MataKita.co, Pangkep – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) meminta pemerintah daerah memperkuat sistem perlindungan anak melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus, penyediaan anggaran yang memadai, serta pengawasan terpadu. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi terhadap anak.
Dorongan tersebut disampaikan Muchtar Sali saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Anak dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangkep. Selasa, (3/11/2026)
Fraksi Golkar mengapresiasi penyusunan Ranperda Perlindungan Anak yang dinilai menjadi landasan penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan dari berbagai bentuk tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan mereka.
Muchtar Sali menjelaskan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi harus didukung sistem pelaksanaan yang jelas, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan, penanganan kasus, hingga evaluasi program.
“Kami berharap melalui regulasi ini, upaya perlindungan hak-hak anak dapat dilaksanakan secara sistematis,” demikian pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan Muchtar Sali.
Salah satu rekomendasi utama Fraksi Golkar adalah pembentukan lembaga pendukung atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Anak. Keberadaan unit khusus tersebut diharapkan menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, memberikan pendampingan, serta memastikan setiap persoalan yang melibatkan anak mendapatkan penanganan yang tepat.
Fraksi Golkar menilai bahwa kelembagaan yang jelas sangat diperlukan agar pelaksanaan perlindungan anak tidak berjalan secara parsial.
“Pembentukan unit pelaksana khusus perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan perlindungan anak memiliki sistem kerja, tanggung jawab, dan mekanisme penanganan yang jelas,” menjadi salah satu penekanan dalam rekomendasi Fraksi Golkar.
Selain kelembagaan, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah menyiapkan dukungan anggaran melalui APBD secara memadai. Anggaran tersebut harus mencakup seluruh tahapan perlindungan anak, mulai dari sosialisasi dan pencegahan, penanganan kasus, pendampingan, hingga rehabilitasi korban.
Menurut Fraksi Golkar, tanpa dukungan anggaran yang cukup, pelaksanaan regulasi dikhawatirkan tidak berjalan maksimal. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program memiliki alokasi pembiayaan yang terukur dan berkelanjutan.
Perhatian lainnya adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, keluarga, serta lingkungan sekolah. Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai hak-hak anak, pencegahan kekerasan, penanggulangan kasus, serta pemanfaatan ruang digital yang aman.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pengawasan di lingkungan pendidikan untuk mencegah terjadinya kekerasan, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun sesama peserta didik.
“Pengawasan di lingkungan pendidikan perlu diperkuat agar sekolah benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi,” menjadi bagian dari substansi rekomendasi Fraksi Golkar.
Di samping itu, pemerintah daerah didorong membangun koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga terkait, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang perlindungan hak-hak anak.
Koordinasi tersebut diperlukan agar penanganan kasus dapat dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Fraksi Golkar juga mengingatkan pentingnya perlindungan khusus bagi anak-anak dalam kondisi rentan, termasuk korban kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan anak, penculikan, penelantaran, serta anak yang berhadapan dengan hukum.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, Fraksi Partai Golkar berharap Ranperda Perlindungan Anak tidak hanya menjadi produk hukum daerah, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang dapat diterapkan secara efektif oleh pemerintah.
Dengan penguatan kelembagaan, dukungan anggaran, serta pengawasan terpadu, Fraksi Golkar berharap Kabupaten Pangkep mampu mewujudkan lingkungan yang aman, ramah anak, dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak di seluruh wilayah.
