MataKita.co, Bima – Upaya pencegahan Covid 19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBK) melalui Perwali Nomor 24 Tahun 2020 yang mulai berlaku sejak 14 Mei 2020 hingga sekarang dinilai tidak serius bahkan Pemerintah Kota Bima sendiri dinilai tidak konsisten terhadap aturan PSBK.
Mahmud, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum (FKMH) Bima mengatakan bahwa kebijakan PSBK hanya menghabiskan anggaran semata dan berpotensi disalahgunakan, belum lagi sikap inkonsistensi antara kebijakan dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bima sendiri.
“Masyarakat dibatasi aktifitasnya diluar rumah, apalagi berkerumunan. Sementara Pimpinan Daerah sendiri menghadiri acara keramaian termasuk menghadiri pesta akad nikah yang nyata dilarang selama PSBK berlangsung” Ucap Mahmud.
Meskipun saat ini di Kota Bima sendiri angka positif Covid 19 nihil, namun tidak menutup kemungkinan bisa terjangkit apalagi rapid test yang dilakukan sebelumnya terdapat kasus reaktif. Karena itu menurut Mahmud pemerintah harus lebih waspada dan serius serta konsisten terhadap penerapan PSBK karena NTB sendiri termasuk Kota Bima bukanlah daerah yang kena kebijakan New Normal sebagaimana penetapan Pemerintah Pusat.
“Walikota Bima harus konsisten untuk patuh pada kebijakan yang ia buat sendiri, harus bisa menjadi teladan serta harus terbuka dalam upaya pencegahan Covid 19 termasuk soal penggunaan anggarannya” Harap Mahmud
Sementara Walikota Bima melalui Juru Bicara Penangan Covid 19 Pemerintah Kota Bima, H. Abdul Malik, S. Sos menyatakan Pemerintah Kota Bima melalui gugus tugas covid-19 sudah sangat serius menangani upaya pemutusan matarantai penyebaran virus covid-19 di kota Bima. Hal ini menurutnya, terlihat dari pasien yg terkonfirmasi positif hanya 1 orang dan sudah sembuh.
“Dari awal munculnya pasien 01 sampai hari ini tidak ada penyebaran baru, sedangkan pasien 02 dan 03 adalah pasien yg ber KTP Kota Bima tapi secara fisik tidak beraktifitas di Bima” Tutupnya.
