Home Literasi Dualisme Konseptual antara Perbaikan atau Pemindahan Ibu Kota Negara

Dualisme Konseptual antara Perbaikan atau Pemindahan Ibu Kota Negara

0

MataKita.co, Opini – Diskursus publik sekitar beberapa bulan terakhir ini sedang sangat masif saling membedah narasi atau wacana pemindahan ibu kota Indonesia yaitu Jakarta ke daerah lain yang terdapat di Indonesia. Sampai saat ini pun sebagaimana yang publik ketahui bersama bahwa telah ada pemilihan secara informatif non beschikking (keputusan). Daerah yang digadang-gadang akan menjadi pengganti Jakarta adalah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur.

​Sebagai a priori, sebenarnya terdapat beberapa wish list yang diharapkan akan menjadi kandidat utama dalam pemindahan ibu kota tersebut. Sebut saja seperti Palangka Raya, Makassar, hingga ada yang menginginkan agar dipindahkan ke Pulau Papua demi pemeratan sosial dan ekonomi. Tentu semua pihak mengharapkan agar pemindahan ibu kota tersebut dilakukan dengan penuh pertimbangan, skeptis, realistis, dan dengan perencanaan-pelaksanaan-pemeliharaan (3P) yang matang.

​Dalam historikal hembusan isu tentang pemindahan ibu kota negara, telah diketahui secara communal bahwa bahkan perdebatan tentang pemindahan ibu kota telah ada semenjak Pemerintahan Kolonial Belanda masih menjajah dan memperbudak Bangsa Indonesia, sebut saja misalnya Deandels yang ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Surabaya.

​Tetapi, patut dipertimbangkan keputusan yang pernah diambil oleh presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno. Sekitar tahun 1950-an, informatisasi tentang wacana pemindahan ibu kota negara sangat terasa. Hal ini juga karena pada tahun 1947, Ir. Soekarno membentuk Panitya Agung yang diberi tugas untuk menyelidiki dan meneliti ibu kota negara yang cocok untuk Indonesia dan bahkan Ir. Soekarno terjun secara langsung dalam panitia ini untuk ikut serta melakukan penyelidikan. Ada banyak klaim dan spekulasi yang tercipta mengenai hal tersebut, yang paling populer adalah isu tentang pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya. Sebagaimana diketahui, bahwa Palangka Raya adalah ibu kota dari Propinsi Kalimantan Tengah yang penamaannya diberikan secara eksplisit oleh Ir. Soekarno sendiri. Dan ternyata isu tentang wacana tersebut dipatahkan sendiri oleh Ir. Soekarno dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta.

​Dari hal tersebut dapat diambil sebuah semiotik, oleh karena Ir. Soekarno telah membentuk Panitya Agung untuk kepentingan perihal pemindahan ibu kota negara pada tahun 1947 dan belakangan kemudian ditetapkan UU No. 10 tahun 1964, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kajian dari Panitya Agung tersebut sampai pada konklusi bahwa Jakartalah ibu kota yang terbaik bagi Indonesia, disamping semua daerah/kota yang menjadi kandidat dalam upaya pemindahan tersebut termasuk Palangka Raya dan daerah-daerah lain di Pulau Kalimantan.

​Di sisi lain, narasi yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini pada intinya memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur karena menggunakan principle of motivation keamanan dari bencana dan tempat yang strategis. Pun demikian, Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa masih akan dilakukan kajian lebih lanjut mengenai wacana ini. Walaupun demikian, banyak yang menilai tindakan pemerintah terkesan latah atau terburu-buru, karena Presiden Jokowi mengumumkan secara parsial (tanpa persetujuan DPR) dan setelah pengumuman baru diberi penilaian atau melakukan pengkajian. Seharusnya tahapan pengkajian harus dilakukan secara holistik dan tidak setengah-tengah, sehingga pemindahan ibu kota tidak dicap sebagai produk abal-abal seperti wacana ESEMKA.

​Perlu juga dipertimbangkan mengenai apakah DKI Jakarta tidak layak lagi dijadikan sebagai ibu kota negara? Sehingga diperlukan pemindahan sesegera mungkin. Kalaulah judgement yang dikembangkan adalah Jakarta sudah terlalu padat, sesak, penuh polusi, macet yang tidak tertanggulangi, dan lain sebagainya, lantas apakah pemindahan itu adalah solusi yang tepat? Dan apakah telah ada upaya sistematis, masif, dan komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Presiden Jokowi yang pernah menyebutkan di masa pencalonan pertamanya menjadi Presiden, bahwa akan lebih mudah mengatasi Jakarta ketika menjadi Presiden? Atau apakah ini bentuk kegagalan tersebut sehingga yang perlu dilakukan hanyalah penggantian ibu kota dan bukan perbaikan, di tengah prestasi yang silih berganti didapatkan oleh Jakarta, di tangan kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan?
​Jikalah pemindahan itu terlaksana dan disepakati secara bersama, maka perlu banyak hal yang harus dipersiapkan dan berbagai hal yang harus segara dilakukan khusus untuk lembaga eksekutif dan legislatif, serta seluruh komponen masyarakat negara pada umumnya. Kedua kekuasaan tersebut harus berbenah diri mulai dengan perundingan perubahan UU No. 10 tahun 1964 hingga membuat instrument hukum lain yang mendukung. Tentu pemindahan ibu kota negara tidak boleh hanya dipandang dari aspek urgensi keamanan dari bencana dan tempat yang strategis. Harus dikaji secara holistik, apakah dengan pemindahan akan memperbaiki keadaan perekonomian, kesenjangan multi aspek, birokrasi pemerintahan, dan terutama pemenuhan aspek keadilan dan penciptaan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia sebanyak-banyaknya? Ataukah pemindahan tersebut hanya sebatas pengukiran sejarah kepemerintahan agar bisa dikenang sebagai presiden yang berguna? Ataukah hanya sebatas pemindahan tempat dan pergantian nama belaka, agar elit politik afirmatif mempunyai ladang pemenuhan dompet yang mulai gersang? Ataukah hanya sekedar melaksanakan perintah faktual penguasanya pemerintah, sebagai bentuk dark order pihak tertentu? Hanya waktu yang dapat menjawab semua hal tersebut, dan yang harus dilakukan sekarang adalah jangan menerima atau menolak dengan kebodohan.
Penulis adalah Asdar Nor

(Ketua Bidang Hikmah Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Mumammadiyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

Facebook Comments