MataKita.co, Makassar – Universitas Hasanuddin (Unhas) menjadi tuan rumah Temu Nasional Jaringan Penjaminan Mutu (JPM) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) ke-7 di Hotel Aston Makassar, Rabu-Kamis (6-7/8/2026).
Pertemuan yang diikuti 24 PTNBH tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan implementasi kebijakan terbaru sekaligus merumuskan langkah penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Unhas, Prof. Rini Rachmawaty, S.Kep., Ns., M.N., Ph.D., mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi PTNBH untuk menyamakan persepsi dalam merespons perubahan kebijakan serta memperkuat budaya mutu di perguruan tinggi.
“Melalui forum ini, setiap PTNBH dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik sehingga lahir rekomendasi yang dapat memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara nasional,” kata Rini.
Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang membuka kegiatan, menekankan pentingnya kolaborasi antarkampus dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Menurut dia, kemajuan perguruan tinggi Indonesia tidak harus dibangun melalui persaingan, tetapi dengan semangat bertumbuh bersama dan saling belajar.
“Target kita adalah membawa perguruan tinggi Indonesia agar semakin maju. Kita tidak perlu saling bersaing, tetapi bagaimana seluruh perguruan tinggi dapat tumbuh bersama melalui kolaborasi dan saling belajar,” ujar Jamaluddin.
Ia mengatakan, perubahan kebijakan perlu dipandang sebagai peluang bagi perguruan tinggi untuk melakukan pembenahan. Perguruan tinggi juga dituntut terus berinovasi, mulai dari pembelajaran dan tata kelola akademik hingga penyusunan instrumen akreditasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.
“Jangan menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti berkembang. Justru dari tantangan lahir berbagai solusi yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi,” katanya.
Jamaluddin berharap diskusi dalam temu nasional tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
“Kami berharap berbagai gagasan yang lahir dari forum ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan nasional sehingga sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi semakin adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pemaparan praktik baik terkait pengusulan Akreditasi Internasional Perguruan Tinggi (AIPT) oleh Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta. Melalui sesi tersebut, peserta membahas berbagai strategi membangun budaya mutu yang berdaya saing global.
Forum kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi implementasi Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 dan Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan sistem penjaminan mutu di lingkungan PTNBH.
