Matakita.co, Makassar – Ketimpangan ekonomi tidak hanya memperlebar jurang kesejahteraan, tetapi juga berpotensi melemahkan kohesi sosial, membatasi mobilitas masyarakat, serta menghambat terwujudnya keadilan. Berangkat dari persoalan tersebut, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan bersama LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) akan menggelar Roadshow Ketimpangan, forum diseminasi hasil riset sekaligus diskusi publik yang mengajak masyarakat memahami isu ketimpangan ekonomi dari berbagai perspektif.
Kegiatan akan berlangsung pada Senin, 3 Agustus 2026, pukul 15.00–18.00 WITA, di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani No. 5 C, Makassar. Forum ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti tanpa dipungut biaya.
Ketua LHKP PWM Sulawesi Selatan, Basti Tetteng, mengatakan pembangunan ekonomi tidak semestinya hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bukan sekadar pertumbuhan yang tinggi. Ketika sebagian masyarakat menikmati kemajuan yang luar biasa, sementara sebagian lainnya masih kesulitan memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kepemilikan aset, maka ketimpangan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menurut Basti, Roadshow Ketimpangan merupakan bagian dari ikhtiar Muhammadiyah menghadirkan ruang dialog berbasis riset sekaligus memperkuat literasi publik terhadap isu ekonomi yang kerap dipandang rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari.
Ia menjelaskan, pembahasan mengenai kebijakan pajak kekayaan dalam forum tersebut ditempatkan dalam kerangka membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Karena itu, diskusi tidak diarahkan pada perdebatan politik jangka pendek, melainkan pada pencarian solusi berbasis data, pengalaman internasional, dan nilai-nilai keadilan sosial.
“Setiap kebijakan publik akan lebih kuat apabila lahir melalui dialog yang terbuka. Karena itu, kami ingin masyarakat ikut memahami persoalan, mendengarkan hasil riset, lalu bersama-sama mendiskusikan alternatif kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik,” kata Basti.
Forum ini akan menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan daerah, yakni Ketua PP Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira, peneliti LHKP PP Muhammadiyah David Efendi, aktivis lingkungan Iwan Dento, Wakil Ketua PWM Sulawesi Selatan Muh. Syaiful Saleh, akademisi Muh. Asratillah S., serta Basti Tetteng. Diskusi akan dipandu Nurafni sebagai moderator.
Selain memaparkan hasil riset mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia, para narasumber juga akan membuka ruang dialog bersama peserta. Diskusi turut diselingi penampilan musik dan pembacaan puisi sebagai refleksi atas tema keadilan sosial.
Basti mengajak mahasiswa, dosen, peneliti, aktivis organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, jurnalis, hingga masyarakat umum untuk memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang belajar dan bertukar gagasan.
“Perubahan besar selalu diawali oleh kesadaran kolektif. Kami berharap masyarakat Makassar hadir bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi bagian dari percakapan penting tentang masa depan ekonomi Indonesia. Semakin banyak gagasan yang bertemu, semakin besar peluang melahirkan kebijakan yang adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutupnya.
