Desakan itu muncul setelah beredarnya surat klarifikasi Ketua Baznas Bulukumba tertanggal 20 November 2026 yang disebut mengakui adanya pemberian pinjaman sebesar Rp 500 juta. Namun, identitas dan jabatan penerima pinjaman tidak diungkapkan dalam surat tersebut.
Basri mengatakan telah mencermati surat klarifikasi tersebut, termasuk pernyataan Ketua Pemuda Muhammadiyah Bulukumba yang menyebut bahwa penerima pinjaman diduga merupakan istri seorang pejabat.
Menurut Basri, Baznas Bulukumba perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai identitas penerima, sumber dana, mekanisme pemberian pinjaman, serta dasar hukum yang digunakan.
“Saya menduga dalam surat klarifikasi itu tidak transparan dan seolah-olah Ketua Baznas menutupi pihak tersebut. Saya meminta Ketua Baznas Bulukumba memberikan informasi secara transparan dan menjelaskan regulasi yang mengatur apakah dana Baznas dapat dipinjamkan kepada pihak tertentu,” ujar Basri dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Basri menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri karena menyangkut pengelolaan dana umat yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia merujuk Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan.
Menurut dia, apabila ditemukan penyimpangan kewenangan, pertanggungjawaban hukum tetap perlu ditelusuri meskipun pejabat yang bersangkutan telah mengundurkan diri.
“Jika tidak ada aturan yang membenarkan pemberian pinjaman tersebut, maka perlu diperiksa dugaan penyalahgunaan kewenangannya. Pengunduran diri sebagai Ketua Baznas juga tidak serta-merta menghapus tanggung jawab atas dugaan pelanggaran yang terjadi,” katanya.
Singgung Potensi Pelanggaran UU Tipikor
Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar itu juga meminta kepolisian mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam pemberian pinjaman tersebut.
Basri merujuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Ia menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum, termasuk memastikan status pihak yang terlibat, sumber dana, tujuan pemberian pinjaman, dan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
Basri juga mengutip kajian ilmiah berjudul Analisis Penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap PNS yang Menyalahgunakan Wewenang yang disebut diterbitkan dalam Jurnal Hukum Indonesia pada 2026.
Menurut dia, kajian tersebut menekankan pentingnya pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan serta tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
“Perlu dibuktikan apakah terdapat perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan dan adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jika terbukti, tentu terdapat konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Basri turut menyinggung perkara tindak pidana korupsi yang disebutnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/PID.SUS/2026.
Ia menjadikan perkara tersebut sebagai contoh pentingnya pengujian unsur penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan dugaan korupsi.
Namun, penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap persoalan Baznas Bulukumba tetap memerlukan pembuktian seluruh unsur tindak pidana dan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan adanya transaksi pinjaman.
Ingatkan Ancaman Pidana dalam UU Pengelolaan Zakat
Selain UU Tipikor, Basri menyoroti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Ia merujuk Pasal 37 yang melarang setiap orang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya yang berada dalam pengelolaannya.
Menurut Basri, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam menelusuri legalitas pemberian pinjaman dana Baznas kepada pihak tertentu.
Ia juga mengingatkan ketentuan Pasal 40 UU Pengelolaan Zakat yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta bagi pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar Pasal 37.
“Kenapa saya mengharapkan Kapolres Bulukumba bergerak cepat melakukan penyelidikan? Karena dalam UU Pengelolaan Zakat sudah diatur larangan dan ancaman pidana terhadap tindakan yang melanggar ketentuan pengelolaan dana tersebut,” katanya.
Basri menilai kepolisian perlu memastikan apakah dana yang dipinjamkan berasal dari zakat, infak, sedekah, atau sumber lainnya. Selain itu, perlu diperiksa apakah transaksi tersebut telah melalui mekanisme persetujuan dan memiliki dasar hukum yang sah.
Desak Kapolres Bulukumba Segera Bertindak
Basri meminta Kapolres Bulukumba mengambil langkah penyelidikan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan masyarakat mengenai pengelolaan dana Baznas.
Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, terutama ketika muncul dugaan penggunaan dana untuk kepentingan pihak tertentu.
Menurut dia, penanganan persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti pada klarifikasi atau pengunduran diri pejabat, tetapi perlu memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
“Sekali lagi saya sampaikan, dengan hormat kepada Kapolres Bulukumba, segeralah mengambil tindakan terhadap kasus tersebut dengan melakukan penyelidikan sebelum kami melakukan pelaporan ke Polda Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu berharap kepolisian dapat menangani persoalan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.
Ia menegaskan bahwa langkah penyelidikan diperlukan bukan untuk mendahului kesimpulan hukum, melainkan untuk memastikan penggunaan dana yang dikelola Baznas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan langsung dari Baznas Bulukumba, pihak yang disebut sebagai penerima pinjaman, maupun Polres Bulukumba terkait desakan tersebut. Identitas penerima pinjaman dan legalitas transaksi masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.







































