Home Uncategorized Tambang Pengerukan Pasir Laut Boskalis kembali Beroperasi, KNPI Sangkarrang: Menyalahi Kesepakatan

Tambang Pengerukan Pasir Laut Boskalis kembali Beroperasi, KNPI Sangkarrang: Menyalahi Kesepakatan

0
ADVERTISEMENT

MataKita.co, Makassar – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Sangkarrang mengecam tindakan perusahaan tambang pengerukan pasir laut yang telah kembali beroperasi, Selasa (30/06/2020).

Ketua KNPI Kecamatan Sangkarrang, Sardi mengungkapkan unjuk rasa yang digelar beberapa waktu lalu telah menghasilkan solusi, pihak masyarakat nelayan dan perusahaan telah menyepakati aktivitas tambang dihentikan setelah diadakan sosialisasi.

“Ini menyalahi kesempatan kemarin, kenapa kembali beraktivitas,” kata Sardi saat dihubungi wartawan, Selasa (30/06/2020).

ADVERTISEMENT

“Ini tadi Kapal lewat dekat Kondingareng sudah pengerukan,” bebernya.

Sebelumnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan Kepulauan Sangkarrang bersama nelayan menggelar unjuk rasa di tengah laut, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (28/06/2020) lalu.

Pihaknya rela menggelar aksi tersebut, dengan menggunakan kapal nelayan sambil mengelilingi tambang pasir laut Boskalis tersebut ditengah laut.

Ketua KNPI Kecamatan Sangkarrang, Sardi menilai pertambangan pengerukan pasir merusak biota laut hingga menjadi ancaman serius terhadap perekonomian warga yang bekerja sebagai nelayan di pesisir Kota Makassar tersebut.

Berikut pernyataan sikapnya:

1. Boskalis agar segera menghentikan aktivitas tambang pasir laut, khususnya di wilayah tangkap nelayan.

2. Boskalis untuk tidak melakukan upaya intimidasi dan kriminalisasi terhadap nelayan lokal-tradisional.

3. PT. Pelindo IV untuk menghentikan proyek reklamasi dan pembangunan MNP tahap II dan segera melakukan konsultasi publik yang bermakna dengan seluruh komunitas nelayan pesisir Kota Makassar.

4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghentikan proyek tambang pasir laut dan mendesak Boskalis segera melakukan pemulihan lingkungan di sepanjang pesisir Galesong yang terdampak tambang pasir laut jilid pertama.

5. Kementerian BUMN dan LHK untuk menghentikan proyek reklamasi Makassar Newport dan mendesak PT. Pelindo untuk melakukan pemulihan hak nelayan pesisir Kota Makassar yang hilang akibat pembangunan Makassar Newport.

Pihaknya juga telah menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

(tas)

Facebook Comments
ADVERTISEMENT