MataKita.Co, Makassar – Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) didukung oleh Women’s Democracy Network dan International Republican Institute bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Sulsel serta Kaukus Perempuan Politik Sulsel melaksanakan Ruang Publik Edisi #3 pada Jumat (16/07/2021).
Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui akun Youtube LSKP dan aplikasi Zoom Meeting serta dipandu langsung oleh host, Luna Vidya. Adapun narasumber yang dihadirkan, yakni Haslinda Wahab (Anggota DPRD komisi B Sulsel Periode 2019-2024), Nina Anggreny (Koordinator Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulawesi Selatan), dan Dr. Rosnaini (Direktur Pascasarjana Institut Bisnis & Keuangan Nitro Makassar).
Ruang Publik Edisi #3 ini mengangkat tema “Perempuan, Pandemi dan Stabilitas Ekonomi” serta diikuti oleh berbagai komunitas kepemudaan, sosial, pendidikan dan tokoh publik.
Haslinda menguraikan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembuatan regulasi yang membahas keterlibatan perempuan sebagai pelaku ekonomi.
“Aleg DPRD Provinsi Sul-Sel memperjuangkan anggaran koperasi yang banyak membantu perempuan sebagai pelaku ekonomi. Hal ini dilakukan melalui sinergi bersama dinas, utamanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan pemahaman literasi ekonomi kepada perempuan,” ungkap Haslinda.
Nina Basira menegaskan bahwa perempuan memiliki peran sosial kapital. Perempuan memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah di tengah pandemi dengan menggali potensi dan kreatifitasnya. Hal terpenting yakni perempuan memiliki hubungan sosial yang kuat.
Nina mengajak perempuan Indonesia untuk tetap bertahan dalam kondisi saat ini dan menyesuai diri secara selektif. Menurutnya, gerakan kemanusiaan sangat perlu diperbanyak karena kita saling membutuhkan.
Terakhir, Rosnaini kembali menekankan bahwa peran perempuan sangat penting di masa pandemi. Dirinya menceritakan kegiatan di masa pandemi melalui sedekah Jumat yang harapannya dapat berbagi dan mendorong peningkatan ekonomi UMKM yang dikelola oleh ibu rumah tangga.
“Perempuan harus saling memperjuangkan hak sesama perempuan, hak atas pekerjaan dan penghidupan. Harapannya, dapat dihadirkan kebijakan yang pro terhadap perempuan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
