Matakita.co, Makassar – Ketimpangan ekonomi dinilai semakin menjadi tantangan serius bagi pembangunan Indonesia. Konsentrasi kepemilikan aset pada kelompok tertentu dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, menghambat pemerataan kesejahteraan, sekaligus memengaruhi kualitas demokrasi. Berangkat dari persoalan tersebut, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menggelar Roadshow Ketimpangan bertajuk “Membedah Ketimpangan Ekonomi dan Mendorong Kebijakan Pajak Kekayaan yang Berkeadilan” di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani No. 5C, Makassar, Senin (3/8/2026).
Diskusi publik yang terbuka untuk umum itu menghadirkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, peneliti, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, hingga pegiat lingkungan. Sejumlah tokoh yang menjadi narasumber dan penanggap antara lain aktivis lingkungan penerima Kalpataru 2023 Iwan Dento, David Efendi (LHKP PP Muhammadiyah), Bhima Yudhistira (Direktur Eksekutif CELIOS), M. Busyro Muqoddas (Ketua PP Muhammadiyah), Basti Tetteng (Ketua LHKP PWM Sulawesi Selatan), Muh. Syaiful Saleh (Wakil Ketua PWM Sulawesi Selatan).
Ketua LHKP PWM Sulawesi Selatan, Basti Tetteng, mengatakan ketimpangan ekonomi telah menjadi persoalan mendasar yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi dan kohesi sosial. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan keberanian menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada prinsip keadilan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari meningkatnya angka produk domestik bruto. Yang jauh lebih penting adalah memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketika kesenjangan semakin melebar, maka stabilitas sosial dan kualitas demokrasi juga ikut dipertaruhkan,” ujar Basti.
Ia menambahkan, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan ruang dialog yang berbasis data, kajian ilmiah, dan kepentingan publik. Melalui forum tersebut, Muhammadiyah ingin mendorong lahirnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin pemerataan hasil pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memaparkan hasil kajian mengenai struktur ketimpangan kekayaan di Indonesia. Menurut laporan Indonesia Economic Inequality 2026, akumulasi kekayaan masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat dengan aset sangat besar sehingga memperlebar kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Laporan tersebut menjadi dasar CELIOS mendorong reformasi kebijakan fiskal yang lebih progresif, termasuk penerapan pajak kekayaan sebagai instrumen redistribusi.
Salah satu rekomendasi utama yang mengemuka dalam diskusi adalah perlunya mempertimbangkan penerapan pajak kekayaan (wealth tax) bagi individu dengan kepemilikan aset dalam jumlah sangat besar. Instrumen tersebut dinilai mampu memperkuat fungsi redistribusi fiskal negara tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah maupun kelas menengah.
Penerimaan dari kebijakan tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat perlindungan sosial, serta mendukung berbagai program pengentasan kemiskinan.
Basti menegaskan bahwa gagasan mengenai pajak kekayaan bukan semata bertujuan meningkatkan penerimaan negara, melainkan menjadi bagian dari upaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil.
“Negara perlu memiliki instrumen yang mampu mengurangi kesenjangan sosial sekaligus memperkuat keadilan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi,” katanya.
Melalui Roadshow Ketimpangan ini, LHKP PWM Sulawesi Selatan bersama LHKP PP Muhammadiyah dan CELIOS berharap lahir rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan para pengambil keputusan. Kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga riset dinilai penting untuk memastikan arah pembangunan Indonesia tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
