Oleh : Andi Hendra Dimansa
(Peneliti Profetik Institute)
Demokrasi, kata orang menjadi ruang sekaligus tempat rakyat berbicara. Tapi, dalam kenyataannya, siapa yang benar-benar berbicara dan siapa yang didengarkan? Pertanyaan ini menjadi gema yang menggema ketika nama Prabowo Subianto kembali menjadi pusat panggung politik Indonesia.
Prabowo dengan segala karisma dan sejarahnya, berdiri di persimpangan antara idealisme rakyat dan kalkulasi elit. Sebuah persimpangan yang oleh Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto dulu disebut sebagai ruang kekuasaan yang tak pernah sepi dari kelas penguasa.
Prabowo itu figur yang kompleks. Terlahir dari rahim elite, dibesarkan oleh sejarah militer dan kini berkuasa lewat demokrasi yang dia kritisi sekaligus gunakan. Di sinilah paradoks itu berlangsung, apakah seorang yang tumbuh dari rahim aristokrasi politik dapat menjadi wajah demokrasi sejati ataukah? Ia justru bukti bahwa demokrasi kita memang telah menjadi demokrasi elitis di mana pemilu hanya menjadi ritual yang mengokohkan posisi mereka yang sudah mapan?
Natasha Piano, dalam karyanya “Democratic Elitism”, menulis bahwa demokrasi modern sering kali menjadi arena kompetisi antarelit, bukan perwakilan autentik rakyat. Pemilu tidak selalu melahirkan kehendak rakyat, tetapi memperhalus bentuk kolusi antara kepentingan ekonomi dan politik. Bila kita refleksikan ke konteks Indonesia, struktur politik yang dibangun pascareformasi tetap menampakkan pola yang sama, di mana oligarki bertransformasi menjadi demokrasi elektoral. Tetapi, tanpa perubahan mendasar pada sirkulasi elitnya.
Prabowo dalam kaca pembesar itu, menjadi cermin paling jernih dari tesis tersebut. Ia bukan sekadar tokoh yang memenangkan suara rakyat. Tetapi, juga simbol dari rekonsiliasi para elite antara yang dulu berhadap-hadapan di medan politik dan kini bergandengan tangan di bawah simbol “persatuan nasional.” Dalam kerangka Mosca, ini menggambarkan la Classe Politica yang tetap mempertahankan diri melalui adaptasi simbolik terhadap tuntutan zaman.
Namun, menilai Prabowo semata sebagai perwujudan elitisme juga terlalu sederhana. Di balik gestur aristokratiknya, ada pula upaya memainkan peran populis menghadirkan diri sebagai bapak bangsa, sebagai figur yang memahami penderitaan rakyat kecil. Ia menari di antara dua dunia. Pertama, dunia rakyat yang lapar akan keadilan. Kedua, dunia elite yang lapar akan stabilitas. Di sinilah titik pertemuan, yang menjadikan demokrasi Indonesia menemukan wajahnya yang paling ambigu.
Rakyat tidak sepenuhnya termanipulasi, tapi juga tidak sepenuhnya sadar. Mereka melihat dalam diri Prabowo sosok yang tegas, berwibawa, dan menjanjikan ketertiban di tengah kebisingan demokrasi. Tapi, mereka juga, tanpa sadar, memperkuat struktur yang sama bahwa kekuasaan tetap berputar dalam lingkaran kecil yang eksklusif. Demokrasi menjadi seperti panggung teater, rakyat menjadi penonton sembari bersorak, sementara skenario ditulis oleh segelintir tangan di belakang layar.
Prabowo tahu betul cara memainkan simbol-simbol itu. Senantiasa berbicara tentang nasionalisme, tentang kemandirian pangan, tentang martabat bangsa narasi yang dekat dengan denyut emosional rakyat. Tetapi, juga sekaligus menjaga jarak aman dari kritik struktural terhadap oligarki. Dengan demikian, ia bukan sekadar bagian dari demokrasi elitis, melainkan menjadi arsitek naratif yang membuat elitisme tampak seolah-olah menjadi bentuk baru dari kedekatan dengan rakyat.
Mungkin inilah yang membuat demokrasi kita tampak hidup. Tapi, sesungguhnya dikendalikan. Seperti kata Schumpeter, demokrasi bukanlah pemerintahan oleh rakyat, melainkan kompetisi untuk mendapatkan suara rakyat dan mereka yang paling piawai membaca irama emosi publik-lah yang akhirnya menang. Dalam logika itu, Prabowo bukanlah anomali. Tetapi, keniscayaan dari sistem yang lebih besar, sistem di mana suara rakyat menjadi bahan bakar, namun arah mobil tetap ditentukan oleh sopir yang berasal dari lingkaran.
