Oleh : Kasri Riswadi
(Peneliti Profetik Institute)
Sore itu, antrean sekitar 100 meter mengular di depan sebuah Pertamini di Makassar. Sembilan sepeda motor berbaris menunggu giliran. Mesin sebagian dimatikan. Pengendara berdiri di samping motornya, sesekali melongok ke depan, memastikan kapan gilirannya tiba.
Namun, ada yang lebih ironis dari panjangnya antrean itu: mereka tidak sedang mengantre di Pertamina.
Motor keenam hingga kesembilan bahkan bernasib malang. BBM habis sebelum giliran mereka tiba. Mereka pulang dengan tangki yang tetap kosong.
Kelak, mungkin ini akan menjadi cerita legenda: pernah ada suatu masa ketika warga sebuah kota mengantre isi BBM, tetapi bukan di Pertamina, melainkan di Pertamini.
Ini bukan sekadar fenomena panic buying, tetapi soal ketidakhadiran pemangku kebijakan dan skeptisisme warga atas kealfaan itu. Sebab, selain krisis BBM, secara bersamaan sedang bergulir krisis lain: listrik padam bergilir, kelangkaan LPG 3 kilogram, persoalan air bersih, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Makassar mungkin menjadi wajah yang paling terlihat, tetapi persoalannya lebih luas. Ini adalah persoalan Sulawesi Selatan.
Ketika Bahasa Bertabrakan dengan Kenyataan
Di tengah situasi seperti itu, muncul kalimat yang terdengar menenangkan: “stok aman.” Di sinilah bahasa pemerintah berhadapan dengan pengalaman warga.
Norman Fairclough, melalui analisis wacana kritis, mengingatkan bahwa bahasa tidak pernah sepenuhnya netral. Bahasa berkaitan dengan kekuasaan dan cara realitas didefinisikan.
Bagi pemerintah, mungkin stok masih tersedia berdasarkan angka distribusi dan cadangan. Tetapi bagi warga, ukuran “aman” jauh lebih sederhana: apakah BBM bisa diperoleh tanpa mengantre berjam-jam? Apakah listrik menyala? Apakah LPG tersedia? Apakah air mengalir?
Pemerintah menghitung stok. Warga menghitung antrean, waktu yang hilang, ongkos tambahan, bahkan pendapatan yang terputus.
Di situlah bahasa mulai kehilangan kepercayaan.
Krisis Tak Mengenal Batas Birokrasi
Persoalan ini tidak tepat jika seluruh bebannya diarahkan kepada satu pemerintah daerah. Pemerintah kota harus bertindak sesuai kewenangannya. Pemerintah provinsi perlu memastikan koordinasi lintas wilayah dan sektor. BUMN terkait harus transparan mengenai pasokan dan distribusi. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan nasional, regulasi, rantai pasok, dan sistem distribusi.
Warga tidak mengalami krisis berdasarkan pembagian kewenangan birokrasi. Mereka hanya tahu: listrik padam, LPG sulit dicari, air tidak tersedia, dan BBM harus diperjuangkan.
Karena itu, krisis lintas sektor membutuhkan respons lintas sektor.
Baik-Baik, Warga
Di media sosial, kemarahan pun bermunculan. Keluhan, sindiran, bahkan umpatan berseliweran. Baik-baik, warga. Lontarkan saja makian itu, karena mungkin itu cara agar kemarahan tak mengendap.
Dalam teori tindak tutur, keluhan warga sesungguhnya bukan sekadar rangkaian kata. Ada tuntutan di dalamnya: dengarkan kami, perbaiki keadaan.
Jika keluhan terus berulang tanpa respons, pertanyaan berubah menjadi tuntutan. Tuntutan berubah menjadi kemarahan. Kemarahan akhirnya menemukan jalan keluar melalui umpatan.
Umpatan memang bukan solusi. Tetapi ia bisa menjadi katup pelepas tekanan. Yang berbahaya justru jika kemarahan hanya berhenti sebagai kebisingan digital.
Dari Umpatan Menjadi Tekanan
Kemarahan warga pun telah mulai menjadi menjadi tekanan publik yang terukur. Dokumentasi lokasi, waktu, lama antrean, gangguan layanan, atau kelangkaan yang terjadi telapor di mana-mana.
Dan dengan itu, Pemerintah pun seharusnya tidak lagi sekadar menggelar rapat dan mengumumkan angka stok atau sekadar turun sidak di satu dua titik. Ukuran keberhasilan mestinya sederhana: listrik menyala, air tersedia, LPG mudah diperoleh, dan BBM bisa dibeli tanpa perjuangan yang tidak masuk akal.
“Aman” Menurut Siapa?
Kepercayaan publik tidak selalu runtuh karena sebuah krisis. Ia runtuh ketika pengalaman warga terus-menerus mengatakan “sulit”, sementara bahasa kekuasaan bersikeras mengatakan “aman.”
Bahasa pemerintah semestinya menjelaskan kenyataan, bukan mempercantik atau menutupinya.
Sebab mungkin yang kelak dikenang warga bukan angka stok dalam laporan, melainkan antrean panjang di Pertamini. Orang-orang yang mematikan mesin. Waktu yang terbuang. Pendapatan yang terputus. Dan pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban:
Aman menurut siapa?
Umpatan mungkin bisa dihapus dari layar. Tetapi antrean, kehilangan waktu, pendapatan yang terputus, dan kenyataan hidup warga tidak bisa dihapus hanya dengan dua kata: “aman dan ini hanya panic buying”.
