Oleh : Alwi Alamsyah*
Demokrasi adalah pilar utama yang memastikan masyarakat memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Dalam sistem demokrasi, pemilihan pemimpin bukan hanya soal prosedural, tetapi tentang mengarahkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemilu, masyarakat diberikan kekuasaan untuk memilih pemimpin yang akan bekerja sesuai dengan aspirasi lokal dan membawa visi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di setiap pelosok daerah. Proses ini memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih figur yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen untuk menjalankan roda pemerintahan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pemimpin yang terpilih melalui proses demokrasi bertanggung jawab langsung kepada masyarakat yang memilihnya. Mereka memikul amanah untuk merealisasikan janji-janji kampanye dan mewujudkan pembangunan yang merata di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Pemimpin yang dipilih secara demokratis harus memiliki visi dan misi yang jelas, serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk membawa kemajuan bagi daerah yang dipimpinnya. Di sinilah letak pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu, karena pemimpin yang terpilih bukan hanya sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat.
Namun, dalam beberapa kasus Pilkada, muncul situasi di mana hanya ada satu calon tunggal yang maju dalam pemilihan, dan masyarakat dihadapkan pada pilihan untuk memilih calon tersebut atau kotak kosong. Memilih kotak kosong seringkali dianggap sebagai bentuk protes terhadap minimnya pilihan atau ketidakpuasan terhadap calon tunggal. Sayangnya, langkah ini seringkali justru menciptakan jalan buntu dalam proses demokrasi. Ketika kotak kosong menang, kepala daerah yang akan memimpin bukanlah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan seorang pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.
Pejabat yang ditunjuk oleh pusat, meskipun memiliki kewenangan administratif, sering kali tidak memiliki visi dan misi yang spesifik untuk pembangunan daerah tersebut. Mereka bekerja lebih sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, menjalankan tugas-tugas yang diinstruksikan oleh presiden atau kementerian terkait. Hal ini membuat pejabat tersebut tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat setempat, karena mereka bukanlah hasil dari proses demokrasi di tingkat lokal. Akibatnya, aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal dapat diabaikan, dan pembangunan menjadi kurang efektif karena tidak ada ikatan emosional atau politik antara pejabat tersebut dengan rakyat yang dipimpinnya.
Demokrasi, dalam esensinya, adalah sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan dan mewujudkan pembangunan yang merata. Tanpa pemimpin yang memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap masyarakat lokal, pembangunan seringkali tidak merata dan cenderung hanya mengikuti kebijakan umum yang mungkin tidak relevan dengan kebutuhan spesifik daerah. Memilih kotak kosong dalam Pilkada, alih-alih membawa perubahan positif, justru melemahkan semangat demokrasi itu sendiri dan mengurangi peran masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerahnya.
Sebaliknya, dengan memilih pemimpin yang berkomitmen pada demokrasi lokal, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan perhatian yang layak. Pemimpin yang dipilih secara demokratis akan berusaha untuk memenuhi janji-janji kampanye mereka karena mereka memahami bahwa keberhasilan atau kegagalan mereka akan langsung dinilai oleh masyarakat pada periode pemilihan berikutnya. Akuntabilitas inilah yang membuat demokrasi menjadi mekanisme yang paling efektif dalam mencapai pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin sangat penting untuk menjaga agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan rakyat. Demokrasi bukanlah sekadar tentang memilih siapa yang akan berkuasa, tetapi tentang memilih pemimpin yang mampu memahami dan merespons kebutuhan masyarakat setempat. Dengan memilih kotak kosong, kita menyerahkan kekuasaan tersebut kepada birokrasi pusat, yang mungkin tidak sepenuhnya memahami aspirasi dan kebutuhan lokal. Padahal, demokrasi adalah jalan untuk mewujudkan pembangunan yang merata, adil, dan berpihak pada kepentingan seluruh rakyat.
*) Penulis adalah Pemerhati Sosial Politik
