MataKita.co, Makassar – Kecenderungan kader Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) terlibat dalam politik praktis memunculkan kekhawatiran terhadap melemahnya tradisi intelektual di lingkungan persyarikatan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar Muhammadiyah tetap mampu melahirkan kader yang memiliki kekuatan gagasan dan pemikiran kritis.
Direktur Maarif Institute, Andar Nubowo, menilai Muhammadiyah perlu melakukan penyegaran kembali semangat intelektualisme di kalangan kader dan warga persyarikatan.
Hal itu disampaikan Andar dalam diskusi bertajuk “Lonceng Kematian Intelektualisme Muhammadiyah” di Makassar, 13 November 2026.
Diskusi yang diselenggarakan Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan bersama Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyemarakkan Tanwir Muhammadiyah 2026.
Menurut Andar, tidak semua kader muda Muhammadiyah harus memilih jalur politik praktis. Namun, apabila memutuskan terjun ke dunia politik, mereka harus memiliki landasan intelektual yang kuat.
Ia menegaskan, intelektualisme tidak hanya menjadi tanggung jawab akademisi, tetapi juga perlu dimiliki setiap kader Muhammadiyah, termasuk mereka yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha, maupun politisi.
“Mengapa banyak politisi inkompeten saat ini? Karena tidak ada intelektualisme,” ujar Andar.
Menurut dia, intelektualisme menjadi landasan penting bagi seseorang dalam mengambil keputusan, membangun gagasan, serta memperjuangkan keunggulan dan keadilan di tengah masyarakat.
Karena itu, Muhammadiyah perlu memperkuat pola kaderisasi yang tidak sekadar mendorong keterlibatan kader dalam politik, tetapi juga mampu melahirkan politisi yang memiliki kapasitas intelektual.
Andar mencontohkan sejumlah tokoh pergerakan nasional, seperti Mohammad Hatta, Soekarno, dan H.O.S. Tjokroaminoto. Mereka tidak hanya terlibat dalam perjuangan politik, tetapi juga memiliki tradisi membaca, berpikir kritis, dan mengembangkan gagasan.
Bagi Andar, tradisi tersebut penting diwariskan kepada generasi muda Muhammadiyah agar keterlibatan dalam politik tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan.
Menghidupkan Kembali Tradisi Intelektual
Andar menjelaskan, Muhammadiyah sejak awal berdiri memiliki akar sejarah yang kuat sebagai gerakan intelektual. Kehadiran organisasi yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan itu tidak dapat dipisahkan dari kegelisahan terhadap kondisi sosial, keagamaan, dan pendidikan umat Islam pada masanya.
Menurut dia, Ahmad Dahlan melihat kemunduran umat Islam berkaitan dengan melemahnya tradisi berpikir dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Pada saat yang sama, masyarakat Eropa justru mengalami kemajuan melalui perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk yang memiliki akar dalam tradisi keilmuan Islam.
Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya gerakan pembaruan Islam yang kemudian dikembangkan Muhammadiyah melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan dakwah.
Dalam perkembangannya, Muhammadiyah mempertahankan tradisi pemikiran melalui dua pendekatan utama, yakni purifikasi atau pemurnian ajaran agama dan dinamisasi atau pembaruan dalam merespons perubahan zaman.
Andar juga menyinggung tiga pendekatan dalam tradisi pemikiran Muhammadiyah, yakni bayani yang menekankan pemahaman berdasarkan teks, burhani yang mengutamakan rasionalitas dan realitas empiris, serta irfani yang bertumpu pada dimensi spiritual dan hati nurani.
Ketiga pendekatan tersebut menjadi landasan penting dalam membangun cara berpikir kader yang kritis, terbuka, dan berorientasi pada kemajuan.
Menurut Andar, semangat pembaruan yang diwariskan para pendiri Muhammadiyah perlu terus dihidupkan agar organisasi tidak kehilangan karakter sebagai gerakan Islam yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.
Akademisi Terjebak Urusan Administrasi
Sementara itu, Ketua MPI PWM Sulawesi Selatan, Hadisaputra, menyoroti semakin terbatasnya keterlibatan akademisi Muhammadiyah dalam perdebatan dan diskursus publik.
Menurut dia, dosen dan peneliti seharusnya tidak hanya menjalankan aktivitas akademik di lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga berperan sebagai intelektual publik yang memberikan pandangan kritis terhadap berbagai persoalan masyarakat dan bangsa.
Namun, peran tersebut dinilai belum berjalan optimal karena sebagian akademisi lebih banyak disibukkan dengan berbagai kewajiban administratif dan tuntutan pengembangan karier akademik.
“Akademisi jarang menjadi intelektual publik karena terjebak urusan administrasi dan pengejaran kepangkatan akademik,” kata Hadisaputra.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan intelektualisme Muhammadiyah tidak hanya berkaitan dengan kecenderungan kader memasuki politik praktis, tetapi juga menyangkut kemampuan kalangan akademisi dalam menghadirkan pemikiran kritis di ruang publik.
Diskusi ini sekaligus menjadi ruang refleksi mengenai pentingnya menjaga tradisi intelektual Muhammadiyah di tengah perubahan sosial dan dinamika politik, terutama dalam memastikan kader persyarikatan tetap memiliki kapasitas pemikiran dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
