Oleh : Saddam Husain Tamrin*
Pemberantasan kemiskinan dewasa ini masih selalu menjadi perbincangan banyak pihak baik itu di perkotaan maupun pedesaan, bagaimana tidak sejak indonesia merdeka 72 tahun yang lalu angka kemiskinan masih tinggi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan hingga September 2015 mencapai 28,51 juta atau 11,13% dari total penduduk Indonesia diantaranya (688.660 orang) dari total penganggur yang merupakan alumni perguruan tinggi. hasilnya, jika dibanding periode September 2014 angka ini terus meningkat jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 780 ribu jiwa.
Padahal pemerintah selama ini mengklaim telah membuat dan melaksanakan berbagai macam program pemberantasan kemiskinan sebagai contoh penyaluran kredit usaha mandiri, program beras sejahtera, program keluarga harapan, program kartu sakti dan belum lagi program daerah otonomi dalam mengatasi kemiskinan, ternyata dengan banyaknya program yang ada justru angka kemiskinan terus meningkat’
Alasan yang sangat kita sayangkan pemerintah berdalih pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah disebabkan tidak stabilnya ekonomi dunia ditambah harga beras alias bahan pokok terus naik sehingga penyebab meningkatnya angka kemisnkinan, padahal harusnya disetiap angka pertumbuhan ekonomi ada peningkatan kesehteraan. APBN serta APBD tiap tahun mengalami peningkatan ada ribuan infrastruktur terus digenjot, ada ribuan seminar kewirausahaan terlaksana ada ribuan akademisi dilibatkan tapi ternyata kita sebenarnya tidak tahu apa masalah utama penyebab kita tetap miskin.
Kita seharusnya lebih mempertanyakan keseriusan dari pemerintah pusat hingga daerah bagaimana komitmennya dalam pengentasan kemiskinan, sebagai contoh komitmen setengah hati dari pemerintah disalurkannya bantuan modal tapi pemerintah bekerjasama dengan pihak bank masih meminta bunga 10% dimulai bulan pertama penyalurannya, padahal dia tahu rakyat ini miskin butuh bantuan bukannya rakyat dijadikan alat mencari uang untuk pemasukan negara, belum lagi pemilik usaha harus mengurus izin dengan berbagai persyaratan pungli serta pajak usaha tiap bulannya hingga 10%.
Salah satu contoh penyebab rakyat susah untuk memulai usaha yaitu ketersediaan lahan, sehingga tidak ada jalan lain selain menyewa di makassar harga sewa lahan tanpa bangunan itu bisa sampai 20 jt sedangkan dengan bangunan 30 jt sampai ratusan juta per tahun, sehingga modal dalam menjalankan usaha dalam satu tahun saja biayanya sangat besar dengan ketahanan usaha yang sangat lemah sehingga dibutuhkan regulasi untuk itu.
Regulasi dalam pemberantasan kemiskinan sangatlah diperlukan, dibutuhkan produk kebijakan berkualitas betul betul berpihak dalam peningkatan perekenomian masyarakat, maka diperlukan riset diberbagai bidang keilmuan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berkelanjutan dengan metode dan kualitas uptodate sehingga kita benar benar menemukan masalah utama kemiskinan dengan demikian dengan mudah merancang program kemiskinan yang tepat.
*) Penulis adalah peneliti pada Public Policy Development (POSDEV)
