Matakita.co, Makassar- Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas) Bareng Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) Gelar acara bedah buku yang berjudul “Birokrasi Modern: Hakikat, Teori dan Praktik”, di Aula Andi Zainal Abidin Farid Fakultas Hukum Unhas. Jum’at (5/08/2022)
Buku ini ditulis oleh akademisi dan pemikir dari Fakultas Hukum Unhas yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MK RI., Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., bersama istrinya, Prof. Dr. Ria Mardiana Yusuf, SE., M.Si., yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Unhas.
Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH. M.AP Menyampaikan dalam sambutannya, Patut kita memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas terbitnya buku ini. Sebagai Dosen Fakultas Hukum Unhas yang memperoleh tugas diluar, Prof. Guntur adalah kebanggaan Fakultas Hukum. jelasnya
Lebih lanjut, Prof. Hamzah Sapaan Akrabnya menyampaikan, yang menarik dari buku ini adalah perpaduan antara teori dan praktik yang dilaksanakan oleh penulis di lapangan. Karena buku ini tidak hanya membahas teori-teori, tetapi juga praktik pelayanan publik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang digerakkan oleh aparatur yang membidangi sistem kerja di lembaga tersebut. Tambah Pakar Hukum Tata Negara Unhas Itu.
Selanjutnya, diakhir kata Prof. Hamzah. Menurutnya bahwa buku ini mengisi keringnya oase literature tentang birokrasi modern yang berbasis informasi, komunikasi dan teknologi. Tutup Alumnus Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar itu.
Turut Hadir dua ahli dalam membedah buku ini, yakni; Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto., M.Si., Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan KemePAN RB, dan Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH., Guru Besar FH Unhas dan Mantan Ketua Prodi HAN, sama-sama berjuang saat pendirian Prodi HAN.
Kedua pembedah membahas isi buku tersebut secara detail, tersistemastis dan terstruktur serta kaya dengan khazanah keilmuan.
Acara ini berjalan lancar dan interaktif yang dipandu oleh Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas, Fajlurrahman Jurdi yang juga dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unhas.(*MHM)
