Home Literasi OPINI: MENDARAS POLITIK BANGSA

OPINI: MENDARAS POLITIK BANGSA

411
0

OPINI: MENDARAS POLITIK BANGSA
(Sektarianisme dalam Jejak Sejarah)

MataKita.co, Opini – Demokrasi yang dijalankan adalah satu dari sekian banyak proses politik yang coba dilakoni di bangsa ini. Kontrol politik setidaknya bergerak sesuai mekanisme kerakyatan bukan karena tendensi politik sehingga politik dibiarkan menjadi “sekte” yang menakutkan. Padahal politik itu adalah nilai kemanusiaan.

Karena ia nilai maka, politik harus hadir sebagai perekat sosial, yang menjembatani kehidupan masyarakat pada aspek regulasi dan kebijakan politik kekuasaan. Hal ini tentu, menjadi sesuatu yang urgens sebab demokrasi adalah soal politik sementara identitas adalah soal bangsa. Karenanya persoalan kebangsaan begitu melekat pada nilai atau identitas. Nilai adalah perilaku, etika, budaya, kesemuanya harus menjadi simbol berkebangsaan yang baik. Proses politik haruslah dipahami sebagai jalan demokrasi.

Oleh karena itu, Robert Dahl (1974), dalam tesisnya, bahwa dalam politik ada dua praktek kekuasaan, yang pertama, Negara democratika, adalah satu sistem pemerintahan yang dikelolah banyak orang dan peruntukan kekuasaan itu untuk banyak orang. Sedangkan Negara politika adalah satu sistem pemerintahan yang dikelolah oleh banyak orang namun peruntukan kekuasaan itu hanya untuk sekelompok orang. Oleh sebab itu, maka satu negara dapat dianalisa apakah ia menjalankan model pertama ataukah yang kedua.

Perkara politik yang lebih pada pelibatan “politik sandera” terkesan sebagai ajang pencitraan menjelang proses politik itu dijalankan. Dalam suatu negara dan bangsa. Perkara politik mseringkali meminggirkan etika dan perilaku, etnosentrisme politik terkadang tidak menjadi sorotan dalam demokrasi, padahal demokrasi itu adalah ajaran yang menyuguhkan nilai kemanusiaan.

Politik yang didaras secara deduktif-analitik, pada prinsipnya sulit ditemukan endingnya, namun mendaras politik dengan pendekatan induktif analitik akan mudah kita temukan siklus politik itu bergerak kemana dan siapa yang menggerakannya. Yah, mungkin ini juga bagian dari sumbangsih pemikiran dari “spiral of violence” dari Dom Helder Camara. Politik Indonesia semakin menampakkan ketidakjelasannya “simulacra” tampilan yang bias, ranum dan tak berwarna. Korupsi kebijakan atau jual beli jabatan, menurut saya adalah bentuk “kecelakaan politik” bernegara. Sebuah kebejatan politik yang coba dipertontonkan di negeri ini.

Maka menyimak sketsa politik nasional dari fase ke fase, memang pada dasarnya sedikit dari yang banyak para politisi membaca jejak sejarah, politisi sederhana yang bergerak demi kebangsaan seperti Natsir dan beberapa tokoh lainnya, yang sampai saat ini sulit kita temukan di dalam negeri ini, sekali lagi saya katakan kita surplus politisi, tetapi devisit negerawan. Dominasi kekuasaan partai politik (partycracy) sesungguhnya selalu berpotensi memunculkan (1) politik saling menyendera sebab model politik tersebut sangat diakibatkan oleh egosentrisme partai bukan pada keterwakilan politik rakyat. (2). Berkecendrungan pada konflik elitis, sehingga perjuangan rakyat terkesampingkan, tarik ulur kepentingan demikian kuatnya dan terkesan pada perjuangan-perjuangan partai politik yang menang dan yang kalah akan dibiarkan menjadi oposisi di dalam dan diluar parlemen. (3) fenomena ini akan menghambat jalannya demokrasi (democratic acceleration), (4). Kondisi ini akan semakin membentuk faksi-faksi dalam politik sehingga agenda-agenda perjuangan tidak bisa bergerak.

