MataKita.co, Makassar — Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Sastra Asia Barat (Himab) KMFIB Universitas Hasanuddin (Unhas) mempelajari strategi advokasi kebijakan melalui pemanfaatan media massa dan platform digital sebagai instrumen untuk mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.
Materi tersebut disampaikan praktisi komunikasi, Dr. Sakinah Fitrianti B., dalam Kelas Advokasi yang berlangsung di Aula Prof Mattulada Unhas, Sabtu (6/6/2026).
Dalam pemaparannya, Dr. Sakinah menjelaskan bahwa hubungan antara media massa dan gerakan advokasi merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Menurut dia, gerakan advokasi membutuhkan ruang publik agar aspirasinya didengar, sementara media memerlukan isu sosial yang memiliki nilai berita dan relevansi bagi masyarakat.
“Hubungan antara media massa dan gerakan advokasi merupakan bentuk simbiosis mutualisme. Gerakan advokasi kebijakan membutuhkan ruang publik agar suaranya didengar, sementara media memerlukan isu sosial yang kuat sebagai konten berita yang bernilai tinggi dan berbobot bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui materi bertajuk Komunikasi Media dan Advokasi Kebijakan, doktor Ilmu Komunikasi tersebut menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis sebagai alat komunikasi yang mampu memengaruhi, mengubah, hingga mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat.
“Media bertindak sebagai pengeras suara atau amplifier opini publik yang masif. Kekuatan inilah yang kerap diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan dalam merumuskan maupun mengubah aturan negara,” kata Sakinah.
Ia menjelaskan, terdapat empat peran penting media dalam menjembatani kebijakan publik, yakni menerjemahkan isu-isu elit menjadi narasi yang mudah dipahami masyarakat, mendorong agenda advokasi menjadi prioritas pemerintah, memberikan tekanan politik kepada pengambil keputusan, serta membuka ruang partisipasi publik melalui platform digital.
Lebih lanjut, Sakinah memaparkan berbagai instrumen media yang dapat dimanfaatkan mahasiswa sesuai sasaran advokasi. Strategi tersebut antara lain melalui siaran pers dan konferensi pers untuk menyuplai data yang valid kepada jurnalis sekaligus membangun kredibilitas isu yang diperjuangkan.
Pada akhir sesi, ia mengingatkan pentingnya mengombinasikan media konvensional dengan media digital agar gerakan advokasi memiliki daya jangkau yang lebih luas dan efektif.
“Media konvensional atau media cetak masih sangat efektif untuk menjangkau para pembuat kebijakan di jajaran birokrasi,” ujarnya.
Kelas Advokasi yang digelar Himab KMFIB Unhas tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana media dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun opini publik sekaligus mengawal perubahan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
