Manado (5/5) — Penguatan peran hukum dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional kian menjadi perhatian serius, termasuk di daerah. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Ferry Tass, mengikuti International Seminar yang diselenggarakan Persatuan Jaksa Indonesia pada Selasa (5/5/2026).
Kegiatan berskala internasional yang dipusatkan di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta ini diikuti secara daring melalui siaran langsung YouTube. Tidak hanya pimpinan, seluruh jajaran Kejati Sulut—mulai dari para Asisten hingga jaksa—turut berpartisipasi secara serentak, mencerminkan soliditas dan keseriusan institusi dalam merespons dinamika global yang berdampak pada perekonomian nasional.
Mengusung tema “Legal Aspects of Managing the JCI Systemic Crisis and Its Implications for National Economic Stability”, forum ini menjadi ruang dialektika strategis yang mempertemukan perspektif hukum dan ekonomi dalam satu panggung pemikiran yang progresif.
Dalam keynote speech, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin bersama Asep Nana Mulyana menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara penegak hukum, regulator, dan pelaku pasar dalam mengantisipasi potensi krisis sistemik, khususnya yang berkaitan dengan dinamika Indeks Harga Saham Gabungan (JCI).
Diskursus yang berkembang menghadirkan beragam sudut pandang dari para pakar, praktisi pasar modal, hingga ekonom kelembagaan. Pembahasan mengerucut pada satu benang merah: stabilitas ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada indikator finansial, tetapi juga pada kepastian hukum yang kredibel, adaptif, dan berintegritas.
Partisipasi aktif Kejati Sulut dalam forum ini menjadi refleksi transformasi institusi Adhyaksa yang semakin modern, progresif, dan terkoneksi secara global. Dalam lanskap perubahan yang dinamis, Kejaksaan tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan ekosistem ekonomi nasional.
Momentum ini diharapkan mampu memperkaya wawasan serta memperkuat kapasitas jajaran Adhyaksa di Sulawesi Utara dalam mengawal supremasi hukum, sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional.
