MataKita.co, Pangkep — Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) bersama DPRD mulai membahas arah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan menitikberatkan pada penyesuaian kebutuhan daerah dan prioritas pembangunan. Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangkep dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang A DPRD Pangkep. Rabu, (2/9/2026).
Ketua DPRD Pangkep Haris Gani, mengatakan bahwa pembahasan perubahan APBD akan dilakukan sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, perubahan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang perlu dibahas secara cermat agar setiap kebijakan anggaran memiliki dasar yang jelas dan dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
“Ranperda perubahan APBD ini selanjutnya akan dibahas sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Politis Partai NasDem ini dalam rapat paripurna.
Ia menambahkan, pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan berlangsung secara konstruktif dan objektif. Masukan dari legislatif menjadi bagian penting untuk menyempurnakan kebijakan anggaran sebelum ditetapkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Pangkep Abd. Rahman Assagaf menjelaskan bahwa perubahan APBD 2026 dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan berbagai perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
“Dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan, terdapat berbagai perkembangan yang memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah,” kata Rahman saat menyampaikan pidato pengantar nota keuangan.
Menurut Rahman Assagaf, perubahan APBD tidak sekadar menyangkut perubahan angka pada struktur pendapatan dan belanja daerah. Penyesuaian tersebut juga diarahkan agar pengalokasian anggaran semakin sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Sejumlah aspek menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan perubahan APBD 2026. Di antaranya penyesuaian target pendapatan daerah, alokasi belanja berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, serta penguatan program dan kegiatan yang dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perubahan APBD meliputi penyesuaian target pendapatan daerah, penyesuaian alokasi belanja berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, serta penguatan program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Rahman menegaskan, penyusunan perubahan APBD tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus disusun secara efektif dan proporsional agar dapat mendukung pencapaian target pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Pangkep juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Program-program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar diharapkan tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan prioritas anggaran perubahan.
Selain itu, pemerintah daerah berharap perubahan APBD dapat memperkuat pelaksanaan program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan.
Pembahasan perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan antara pemerintah daerah dan DPRD sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. DPRD akan melakukan pembahasan terhadap substansi Ranperda sebelum proses penetapan menjadi Peraturan Daerah.
