Home Lensa Gelar Bimtek Terkait Perki nomor 1 tahun 2019 , Komisioner Sulsel Tegaskan...

Gelar Bimtek Terkait Perki nomor 1 tahun 2019 , Komisioner Sulsel Tegaskan Bangga Atas Kinerja KI Pusat

181
0
Andi Muhammad Ilham (tengah)

MataKita.co, Makassar – Komisi Informasi Pusat (KIP) mengadakan kegiatan bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan pemilihan. Kegiatan ini berlangsung sejak 27 Februari s/d 1 Maret 2019 di Hotel Santika Premiere Surabaya.

Bimtek yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai optimalisasi peran KIP mendorong peningkatan transparansi dan akses terhadap kualitas informasi Pemilu dan Pemilihan ini menghadirkan narasumber yakni komisioner ketua bidang penyelesaian sengketa informasi KI Pusat, Arif Adi Kuswardono dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura. Bimtek ini membahas terkait penguatan regulasi terkait lahirnya Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan.

Charles Simabura dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Perki tersebut sebagai _lex specialis_ dimana khusus digunakan pada sengketa informasi pada tahapan Pemilu. Dimana perkembangan demokrasi juga berjalan seiring perkembangan demokrasi, contohnya form C-1 yang dulunya sulit diakses kini merupakan informasi terbuka dan disampaikan secara serta merta demi kepentingan publik.

Sementara Arif Kuswardono selaku Ketua bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat menyampaikan latar belakang revisi Perki sebelumnya mengingat perubahan Undang-Undang yang melahirkan UU Nomor 7 tahun 2017, menyempurnakan Perki Nomor 1 tahun 20014 tentang standar layanan informasi demi menjamin hak publik atas akses dan mendapatkan informasi yang akurat berkualitas terkait setiap tahapan dalam pemilu dan pemilihan. Diantaranya yang belum disampaikan terkait data calon legislatif yang telah tersimpan di KPU RI untuk disampaikan ke publik sebagai informasi terbuka demi menjamin hak masyarakat memilih calon wakilnya berdasarkan data pribadi tersebut dalam mewakili suaranya di parlemen.

Sementara itu Andi Muhammad Ilham dan St Radiah selaku komisiomer KI Provinsi Sulsel yang juga hadir bersama Panitera menyampaikan rasa syukur dan bangga akan kinerja KI Pusat yang di hari ini juga diinformasikan telah diundangkannnya Perki Nomor 1 Tahun 2019 oleh Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia bapak Widodo Ekatjahjana dalam berita Negara RI tahun 2019 dengan Nomor 189. Sehingga dengan ketetapan ini bila ada Pemohon informasi yang tidak puas atau tidak diproses permintaan informasinya bisa menyelesaikan sengketanya ke Komisi Informasi.

“Kita semua bersama menyadari bahwa keterbukaan informasi bagian penting mengawal kualitas demokrasi dan butuh dikawal segenap komponen bangsa demi terwujudnya semangat dan jiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan demi perwujudan keadilan sosial bagi segenap rakyat Indonesia” Jelas Andi Muhammad Ilham.

Facebook Comments