Home Berdikari Pentingnya Mahasiswa dan Pemuda Berikan Edukasi Politik kepada Masyarakat

Pentingnya Mahasiswa dan Pemuda Berikan Edukasi Politik kepada Masyarakat

0

MataKita.co, MakassarPimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin usai pelantikan kepemimpinan yang baru, kini dilanjutkan dengan Dialog Publik dengan mengusung tema “Peran Mahasiswa Dalam Mengawal Pelanggaran Pemilu Tahun 2019”, yang berlangsung di Aula Harifin Tumpa Fakultas Hukum Unhas, Kamis (25/04/2019).

Pada kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi yang relevan dengan topik pembahasan kali ini, yaitu: Amril Hands (Peneliti Lembaga Studi Kebijakan Publik), Abdul Hafidz (Anggota Bawaslu Kota Makassar) dan Rizal Pausi (Peneliti Republic Institute).

Peneliti Lembaga Studi Kebijakan Publik Amril Hands memaparkan bahwa sebelum lebih jauh berbicara terkait pemilu, terlebih dahulu harus dipastikan kejadian yang berada di lapangan.

“Yang utama harus diperhatikan adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu di setiap TPS tentunya harus dipastikan berjalan lancar dan damai sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Amril.

Lanjut Amril, selain kejadian dilapangan hal yang mesti dipastikan juga berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan adalah kebutuhan dilapangan.

“Selain itu, penyelenggara pemilu juga harus memperhatikan kelengkapan logistik yang digunakan dalam proses pelaksanaan pemilu agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik sesuai yang dikehendaki masyarakat pada umumnya,” lanjut Amril.

Kemudian Abdul Hafidz menambahkan dalam pemaparannya bahwasanya untuk penyelenggara pemilu kadang-kadang mengalami kesulitan dalam mengawal maupun melayani para DPT terkhusus kepada pemilih yang ingin memilih di daerah lain sebab terkadang kesulitan untuk menemukan regulasinya.

“Peran pemuda atau mahasiswa sangat dibutuhkan dalam mengawal secara partisipatif untuk membantu penyelanggara pemilu mensosialisasikan kepada warga masyarakat terkait hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan dan/atau yang dibolehkan pada saat di TPS nantinya sebab tak sedikit masyarakat kita temukan di lapangan melakukan pelanggaran hukum seperti melakukan pemotretan terhadap kepada siapa dia berikan “hak suaranya” yang tercantum dalam surat suara saat  sedang memberikan hak suara di TPS”. Hal ini tentunya suatu pelanggaran dan aturannya jelas dapat kita temukan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU),” tutur Hafidz.

Kemudian Rizal Pausi menyampaikan dalam ulasannya bahwa berbicara soal pelanggaran pemilu adalah persoalan yang paling krusial untuk dibahas karena masyarakat kalangan kebawah memiliki keinginan yang kuat untuk dilakukannya tindakan-tindakan seperti money politik, sebagai barter supaya mereka datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya dan ini dibuktikan dengan data yang real berdasarkan hasil riset kami di lapangan.

“Memang sudah banyak kita jumpai para caleg yang melakukan “permainan” yang baik dengan harapan untuk memberikan edukasi politik yang baik, namun gagal untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat,” papar Rizal.

Acara tersebut dipandu langsung oleh Abd. Rahim selaku Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Hukum Unhas yang dihadiri langsung oleh kader IMM Se-Makassar Timur, HMI komisariat Hukum Unhas, DPM FH-UH. dan Para Ketua UKM Internal/Eksternal FH-UH.

Facebook Comments