Matakita.co, Makassar – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) menyelenggarakan Guest Lecture Internasional secara daring pada Senin, 9 November 2026. Kegiatan ini menghadirkan Sawettachat Jubsilp, LL.M., dosen School of Law Walailak University, Thailand, yang mendalami hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pengungsi. Ia membawakan topik “Beyond the 1951 Refugee Convention: Rethinking International Protection for Climate Refugees through Treaty Reform”.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya FH Unhas, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan dipandu oleh Rafika Ramli, S.H., LL.M., sebagai moderator. Peserta terdiri atas jajaran dosen FH Unhas, dua dosen dan dua mahasiswa School of Law Walailak University, serta puluhan mahasiswa S1 FH Unhas.
Dalam sambutannya, Prof. Iin menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Selain memperkaya wawasan akademik, kuliah tamu ini menjadi wujud komitmen FH Unhas dalam mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya indikator visiting lecturer, dosen asing, dan inbound students. Ia juga berharap narasumber dapat berkunjung langsung ke FH Unhas untuk menjajaki kolaborasi Tri Dharma lainnya.
Dalam pemaparannya, Sawettachat menjelaskan bahwa Konvensi Pengungsi 1951 tidak menjangkau orang yang berpindah akibat perubahan iklim. Definisi pengungsi dalam konvensi tersebut mensyaratkan adanya penganiayaan atas alasan tertentu dan perpindahan melintasi batas negara, sementara bencana iklim tidak memiliki pelaku penganiayaan yang jelas. Adapun pengungsi internal (internally displaced persons) hanya dilindungi oleh Guiding Principles 1998 yang tidak mengikat secara hukum.
Ia kemudian mengangkat contoh dekat, yakni penurunan muka tanah di pesisir Jakarta Utara yang rata-rata mencapai sekitar 7,5 cm per tahun. Warga di kawasan tersebut berisiko menjadi pengungsi iklim tanpa status hukum yang jelas, baik dalam hukum nasional maupun internasional. Kondisi ini diperberat karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan ASEAN belum memiliki rezim perlindungan pengungsi regional.
Sebagai rujukan, Sawettachat menyinggung Advisory Opinion Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2025 tentang perubahan iklim. Menurutnya, ICJ menegaskan kewajiban negara untuk tidak memulangkan seseorang ke negara asal apabila dampak iklim mengancam hak hidupnya (prinsip non-refoulement), serta menyatakan bahwa hilangnya wilayah akibat kenaikan permukaan laut tidak otomatis menghapus status kenegaraan. Meski demikian, status “pengungsi iklim” secara formal belum diakui.
Ia menawarkan beberapa jalur reformasi, yaitu penyusunan protokol tambahan atau konvensi khusus bagi pengungsi iklim, penguatan instrumen regional dengan berkaca pada Konvensi Kampala 2009 dan Konvensi OAU 1969 di Afrika, perjanjian bilateral seperti Falepili Union antara Australia dan Tuvalu (2023), serta penafsiran progresif atas aturan yang sudah ada sambil menunggu perubahan perjanjian.
Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif bersama mahasiswa. Sawettachat mendorong peserta untuk memadukan pemahaman hukum nasional dan internasional dalam praktik hukum ke depan. Melalui kegiatan ini, FH Unhas menegaskan komitmennya untuk memperluas jejaring kemitraan global dan meningkatkan mutu pendidikan hukum berstandar internasional.
