MataKita.co, Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas sistem pengelolaan keuangan di Polri. Penyerahan opini dari BPK itu berlangsung tertutup di Gedung Utama Mabes Polri.
Atas opini tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap bisa memengaruhi pemerintah pusat agar ke depan dapat memberikan alokasi anggaran untuk tunjangan yang lebih besar kepada anggota korps baju coklat tersebut.
Opini WTP ini, menurut Tito, didapat Polri selama tiga tahun belakangan setelah dilakukan desentralisasi keuangan. Anggaran sebanyak Rp73 triliun dan itu di Polri sekarang sudah terjadi desentralisasi pengelolaan keuangan. Jadi diserahkan kepada lebih dari 1.300 satuan kerja,” katanya.
Terkait pengelolaan anggaran Polri berhasil raih WTP tito mengungkapkan “Ini biasanya berlaku hukum reward and punishment. Otomatis nanti pemerintah, menteri keuangan, presiden, percaya bahwa Polri bisa mengelola anggaran sehingga kita harapkan ke depan kita bisa mendapatkan reward dalam bentuk misalnya tunjangan kinerja yang lebih baik, anggaran lebih baik dalam kepentingan perbaikan keuangan,” kata Tito di Jakarta, Senin (5/6/2017).
Sementara itu anggota 1 BPK Agung Firman Sampurna mengatakan proses audit dilakukan dengan teliti untuk meminimalkan kesalahan. Salah satu di antaranya ketika auditor mengecek pembelian rompi antipeluru. Ternyata rompi yang dibeli terbukti berkualitas.
Katanya tahan sampai berapa kali tembakan. Kita ambil satu kita tembak,” katanya
