Home Politik Terkait Pembubaran Bimtek, BPD Desa Jojjolo Desak Anggota DPRD Minta Maaf

Terkait Pembubaran Bimtek, BPD Desa Jojjolo Desak Anggota DPRD Minta Maaf

0

MataKita.co, Bulukumba -​ ​Salah satu anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Muh. Jufri Fraksi PPP membubarkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jojjolo beberapa hari lalu.

​Pendamping Desa Kecamatan Bulukumpa Muhammad Nasir yang diundang oleh BPD seyogyanya dia memberikan Bimtek terhadap BPD Desa Jojjolo, namun tidak sesuai harapan.

​Muhammad Nasir mengatakan bahwa kehadiran Muh. Jufri yang juga anggota DPRD itu, di kantor Desa Jojjolo pada tanggal 3 Januari 2020, tidak dimengerti oleh BPD. Karena kehadirannya langsung emosi dan minta untuk dibubarkan bimtek yang dilaksanakan oleh BPD Desa Jojjolo. Padahal bimtek itu dilaksanakan sebagai penguatan skil BPD, supaya mereka tahu tugas dan fungsinya, karena BPD Desa Jojjolo 90% mereka muka-muka baru.

​”Saya sebagai pendamping desa pemberdayaan Kecamatan Bulukumpa. Berencana melakukan bimtek terhadap Anggota BPD Desa Jojjolo. Bubar, karena Muh. Jufri marah dengan emosi yang meledak-ledak. Padahal kehadiran saya akan menyampaikan banyak hal, misalnya dinamika BPD yang pernah saya hadapi selama mengembang tugas sebagai Pendamping Desa, dan aturan-aturan yang mengikatnya. Juga terkait tupoksinya supaya berfungsi maksimal,” kata Nasir kepada media, Minggu, (12/1/2020).

​Ada dua hal, kata Nasir, yang menjadi alasan Muh. Jufri tidak berkenan Bimtek BPD dilakukan di kantor Desa Jojjolo. Pertama, Muh Jufri beranggapan bahwa untuk menggunakan Kantor Desa, harus diberitahukan Kepala desa. Kedua, Bimtek harus dianggarkan oleh APBDES. Menjawab dua hal tersebut, bahwa alasan itu hanya mengada-ada, karena yang pertama sudah disampaikan secara lisan. Karena bimtek BPD juga tidak harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa. Bahkan tidak disampaikan secara lisan pun tidak jadi masalah, karena lembaga BPD bukan bawahan Desa. Posisi Desa dengan BPD sama-sama di SKan oleh Bupati.

​Soal alasan kedua, bahwa Bimtek harus dianggarkan di APBDES, itu tidak sepenuhnya salah. Banyak desa melakukan hal serupa. Hanya saja Muh. Jufri salah kaprah melihat Bimtek yang akan dilakukan Pendamping Desa selalu dalam kacamata anggaran. Hal itu bisa dimaklumi, Muh. Jufri adalah anggota DPRD yang banyak bergelut politik anggaran. Padahal bimtek itu, membahas persoalan internal BPD, dan Desa tidak boleh ikut campur dalam internal BPD.

“Yang paling kami sesalkan, Muh. Jufri selain sebagai anggota DPRD yang kami anggap faham regulasi. Juga dia seharusnya bijak menempatkan sesuatu karena dia adalah suami kepala desa Jojjolo. Akan tetapi ​kehadiran Muh. Jufri hari itu, dengan amarah yang panas. Sontak dia mengatakan, jangan lakukan Bimtek di kantor desa ini, bubar!. Kami menilai ​seakan-akan menempatkan dirinya sebagai penguasa tunggal yang tidak tergoyahkan di desa Jojjolo. BPD sebagai lembaga pengawasan desa pun tidak direken dan dihormati,” jelas Nasir.

​​Sementara itu, anggota BPD Asdar membenarkan adanya kejadian itu, ia mengungkapkan bahwa kehadiran seorang anggota DPRD Muh. Jufri langsung mau membubarkan bimtek BPD Desa Jojjolo. Sehingga terjadi adu mulut dengan pendamping Desa Muh. Nasir, yang posisinya pendamping Desa saat itu akan memberikan bimtek terhadap BPD. Sangat disayangkan perilaku anggota DPRD seperti itu, tidak mencerminkan perilaku yang baik. Seharusnya didiskusikan baik-baik tapi itu tidak, maka dari itu secara perwakilan dari BPD sangat menyayangkan sikap seperti itu.

​”Padahal kami dari BPD bersama pendamping Desa dalam hal ini kakanda Muh. Nasir, sudah menyepakati akan membahas tentang penyusunan tatib. Maka dari itu tidak jadi dilakukan di kantor Desa Jojjolo, karena kita dibubarkan. Dan saat itu kita pindah ke tempat lain di Warkop Corner Tanete, meskipun kehadiran BPD saat itu tidak maksimal lagi. Tapi bimtek tetap dilaksanakan, karena sudah direncanakan jauh hari,” ungkap Asdar.

​”Saya selaku anggota BPD Desa Jojjolo tidak terima atas perilaku seorang anggota DPRD saudara Muh. Jufri, secara lembaga BPD kami sangat kecewa. Karena secara lembaga kami undang pendamping Desa untuk memberikan kami bimtek. Memang memberikan bimtek terhadap BPD adalah amanah Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang BPD dan mendampingi dalam pembahasan Tatib BPD. Sehingga kami mengharapkan, agar saudara Muh. Jufri minta maaf secara terbuka. Jika tidak mau minta maaf, mohon maaf kami tetap akan lakukan hal yang kami anggap benar. Karena ini sangat mencoreng nama baik lembaga BPD dan juga selaku pendamping Desa yang pada dasarnya amanah undang-undang,” tegas Asdar.

​Selain itu Muh. Jufri menanggapi hal tersebut, bahwa memang bimtek BPD Desa Jojjolo dibatalkan di kantor Desa Jojjolo saat itu karena beberapa hal. Pertama, karena BPD tidak kordinasi sebelumnya dan seakan-akan mau jalan sendiri. Kedua, bimtek itu dilaksakan terkesan sembunyi-sembunyi yang seharusnya terbuka. Ketiga, seharusnya bimtek itu dimusyawarahkan dulu kepada pemerintah desa. Apalagi kegiatan itu akan dibebankan kepada APBDES, itu uang rakyat bukan bukan uang dari menek moyangnya.

​”Sehingga saya pribadi wakil rakyat tidak mrnerima anggota BPD dibimtek asal-asalan iya, cuma satu hari. Mereka harusnya tuntas supaya APBD Desa ditetapkan yang berkualitas. Juga saya sesalkan, saat saya masuk di kantor tidak ada yang bicara hanya Nasir sebelum masuk di Jojjolo. Saya sampaikan kepada BPD Desa Jojjolo kalau ada kegiatan seperti itu, harus musyarawah dulu terhadap pemdes,” ungkap Jufri. (*)

Facebook Comments