MataKita.co, Makassar — Anggota DPRD Buton Tengah, Nurman, S.E., menyoroti peran strategis lembaga legislatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui penguatan regulasi dan kebijakan anggaran yang berpihak pada sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu disampaikan Nurman saat menjadi narasumber Seminar Nasional dalam rangkaian pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) IKA ISMEI Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselbartra), di Aula Kantor DPD Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Selasa (29/9/2026).
Nurman, yang juga menjabat Ketua DPC PBB Buton Tengah, membawa perspektif legislatif daerah dalam pembahasan mengenai transformasi ekonomi regional, terutama upaya mendorong daerah agar tidak hanya bergantung pada komoditas mentah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah.
Menurut dia, DPRD memiliki posisi penting dalam memastikan agenda hilirisasi dan transformasi ekonomi diterjemahkan ke dalam kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Sebagai representasi di parlemen daerah, tugas kami adalah memastikan bahwa kebijakan hilirisasi dan transformasi ekonomi tidak hanya berpusat di kota besar, melainkan dirasakan hingga ke daerah-daerah kabupaten, termasuk di Buton Tengah,” ujar Nurman.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya ditopang kebijakan di tingkat nasional. Pemerintah daerah dan DPRD juga perlu menghadirkan regulasi serta alokasi anggaran yang mampu memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.
“Regulasi daerah harus mampu menjadi katalisator bagi tumbuhnya sektor riil dan UMKM lokal,” katanya.
Pertemukan Perspektif Legislatif dan Ekonomi
Seminar tersebut juga menghadirkan Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Oki Hermawan serta pengamat dan praktisi ekonomi Januar Jaury Dharwi, S.E. Diskusi dipandu Sekretaris Wilayah IKA ISMEI Sulselbartra Najamuddin Arfah.
Oki membahas dinamika perekonomian global dan pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi regional. Sementara Januar menyoroti pentingnya kerangka regulasi agar kebijakan pemerintah daerah mampu merespons perubahan dan tantangan ekonomi.
Nurman mengapresiasi forum IKA ISMEI Sulselbartra yang mempertemukan unsur legislatif, perbankan, praktisi, akademisi, hingga mahasiswa dalam satu ruang diskusi.
Menurut dia, kolaborasi antarsektor dibutuhkan agar transformasi ekonomi tidak berhenti pada gagasan, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang berdampak di tingkat daerah.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, perbankan, dunia usaha, dan perguruan tinggi, lanjut Nurman, juga diperlukan untuk memperkuat pengolahan potensi lokal dan menciptakan nilai tambah sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