Sehingga dengan demikian depolitisasi kelompok atau parpol adalah bagian lahirnya sektarianisme politik, bahkan lahirnya politik aliran di nilai sebagai sektarianisme politik. Sektarian haruslah dipahami sebagai (sekte atau aliran tertentu dalam kehidupan masyarakat). Sehingga kalau itu ditarik dalam ruang politik, maka memang sedikit berpotensi ekslusiv, sehingga tidak lagi mencerminkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana demokrasi itu telah ter-terima sebagai jalan baru bagi bangsa-bangsa di dunia termasuk dunia ketiga dan Indonesia pun juga ada didalamnya.

Sektarianisme politik atau sebagian kalangan menyebutnya sebagai politik aliran, dianggap anti demokratis, padahal dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia politik aliran ini pernah muncul, di negara liberal saja kelompok dewan Gereja begitu mendominasi kekuasaan (teokrasi) walau kemudian ajaran ini di gugat oleh kelompok ilmuwan yang militansi, dan bahkan teokrasi ini juga gagal dalam mendorong terciptanya masyarakat yang ideal. Keterpecahan beberapa partai politik misalnya di belahan negeri timur tengah juga sangat berdampak pada politik aliran ini untuk tidak berkembang, konflik Syiah dan Sunny adalah wajah peradaban politik mereka yang juga tidak selesai hingga saat ini, malah justru menciptakan konflik yang berkepanjangan dengan ditandai perang saudara dan jatuhnya beberapa pemimpin negara mereka.

Dalam politik Indonesia, Pemilu pertama tahun 1955 dengan kekuatan Partai Masyumi (Partai Islam) berhasil menempati posisi puncak suara di parlemen saat itu. Suasana pergolakan melawan penjajah dengan ghiroh para ulamanya sebagai garda terdepan menjadikan Masyumi partai besar. Saat itu Politik Aliran mencuat dipermukaan sebagai mabivalensi dari runtuhnya beberapa politik aliran di Eropa Timur, Spanyol dan Timur Tengah. Namun seiring perkembangan pengetahuan manusia dan sejarah peradaban ummat manusia sistem-sistem sosialpun cukup berpengaruh dalam kehidupan politik kita. Akar budaya dan etnogeografis yang beraneka ragam sangat memberi warna pada perkembangan politik Indonesia. Dalam kurun waktu dari Orde Lama ke Orde Baru adalah fase perubahan secara totalitas ideologi politik menuju ideologi politik Pancasila.

Dari itu tentu kita bisa mengambil pelajaran bahwa politik aliran adalah satu produk sejarah politik di negeri ini , walau memang kita harus meyakini bahwa politik aliran sudah berakhir bersamaan dengan hilangnya jejak sejarah masa lalu. Kebangkitan politik aliran adalah satu bukti bahwa sejarah tidak akan pernah membisu. Liberalisasi politik tentu menjadi rintangan terbesar lahirnya politik aliran. Jebakan kapitalisme demokrasi turut serta menghadang laju geraknya politik aliran. Sektatarianisme politik dianggap cukup berbahaya bagi perkembangan demokrasi, sehingga variabel-variabel penghambatnya diciptakan secara massive dengan cara proses politik yang transaksional, korupsi jabatan, obligator vote (penjual suara dalam pemilu), menghalalkan segala macam cara (Machievellinisme), serta pengalienasi budaya begitu jauh dari politik kita.

Oleh karena itu, demokrasi yang berbasis budaya segera mungkin dihadirkan dalam kontekstasi politik, nilai demokrasi yang berwajah (Local Wisdom) secara sadar telah memberi pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan politik dan budaya kita selama ini. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah keterjangkauan sebagian kita membaca jejak sejarah itu yang begitu jauh. Demokrasi yang dikenal hanya sebatas proses tetapi tidak diselami secara substansial termasuk ajaran yang sesungguhnya.

Humanisasi adalah kunci demokrasi, artinya nilai budaya, etika, perilaku, harus menjadi maindset tidak serta merta proses politik diakui dalam subyektifitas kita tentang kalah menang, salah benar, tetapi sejatinya yang bisa di pahami adalah kehormatan sebuah sistem dan aturan yang ada didalamnya, sehingga muncul kepatuhan atas nilai, dengan begitu akan lahir politisi yang mumpuni, berintegritas, capability serta tampil sebagai sosok negarawan yang mengerti nilai, itulah sesungguhnya budaya politik kita
I N D O N E S I A.

Gorontalo, penulis Ach Risa Mediansyah Emsil,M.Si
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ichsan Gorontalo

Facebook Comments