selaku Sekretaris Umum Studi Pancasila dan Konstitusi (Spasi) mengatakan, terkait hal ini, dikatakannya, ia melihat dengan kacamata adat untuk seorang David, tidak sepantasnya seorang yang diberi gelar adat melakukan hal serupa itu, karena bisa mencorengkan nama baik bagi si pemberi gelar tersebut, karena tidak mencerminkan prilaku penyandang gelar adat .
“Ketika dia memberikan gelar adat ini, berarti dia mempercayakan bahwa si penyandang gelar ini, ia bisa memegang dan bertanggung jawab atas gelar yang di sandang tersebut , namun dengan hal ini selaku masyarakat yang pernah tinggal di kelurahan hunggaluwa Kab.Gorontalo, melihat insiden ini saya sangat kecewa atas Pak David selaku tokoh adat. Tegasnya.
Diterangkannya, sosok David ialah salah satu sosok inspirasinya, namun adanya kejadian tersebut disampaikan pada matakita.co, ia pun merasa sangat kecewa.
Akbarul mengatakan Lembaga adat harus pula mempertanggung jawabkan terkait gelar yang diberikan, karena penyandang gelar itu tidak mampu mempertanggung jawabkannya.
“Tokoh adat itu harus membuat permohonan maaf yang sebesar-besarnya Kepada Publik, ketika hal itu tidak dilakukannya, maka lebih baik gelar adatnya di cabut saja.
Fanli Katili selaku Ketua lembaga Analisis dan monitoring product hukum (Ampuh) menilai polemik terkait insiden perseteruan antara mantan Bupati David Bobihu dan Bupati Nelson Pomalingo, terlihat dari video yang sempat beredar itu cukup memalukan, baik secara Bupati dan mantan Bupati.
“Saya kemarin membaca berita dari beberapa media online yang ada, saya berasa antara haru dan sedih namun saya bangga, harunya itu, Pak Nelson ini ialah Bupati yang menjabat sekarang telah difitnah dan di hina oleh mantan bupati david bobihu, dengan peenyataan menuding bahwa pak Nelson telah mengumpulkan kepala-kepala dusun untuk memenangkan (PPP) dan ironisnya kata pak david hal itu disampaikan oleh asisten 1, secara pengkajian kami ini termasuk tindak pidana Pemilu terkait dengan memfitnah, menghina dan lain sebagainya ” tukasnya.
Aktivis Hukum itu menambahkan, Terkait hal ini dengan sosok pemimpin yang pemaaf, dimana Bupati lebih dulu memberi maaf, hal ini yang membuat para beberapa aktivis terharu dan bangga, sekelas bupati yang di hina di depan orang-orang, tetapi beliau sendiri yang awali untuk mengademkan masalah.
” pernyataan ini tidak untuk memans-manasi, melainkan terkesan tidak dewasanya pak david dalam hal ini, dengan sebuah pernyataan ito lali bupati karena saya (Anda jadi Bupati ini karena saya)”. Tegasnya.
Menariknya, dengan Gamblang Prof. Nelson sudah memaafkan, bahkan melarang para elit-elit untuk masuk dalam perseteruan ini untuk tidak dijadikan sebagai komunitas pilitik.
” saya sangat salut dengan sifat Negarawannya Prof Nelson, karena beliau yang pertama mengakui kesenioran pak David serta lebih dahulu memaafkan pak David walaupun belum ada feedback dari pak David secara pribadi”.
Mengenai insiden ini, seharusnya lembaga adat, memediasi perseteruan antara kedua belah pihak, dan mendorong pak David untuk mengklarifikasi kalimatnya, dan mendorong permintaan maaf, dimaana permintaan maaf ini terdapat dua macam yakni, Minta maaf secara pribadi kepada Nelson Pomalingo selaku Bupati, dan minta maaf secara umum, kepada masyarakat Provinsi Gorontalo.
” seharusnya Pak David yang meminta maaf kepada Bupati, apalagi dengan meninjau kembali gelar adat yang diberikan ketua lembaga adat kepada pak David sebagai Taua lo lahuwa (orang yang bijaksana), harusnya pak David segera meminta maaf kepada publik, karena saya fikir dengan meminta maaf tidak sama sekali akan menjatuhkan kewibawaannya, melainkan akan lebih mengangkat beliau sebagai tokoh yang diberi gelar adat”. Ungkap beliau dengan penuh haru.
Di ungkapkannya, kalaupun ada sesuatu yang mengganjal di hati dari mantan Bupati itu, terkait dengan ulah selentingan kabar tentang Bupati, seharusnya mantan bupati itu mendatangi bupati serta mengklarifikasi langsung, bukan dengan cara melabrak Bupati di depan umum. Tutupnya.
