Matakita.co – Makassar , Langkah Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si., dalam membangun komunikasi politik dengan sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan dinilai sebagai strategi konsolidasi yang terukur untuk memperkuat kelembagaan partai menuju Pemilu 2029.
Dalam kesempatan wawancara dengan media matakita.co Akademisi dan Praktisi Kebijakan Publik Dr. Achmad Risa Mediansyah M.Si berpandangan bahwa pendekatan yang ditempuh Andi Iwan Aras mencerminkan kepemimpinan politik yang mengedepankan penguatan institusi melalui dialog, kolaborasi, dan pembangunan jejaring kepemimpinan daerah.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi modern, keberhasilan seorang pemimpin partai tidak hanya diukur dari besarnya dukungan politik, tetapi juga dari kemampuannya membangun komunikasi yang inklusif dengan para kepala daerah untuk menciptakan stabilitas politik dan mendorong percepatan pembangunan.
Dalam perspektif kebijakan publik, posisi H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dinilai memberikan kapasitas strategis dalam menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur, konektivitas, transportasi, perumahan, dan pembangunan kewilayahan.
Dr. Risa berpandangan bahwa kemampuan membangun sinergi dengan berbagai kepala daerah merupakan modal kepemimpinan yang penting dalam memperkuat kelembagaan partai sekaligus menciptakan ruang kolaborasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional di daerah.
Ia menambahkan, selama seluruh proses konsolidasi politik dilakukan secara demokratis, transparan, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, maka langkah tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang sehat dan menjadi indikator kematangan organisasi politik.
Sebelumnya, H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. menyatakan DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan tengah membangun komunikasi dengan sejumlah kepala daerah sebagai bagian dari penguatan organisasi menjelang agenda politik nasional mendatang. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari konsolidasi politik pasca-Pilkada yang lazim dilakukan dalam sistem demokrasi.***
