MataKita.co, Makassar — Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dialektika Haluan Kebangsaan Universitas Hasanuddin (UKM LeDHaK Unhas) menggelar Bincang Dinamika Publik (BIDIK) 2026 di Aula Prof. Dr. Latanro, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Makassar, Sabtu (29/8/2026).
BIDIK 2026 mengangkat tema “Mengkaji Arah Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Efisiensi Fiskal dan Optimalisasi Tata Kelola Menuju Kebijakan yang Berkelanjutan”.
Kegiatan yang digagas Divisi Penelitian dan Pengembangan UKM LeDHaK Unhas tersebut membahas efektivitas pelaksanaan, efisiensi fiskal, mekanisme distribusi, serta akuntabilitas program MBG.
Forum ini dihadiri Direktur Kemahasiswaan Unhas, Prof. Dr. Ir. Suhasman, S.Hut., M.Si., IPM., yang mewakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Hadir pula perwakilan OSIS SMA dan SMK, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Makassar, serta unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Suhasman menyampaikan dukungan terhadap inisiatif mahasiswa dalam mengawal kebijakan strategis nasional.
“Kami mendukung inisiatif akademis mahasiswa dalam mengawal kebijakan strategis nasional. Keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan,” kata Suhasman.
Ketua Umum UKM LeDHaK Unhas Periode 2026, A.M. Randy Syekh, menekankan pentingnya forum tersebut sebagai ruang untuk mengembangkan pemikiran kritis mahasiswa dan pelajar.
“BIDIK menjadi ruang bagi mahasiswa dan pelajar untuk mengasah daya kritis serta membangun keterbukaan berpikir dalam merespons berbagai dinamika kebijakan publik,” ujar Randy.
Menurut Randy, mahasiswa tidak semestinya hanya menjadi pengamat dalam pelaksanaan kebijakan publik, tetapi juga perlu menyampaikan gagasan dan rekomendasi berbasis kajian.
“Kami ingin mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi turut memberikan kontribusi akademis melalui rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti,” tuturnya.
Pembahasan dalam forum tersebut melibatkan narasumber yang mengulas efisiensi anggaran, mekanisme distribusi, dan strategi pengawasan program MBG. Peserta juga terlibat dalam sesi tanya jawab serta perumusan rekomendasi.
Rangkaian pembahasan ditargetkan menghasilkan draf policy brief berbasis bukti. Dokumen tersebut direncanakan diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan DPRD Sulawesi Selatan.
“Draf policy brief ini akan diserahkan kepada Badan Gizi Nasional dan DPRD Sulawesi Selatan sebagai kontribusi LeDHaK Unhas dalam mendorong penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan,” kata Randy.
