MataKita.co, Makassar – Seagrass Restoration and Ecosystem Services Research Group (SESREG) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Climateworks Centre mendorong pengembangan karbon biru (blue carbon) berintegritas tinggi di Sulawesi Selatan melalui penguatan riset, tata kelola, dan kebijakan yang berpihak pada kelestarian ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Upaya tersebut dibahas dalam lokakarya bertajuk “Memajukan Karbon Biru Berintegritas Tinggi di Sulawesi Selatan” yang berlangsung di Unhas Hotel and Convention, Makassar, pada 27–28 Oktober 2026.
Kegiatan ini melibatkan lebih dari 40 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, peneliti, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk membahas peluang pengembangan investasi karbon biru yang didukung bukti ilmiah dan tata kelola berkelanjutan.
Pengembangan karbon biru dinilai memiliki potensi besar di Sulawesi Selatan, terutama melalui ekosistem padang lamun yang berperan menyerap dan menyimpan karbon, menyediakan habitat biota laut, mendukung perikanan, serta melindungi kawasan pesisir.
Namun, pemanfaatan potensi tersebut memerlukan dukungan regulasi, sistem pengukuran yang kredibel, serta mekanisme pembiayaan yang menjamin perlindungan lingkungan dan pembagian manfaat secara adil.
Ketua SESREG Unhas, Prof. Dr. Ir. Rohani Ambo Rappe, M.Si., mengatakan, lokakarya tersebut menjadi forum untuk mengidentifikasi wilayah potensial pengembangan proyek karbon biru sekaligus merumuskan kebutuhan kebijakan di tingkat daerah.
“Kegiatan ini juga akan memetakan ekosistem lamun yang berpotensi menjadi lokasi investasi proyek karbon biru dan mendiskusikan kebutuhan regulasi serta langkah tindak lanjut di tingkat regional,” ujar Rohani.
Menurut dia, pengembangan karbon biru perlu mengintegrasikan kebijakan iklim, hasil penelitian ilmiah, dan mekanisme pembiayaan yang dapat diterapkan secara bertanggung jawab.
Pemetaan wilayah potensial juga harus mempertimbangkan kondisi ekosistem, cadangan karbon, risiko kerusakan, serta pola pemanfaatan ruang oleh masyarakat pesisir.
Dengan demikian, wilayah yang memiliki cadangan karbon tinggi tidak serta-merta dapat dikembangkan menjadi lokasi proyek apabila masih menghadapi persoalan tata kelola maupun konflik pemanfaatan ruang.
Rohani menekankan bahwa keberhasilan pengembangan karbon biru tidak hanya diukur dari besarnya potensi ekonomi atau nilai kredit karbon, tetapi juga dari perlindungan hak dan keterlibatan masyarakat pesisir.
Salah satu prinsip yang perlu diterapkan adalah Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, untuk memastikan masyarakat memahami dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
“Mekanisme pembagian manfaat harus transparan agar peluang ekonomi tidak hanya dinikmati investor, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut,” kata Rohani.
Selain itu, pengembangan perdagangan karbon membutuhkan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kredibel, disertai pemantauan jangka panjang untuk memastikan manfaat ekologis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan.
Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, Prof. Dr. Mahatma Lanuru, S.T., M.Sc., yang membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi perubahan iklim.
Menurut Mahatma, pengembangan karbon biru membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, SESREG Unhas dan Climateworks Centre berharap dapat memperkuat pemahaman bersama, mengidentifikasi wilayah prioritas, dan merumuskan langkah kebijakan untuk pengembangan karbon biru,” ujar Mahatma.
Lokakarya tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), akademisi lintas disiplin Unhas, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pembahasan mencakup kebijakan kelautan, pengukuran dan valuasi karbon, target iklim nasional, mekanisme perdagangan karbon, serta pengembangan tata kelola yang inklusif.
Kolaborasi ini juga melibatkan Climateworks Centre, lembaga riset dan kebijakan nirlaba yang berbasis di Monash University, Australia.
Lembaga yang didirikan pada 2009 oleh Monash University bersama Myer Foundation tersebut berfokus pada pengembangan kebijakan berbasis bukti ilmiah untuk mendukung transisi menuju emisi nol bersih.
Melalui kerja sama dengan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat, Climateworks Centre mengembangkan pendekatan kebijakan iklim di Australia, Asia Tenggara, dan kawasan Pasifik.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat dasar ilmiah pengembangan karbon biru sekaligus membuka peluang pembiayaan konservasi dan restorasi ekosistem lamun.
Para peserta lokakarya juga menekankan bahwa pengembangan proyek karbon biru tidak boleh semata-mata berorientasi pada perdagangan kredit karbon.
Perlindungan ekosistem, keberlanjutan sumber penghidupan, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir perlu menjadi bagian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Pengembangan karbon biru berintegritas tinggi juga sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya penanganan perubahan iklim, pelestarian ekosistem laut, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan penguatan kemitraan.
Melalui lokakarya ini, SESREG Unhas dan Climateworks Centre berharap dapat mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan dan langkah kolaboratif untuk mengembangkan karbon biru yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat pesisir Sulawesi Selatan.
