Matakita.co, Makassar — Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Muzakkir Aqil, menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar yang dalam beberapa hari terakhir semakin meluas. Antrean tidak hanya terjadi pada BBM jenis Solar, tetapi juga Pertalite, bahkan di sejumlah lokasi berlangsung hingga dini hari. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat sekaligus mengganggu aktivitas dan kelancaran lalu lintas. Di sisi lain, Pertamina menyatakan stok BBM di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, dalam kondisi aman dan mencukupi.
Menurut Andi Muzakkir, situasi tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif. Pernyataan bahwa stok aman tidak otomatis menjawab persoalan ketika masyarakat masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Pertamina menyebut telah meningkatkan penyaluran harian hingga 15 persen dan mengoperasikan 25 SPBU di Makassar selama 24 jam. Pertamina juga mencatat konsumsi Solar JBT pada Agustus 2026 meningkat 14,6 persen dibandingkan Mei, sementara penyaluran Pertalite di Sulsel ditingkatkan 7,6 persen. “Kita perlu membedakan antara stok yang tersedia secara regional dengan BBM yang benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di SPBU. Kalau stok disebut aman tetapi antrean tetap panjang, berarti ada persoalan yang harus kita telusuri dalam mata rantai distribusinya,” kata Andi Muzakkir.
Andi Muzakkir menilai pemerintah dan Pertamina perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh dari titik pasokan hingga pelayanan di SPBU. Data mengenai alokasi, realisasi pengiriman, waktu kedatangan mobil tangki, volume BBM yang diterima SPBU, hingga transaksi di nozzle harus dapat ditelusuri secara transparan. Pengawasan terhadap BBM bersubsidi juga perlu diperkuat untuk memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. “Kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya penyimpangan atau mafia BBM tanpa bukti. Tetapi ketika antrean terjadi berulang dan meluas, tentu harus ada audit berbasis data untuk mengetahui di mana letak persoalannya, apakah pada peningkatan permintaan, distribusi, kuota, pelayanan SPBU, atau kemungkinan penyalahgunaan,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan panic buying karena pembelian berlebihan dalam waktu bersamaan justru dapat memperbesar tekanan terhadap pasokan di tingkat SPBU. Namun, menurutnya, imbauan kepada masyarakat harus berjalan bersamaan dengan keterbukaan informasi dari pemerintah dan Pertamina. “Statement saya sederhana, masyarakat tidak boleh diminta hanya untuk percaya bahwa stok aman. Pemerintah harus menunjukkan bahwa stok tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat dengan distribusi yang lancar. Komisi XII akan mendorong agar persoalan ini ditangani sebagai persoalan ketahanan energi sekaligus pelayanan publik. BBM yang tersedia di depot tetapi sulit diperoleh masyarakat tentu belum menunjukkan tata kelola distribusi yang sehat,” pungkas Andi Muzakkir.
