MataKita.co, Gorontalo – Dalam rangka memperingati hari New york Agreement yaitu perjanjian yang dilakukan oleh tiga negar Amerika, Belanda dan Indonesia yang tidak melibatkan masyarakat asli Papua tepat pada tangal 15 agustus 1962, kami mahasiswa papua di Gorontalo melakukan demonstrasi menuntut hal itu. Aksi ni dilakukan didepan kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Provinsi Goronralo (08/15/2020)
Engki Boma selaku Koordinator lapangan. Gorontalo menilai, bahwa perjanjian itu adalah ilegal, karena hanya mewakili kepentingan politik tiga negara tetsebut, dan tidak mewakili kedaulatan rakyat Papua, dan saat itu Papua sudah merdeka.
Engki menajurkan, Kami mahasiswa menuntut melalui Gorontalo kepada pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Amerika, dan Belanda untuk untuk bertanggung jawab dan membebaskan rakyat papua dari penindasan yang terjadi selama ini
“Kedepan, aksi atau domonstrasi ini, akan kami kinsolidasikan kepada seluruh mahasiswa papua dan rakyat papua di seluruh Indonesia” Tutup Engki Boma.
Adapun turutan Aksi kami mahasiswa Papua kali ini yaitu 1.berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua, 2. Hentikan pembangunan Pos Militer dan tarik Militer (TNI/Polri) organik dan non organik di seluruh tanah papua sebagai syarat damai, 3. Tutup freeport, BP,LNG Tangguh, MNC, dan lainnya yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah papua, 4. Amerika Serikat harus bertanghung jawabatas penjajahan dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa west Papua, 5. Demiliterisasi Zona Nduga, west Papua. Cabut Perpres No 40/2013 yang melegalkan keterlibatan militer dalam proyek pembangunan jalan trans Papua, 6. Buka akses jurnalist Internasional dan Nasional ke West Papua, 7. Kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi bagi rakyat west Papua, 8. Bebaskan seluruh tahanan Politik west Papua tanpa syarat, 9. Tolak Otsus jilid 2, 10. Cabut SK DO 4 mahasiswa U khair Ternate, 11. Hentikan Kriminalisasi terhdap aktivis kemanusiaan yg bersolidaritas terhadap bangsa west Papua, 12. Hentikan pemekaran Provinsi, Kota dan Kabupaten di tanah Papua.
