ISD: Pemerintah Harus Proaktif Fasilitasi Pemilih

MataKita.co, Tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 memasuki fase-fase krusial menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dari tanggal 8 hingga 10 September 2018.

Menurut peneliti pada Institute for Social and Democracy (ISD) Masmulyadi bahwa sampai saat ini proses pemutakhiran berjalan, masih banyak permasalahan yang terjadi ditingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Seperti pemilih Non KTP Elektronik yang pada pemilihan kepala daerah yang lalu jumlahnya kurang lebih 6,7 juta secara nasional.

“Tidak ada cara lain kecuali Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara sungguh-sungguh menfasilitasi pemilih yang bersyarat untuk didaftar dalam data base kependudukan untuk memperoleh KTP Elektronik. Sejuah yang kami pantau, KPU dan jajarannya bekerja sangat keras dan kita apresiasi itu” jelas alumni UGM ini kepada MataKita.co (3/8/2018)

Lebih jauh Masmulyadi menjelaskan bahwa pelayanan kepada pemilih itu harus diprioritaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengingat bahwa pemilih yang tidak mempunyai kelengkapan KTP Elektronik tidak bisa dicatat sebagai pemilih. Konsekuensinya pada hak politik rakyat yang merupakan hal mendasar dalam Negara hukum dan demokrasi.

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus proaktif karena ini berkonsekuensi pada hak-hak politik rakyat” pungkasnya kepada media.