MataKita.co, Gorontalo – Pelayanan KB yang berkualitas adalah hak semua pasangan usia subur, untuk itu akses pelayanan KB harus lebih di perluas dan memberikan kesempatan kepada mitra terkait terutama fasilitas kesehatan yang di kelola oleh pihak swasta untuk hadir di tengah tengah masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap pelayanan KB yang berkualitas.
Maka Bkkbn Provinsi Gorontalo gelar singkronisasi pemetaan Faskes Swasta dan Pemerintah dalam pelayanan KB. Kegiatan bertempat di Ballroom Maqna Hotal, Kota Gorontalo, Kamis (26/09/2019).
Keterlibatan Faskes Pemerintah maupun swasta dalam pelayanan KB merupakan salah satu bentuk kerja sama yang di lakukan dalam upaya untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam meningkatkan akses pelayanan.
Kepala Perwakilan Bkkbn Provinsi Gorontalo Drs. Mohamad Edi Muin yang turut hadir untuk membuka kegiatan, dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan survey demografi dan kesehatan indonesia (SDKI) tahun 2007 tercatat 69,1% peserta KB di layani oleh swasta, 22% di layani oleh pemerintah, dan 7,6% lewat pelayanan lain seperti polindes dan posyandu.
Dirinya juga menyebutkan tingkat kemandirian ber-KB (membayar) di tempat pelayanan swasta makin meningkat, dari 59,2% pada survey demografi dan kesehatan indonesua (SDKI) 2003 menjadi 66,9% pada survey demografi dan kesehatan indonesia (SDKI) 2007.
“Sebagaimana kita ketahui di era desentralisasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia sangat memerlukan kerjasama dari semua stakeholder termasuk di dalamnya adalah program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga(KKBPK),” ungkap Edi Muin.
Menurutnya Program KKBPK bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam mengikuti KB melalui pemakaian alat kontrasepsi namun ada beberapa hal yang harus di sinergikan.
“Hal yang perlu diketahui kontribusi dan peran mitra dalam hal ini Faskes pemerintah maupun swasta dalam memberikan pelayanan KB(KB MKJP) masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat melayani kepada masyarakat dengan lebih baik lagi,” lanjutnya.
Melalui pertemuan ini kepala perwakilan BKKBN provinsi Gorontalo berharap agar seluruh pengelola program KKBPK mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota terus berkomitmen dalam menyukseskan program KKBPK yang berkualitas, dan lebih intens melakukan koordinasi dengan mitra dalam melakukan pelayanan KB.
“Potensi fasilitas kesehatan yang di tangani oleh pihak swasta dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan akses pelayanan Ekseptor KB yang berkualitas dan terjangkau, di samping itu harus kita perhatikan beberapa hal kewenangan program KKBPK,” tutupnya.
