Matakita.co, Gorontalo – Pernyataan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Yuriko Kamaru tentang upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang dinilainya tidak tepat sasaran terutama program bagi-bagi sembako dianggap “tumpul” oleh Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Noval Abdussamad.
Bagaimana tidak, menurut Noval, begitu banyak program pemerintah provinsi gorontalo untuk pengentasan kemiskinan tapi yang disoroti hanyalah bagi-bagi sembako.
“Yuriko harus paham bahwa bantuan pangan/sembako hanyalah salah satu program untuk penanganan kemiskinan. Harus tau dulu itu baru berkomentar. Yuriko harus tau bahwa ada kebijakan pemerintah dalam penanganan kemiskinan seperti, mengurangi pengeluaran masyarakat dari biaya pendidikan dan kesehatan dan transportasi lewat pendidikan gratis, premi jamkesta, bus perintis. Kebijakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin lewat bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, mekanisasi pertanian, bantuan benih, pupuk, bantuan untuk UMKM, pemagangan tenaga kerja yang sudah dilatih, juga pembangunan jaringan irigasi dan jalan Desa dikawasan strategis provinsi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang dilakukan dengan bantuan pangan, mahyani, pemasangan listrik gratis, sanitasi dan air bersih serta program lainnya. Kalau yang diketahui hanya bagi-bagi sembako, saya anggap “tumpul” pernyataannya. Jelas Noval saat dihubungi via seluler.
Lebih lanjut, Noval menjelaskan soal LKPJ 2020 yang dianggap Yuriko Kamaru hanya dihabiskan pada perencanaan dan mempertanyakan apa asas manfaat untuk rakyat dan pembangunan Gorontalo terhadap dokumen-dokumen perencanaan tersebut.
Yuriko juga mempertanyakan angka 90 persen target program pemerintah yang tercapai dalam LKPJ. Menurut Noval, memang capaian fisik dan keuangan diatas 90 persen. Wabah Covid-19 membuat anggaran yang tersisa disetiap OPD hanya anggaran dikegiatan koordinasi, perencanaan dan evaluasi.
“Capaian fisik dan keuangan tahun 2020 memang diatas 90 persen. Setelah wabah Covid-19 melanda Indonesia, APBD berkurang dan menyebabkan sebagian besar anggaran ditangguhkan. Anggaran yang tersisa pada tiap OPD hanya anggaran kegiatan koordinasi, perencanaan dan evaluasi karena dikegiatan ini secara substansi bisa mengakomodir setiap tugas dan fungsi OPD yang harus tetap ada outpunya, seperti renja, evaluasi lakip, koordinasi dan mobilisasi aparatur sebagai ujung tombak dalam mencegah penyebaran Covid-19, karena anggaran sebagian besar dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19, dan karena darurat dialokasikan pada belanja tidak terduga.
Terakhir Noval menegaskan jika pelaksanaan kegiatan tahun 2020 sudah sejalan dengan kebijakan nasional untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
“Jadi saya sampaikan bahwa kegiatan pemerintah provinsi gorontalo tahun 2020 sudah sejalan dengan kebijakan nasional untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19”. Pungkasnya.
(ak/acd)
