Matakita.co – Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersiap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga di lima daerah. Hanya Kabupaten Boalemo yang tidak masuk dalam program tersebut.
Hasil kajian Kementerian Kesehehatan RI yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 2021 menetapkan empat kabupaten dan satu kota di Provinsi Gorontalo berada di level tiga. Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo.
“Kecuali Kabupaten Boalemo karena kasus komunitas, rawat inap, dan kematian Covid-19 yang rendah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman, Selasa (27/7/2021).
“Assesment ini berdasarkan aplikasi. Contohnya di Kota Gorontalo semua sudah berada di level tiga. Kasus komunitasnya 71,72 per 100 ribu penduduk per minggu. Rawat inap RS 26,10 per 100 ribu penduduk per minggu dan kasus kematian 2,28 per 100 ribu penduduk per minggu,” katanya.
Yana menjelaskan, jika pemerintah daerah menerapkan PPKM level tiga maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan.
Hal tersebut diantaranya hanya 25 persen pegawai bekerja dari kantor, pertemuan wajib dilakukan secara daring, pusat perbelanjaan dan mal diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 25 persen.
“Hal hal lain yang diatur yakni pedagang kaki lima diizinkan dengan kapasitas 25 persen dan jam operasional maksimal pukul 17.00 waktu setempat. Restoran yang melayani pesan antar boleh beroperasi 24 jam. Kegiatan resepsi pernikahan pada PPKM level tiga masih tidak diizinkan, sementara kegiatan hajatan masyarakat boleh dilakukan dengan maksimal 25 persen,” ujarnya.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik instruksi Mendagri tersebut dan berharap bupati dan wali kota harus konsisten dengan ucapan dan kebijakan yang nanti dikeluarkan.
Rusli mencontohkan, di Pasar Moodu Kota Gorontalo yang menjadi kewenangan Pemkot Gorontalo dibiarkan tidak terurus, karena tidak ada petugas yang intens mensosialisasikan protokol kesehatan atau turun membagikan masker.
Menurut Rusli, penanganan Covid-19 menurutnya tidak cukup hanya diserius oleh pemerintah pusat dan provinsi karena pemerintah kabupaten dan kota juga harus turun dan intens dalam penanganan Covid-19.
“Saya ingin penanganan Covid-19 dilakukan lebih realistis dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal sederhana yakni mengatur pasar tradisional sebagai tempat yang potensial penularan virus corona,” ujarnya.
Ia meminta aparat terkait turun setiap hari di kabupaten dan kota, sesuai jadwal operasional pasar mingguan.
CS/AK
